JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan menerjunkan tim khusus untuk memantau kinerja pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai kurang inovatif atau miskin inovasi sehingga menghambat kemajuan daerah itu sendiri.
Upaya tersebut perlu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri setelah mendapati laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah yang cenderung kurang memuaskan.
“Saya turunkan tim dari Kemendagri, gabungan dari Ditjen Otda (Otonomi Daerah), BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan), dan dari Itjen (Inspektorat Jenderal),” kata Tito dalam keterangan persnya yang diterima pada Rabu (28/12/2021).
Tim khusus yang dibentuk itu nantinya bertugas untuk mencatat dan mengumpulkan data mengenai persoalan yang ada di daerah dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut.
“Nanti kita membuat beberapa tim sesuai regional wilayahnya, kita ingin tahu problemnya apa,” ujar Tito seraya menegaskan kunci keberhasilan otonomi daerah terletak pada kepemimpinan, kemampuan kepala daerah dalam melakukan terobosan, dan inovasi untuk menyejahterakan masyakat.
Oleh sebab itu, Tito mengaku prihatin apabila ada daerah yang kurang inovatif, bahkan tidak bisa diukur inovasinya. Diketahui dalam gelaran IGA 2021 terdapat 166 pemerintah daerah yang dinilai kurang inovatif dan 23 daerah lainnya tak bisa dinilai.
Angka tersebut memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) yang mencatat sebanyak 58 daerah tak dapat dinilai. Meski demikian, Ia menekankan para kepala daerah untuk terus berinovasi dan menggali potensi dari masing-masing daerah agar mampu menyejahterakan masyarakat.
Indeks inovasi daerah telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, dan melalui proses penjaminan mutu oleh Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (SMART CITY) Universitas Indonesia. (***/Tian)
