Rabu, 26 Januari 2022

PDI Perjuangan Minta Mendagri Tunjuk Penjabat Kepala Daerah Non Partisan

JAKARTA – Menjawab anggapan atau tudingan miring dari sejumlah kalangan, PDI Perjuangan menegaskan bahwa pihaknya menginginkan agar penjabat (Pj) kepala daerah tidak boleh berasal dari partisan partai politik. Untuk itu, rekam jejak calon Pj Kepala Daerah harus dicermati.

Atas hal itu, Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk melakukan pemeriksaan terhadap rekam jejak sosok yang bakal ditunjuk menjadi Pj kepala daerah.

“Yang dibatasi itu orang yang berpotensi partisan. Partisan kepada parpol tertentu. PDI-P tidak ingin itu kepada kita, karena kita diajari untuk adil,” kata Utut kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/1/2022).

Utut menyebut bahwa pihaknya juga enggan jika Pj kepala daerah seorang partisan PDI-P. Ia pun menyebut bahwa aturan penunjukan Pj sudah jelas dan mengatur hal itu sehingga perlu dilaksanakan.

Baca Juga :  Sukses Habisi Praktik Sogok dalam Pengesahan APBD, Ganjar Apresiasi Bantuan KPK

“Kalau kalimat siapa yang pantas, itu sudah ada kriterianya. Kalau gubernur itu eselon satu. Kalau kabupaten kota, eselon dua atau setara,” terang mantan pecatur kelas dunia asal Indonesia yang bergelar Grand Master itu.

Kembali ke rekam jejak, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P itu juga menilai Tito bisa memeriksa bakal calon penjabat kepala daerah dari aktivitas keseharian. Mendagri, kata dia, dapat memeriksa mulai dari kegiatan bersosialisasi bakal calon penjabat hingga hobi yang dijalaninya.

“Di situlah titik adilnya. Nanti yang menjalani itu Mendagri. Dia alat punya, kompetensi beliau punya,” ujar Utut seraya menambahkan publik tetap perlu mengawasi Tito agar menjaga prinsip keadilan dalam memeriksa rekam jejak bakal calon penjabat. (***/CP)

Latest news

Pemerintah Putuskan Moratorium Usulan Jabatan Fungsional

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan bahwa jabatan fungsional akan dihentikan sementara alias dimoratorium. Ini...

Hasil Survei Terbaru, Warga DKI Tak Puas akan Kinerja Anies

JAKARTA -- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mencapai 33,8 persen meskipun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu...

Desak Pecat Jaksa Berbahasa Sunda, Anggota DPR Dikritik Habis-Habisan

JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengkritisi pernyataan koleganya sesama politisi PDI Perjuangan, Arteria...
Baca Juga :  Aziz Tahu Diri Setelah Ditahan KPK, Jabatan Wakil Ketua DPR Dilepas

Presiden Murka Kerugian Negara 800 M, Kasus Satelit Kemenhan Harus Dituntaskan

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar kasus dugaan pelanggaran hukum satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) semasa Jendral Purn TNI Ryamizard Ryacudu menjabat Menteri Pertahanan....

Megawati Prihatin Ada Pihak yang Mengais Keuntungan dari Pandemi Covid-19

JAKARTA - Masa pandemi Covid-19 ternyata dimanfaatkan sejumlah kelompok untuk mencari keuntungan materi termasuk juga untuk kepentingan politik yang bertujuan memancing di air yang...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here