Rabu, 26 Januari 2022

Kritik Rencana Formula E, Giring PSI Kuatir Indonesia Dipermalukan

YOGYAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha terus memberikan sorotan kritis terhadap rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E 2022 yang lokasi sirkuitnya segera dibangun Pemprov DKI Jakarta di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Usai sidaknya ke lokasi bakal sirkuit beberapa hari lalu yang menjadi polemik nasional, kini Giring mengemukakan bahwa proyek Formula E terlalu dipaksakan. Jika tetap dipaksakan ia berpesan agar nanti hasilnya tidak memalukan nama besar Bangsa Indonesia.

Giring mengatakan yang jelas PSI selalu konsisten agar proyek Formula E tersebut tidak menimbulkan kerugian. Sejak awal tahun 2019 lalu, Fraksi PSI di DRPD DKI Jakarta adalah kubu yang paling menentang. Sebab pihaknya mencium aroma ketidakberesan dalam proyek tersebut.

“Kita sudah mulai melihat adanya ketidakberesan ketika dari Rp 560 miliar uang rakyat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta ditransfer untuk komitmen fee penyelenggaraan Formula E,”ujar dia saat berkunjung ke Gungkidul, Selasa (11/1/2022).

Padahal dibandingkan di beberapa kota di negara lain, tidak ada komitmen fee. Ada beberapa yang memberikan komitmen fee tetapi tidak sebesar Rp 560 miliar. Dan uang tersebut ternyata sudah ditransfer begitu saja tanpa melakukan upaya memastikan jalannya kegiatan ajang balap itu.

Baca Juga :  Putra Sulung Presiden Jokowi Bagikan Ratusan HP Kepada Siswa Kurang Mampu

Giring juga menilai lahan Formula E belum siap. Sebab ketika dirinya mengunjungi lokasi Formula tersebut, kenyataannya memang belum siap. Sehingga kalau pun kegiatan itu dipaksakan berjalan, eks vokalis Band Nidji itu meminta jadwalnya dimundurkan dari bulan Juni.

“Kalau kita menghitung mundur jadwal bulan Juni ke sini untuk mempersiapkan sebuah sirkuit dengan kelas seperti formula E, kita belum siap, itu harus jujur,” ujar Giring yang belum lama ini mendapatkan amanah memimpin PSI.

“Jika dibandingkan dengan negara lain, dibutuhkan waktu tidak sekedar 12 bulan bahkan ada yang 1,5 tahun baru jadi. Dan jika nanti formula E tidak jadi maka pertanyaan besarnya, uang rakyat sebesar Rp 560 miliar bagaimana pertanggungjawabannya?” ucapnya.

Ketidaksiapan lokasi dan besarnya biaya haruslah diketahui masyarakat luas. Itulah alasan mengapa PSI sangat keras menentang Formula E tersebut. Karena itu tugas dari semua pihak mengawasi penggunaan anggaran. “Tapi kalau mau jalan ya jalan aja, cuma ya jangan malu-maluin,” imbuh dia. (***/COK)

Latest news

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...
Baca Juga :  Sekretaris Kabinet Anggap Kritik Pedas dan Keras dari Pers Sebagai Jamu Sehat

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...

Empat Pangdam, Komandan Marinir dan Gubernur AAU, Promosi Jabatan Bintang 3

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menetapkan 10 perwira tinggi untuk mengisi jabatan strategis bintang tiga di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain...

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Tinggal Disahkan Kemenkumham

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here