Rabu, 26 Januari 2022

Hasil Kajian KPK, Penyaluran PKH dan BPNT Berpotensi Bermasalah

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya kemahalan harga senilai Rp 222,65 miliar per tahun dari bantuan sosial (bansos) reguler yang diadakan Kementerian Sosial (Kemensos). Temuan itu mencuat berdasarkan hasil kajian tim KPK atas bansos.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, memaparkan bahwa sepanjang 2021, KPK telah membuat 27 kajian. Salah satunya terkait kajian tata kelola bansos reguler seperti program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan non-tunai (BPNT).

“Berdasarkan hasil pemantauan, observasi, dan analisis, ditemukan potensi permasalahan dari kedua program tersebut,” ujar Alex saat memaparkan hasil kinerja KPK selama 2021 di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu malam (29/12/2021).

Potensi permasalahan yang ditemukan KPK yaitu, kemahalan harga sebesar rata-rata 14 persen dari harga pasar atau kurang lebih senilai Rp 222,65 miliar per tahun. “Tim kajian menilai sistem pengawasan program BPNT masih lemah. Pendistribusian BPNT dan PKH belum terkelola dengan baik. Belum dibuatnya dashboard penyaluran PKH,” jelas Alex.

Baca Juga :  Dianggap Gagal Kerja dan Langgar Aturan, Rapat Pleno Pengurus DPP KNPI Berhentikan Ketua Umum

Terkait kemahalan harga dan sistem pengawasan program BPNT masih lemah, kata Alex, Menteri Sosial Tri Rismaharini telah menyampaikan rencana langkah perbaikan kepada pimpinan KPK. Sedangkan terkait pendistribusian BPNT dan PKH belum terkelola dengan baik serta belum dibuatnya dashboard penyaluran PKH, KPK telah memberikan rekomendasi.

Rekomendasinya adalah terhadap temuan pengendapan dana bansos pada kartu keluarga sejahtera (KKS) yakni penyaluran BPNT dan PKH dilakukan setelah KKS diterima dan diaktivasi oleh penerima bansos.

Serta perbaikan perjanjian kerjasama (PKS) antara Himbara dengan Kemensos untuk mempercepat pengembalian ke kas negara atas dana yang tidak terdistribusi. Kemudian, pembangunan dashboard lengkap yang memudahkan instansi terkait pengawasan serta monitoring dan evaluasi. (***/Cok)

Latest news

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Tinggal Disahkan Kemenkumham

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk...
Baca Juga :  KPK Akan Seret Oknum di BPK yang Terima Uang Bansos Covid ke Pengadilan

Instansi Pemerintahan Sebentar Lagi Bebas Pegawai Honorer, Tinggal PNS dan PPPK

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan, kedepan cuma ada dua status pegawai di instansi pemerintahan, yakni pegawai...

Mantan Bupati Naik Level Jadi Kepala LKPP

BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi periode 2010-2020, Abdullah Azwar Anas, resmi menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) setelah dilantik oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala...

Kritik Rencana Formula E, Giring PSI Kuatir Indonesia Dipermalukan

YOGYAKARTA -- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha terus memberikan sorotan kritis terhadap rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E 2022 yang...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here