Kamis, 2 Desember 2021

Pemerintah Persiapkan Berbagai Hal Terkait Pelaksanaan Umrah Jamaah Asal Indonesia

JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Marsudi, memastikan bahwa pemerintah segera merespon kebijakan pemerintah Arab Saudi yang telah membuka pintu bagi umat Islam Indonesia yang hendak melakukan ibadah umrah ke tanah suci.

Untuk itu, Retno menyatakan pihaknya segera berkoordinasi dan membahasnya dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan otoritas terkait di Kerajaan Arab Saudi.

“Saya telah melakukan berkoordinasi dan berkomunikasi baik dengan Pak Menteri Kesehatan maupun dengan Pak Menteri Agama untuk membahas persiapan berbagai hal terkait dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi,” jelas Retno dalam konferensi pers virtual, Sabtu (9/10/2021).

Retno mengatakan, pemerintah mendapat informasi pembukaan pintu umrah bagi jemaah asal Indonesia pada Jumat, 8 Oktober 2021. Informasi itu didapat melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.

Baca Juga :  KPK Cekal Pihak Terkait Korupsi Lahan Rumah DP 0, Ketua DPRD Sebut Peran Gubernur Anies

“Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Arab Saudi perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah Indonesia,” kata Retno yang menjabat Menlu sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan informasi yang telah diterima pihak Kedutaan Arab Saudi, saat ini pihak berkompeten di Arab Saudi tengah menyiapkan pengaturan pelaksanaan umrah bagi jemaah Indonesia.

Retno menjelaskan bahwa dalam nota diplomatik itu disebutkan juga bahwa kedua pihak sedang dalam tahap akhir pembahasan mengenai informasi terkait vaksinasi, dan memfasilitasi proses masuknya jemaah umrah.

“Nota diplomatik juga menyebutkan, mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jemaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan,” pungkasnya. (***/CP)

Latest news

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan UUD 45, Mahkamah Konstitusi Minta Perbaikan Materi

JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia...
Baca Juga :  Polisi Tegaskan Maaher Meninggal Akibat Sakit

Wapres Perintah Panglima TNI Fokus Penanganan Keamanan di Papua

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa mendapat perintah khusus dari orang nomor dua di Republik Indonesia, yakni Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf...

Jendral Dudung Ingin Low cost-High Impact untuk Bangun Postur TNI AD

JAKARTA -- Jenderal TNI Dudung pertama kali menyampaikan pokok-pokok pikiran dan pandangannya selaku pemimpin Angkatan Darat. Selasa (23/11/2021), mantan Panglima Kodam Jaya dan Panglima Kostrad...

Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi, Pemda Harus Tingkatkan Realisasi Belanja 2021

JAKARTA -- Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan percepatan pemulihan ekonomi nasional, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dengan tegas meminta pemerintah...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here