Rabu, 26 Januari 2022

Pensiunan Jendral dan Intelektual Harus Dukung Penanganan Covid, Bukan Jadi Provokator

JAKARTA – Perilaku sejumlah purnawiaawan jenderal, akademisi bergelar profesor dan doktor belakangan ini membuat sebal dan geram masyarakat luas. Itu karena mereka kerjanya menjadi tukang nyinyir atau tukang provokator atas pemerintahan Presiden Joko Widodo di era pandemi Covid-19.

Salah satu yang mengecam mereka para tukang nyinyir dan provokator adalah Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh, mantan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut 2002-2005. Dia mengaku prihatin, sebab semestinya semua warga bangsa bersatu padu menghadapi pandemi Covid.

Bernard pun mengingatkan, para purnawirawan jenderal, profesor dan doktor tersebut, untuk jadi figur yang menyejukkan di tengah masyarakat, bukan malah membangun narasi buruk yang justru semakin mempersulit keadaan, bahkan mengganggu penanganan Covid-19.

“Kita sekarang dalam situasi sulit. Pemerintahan sekarang memang sudah bekerja maksimal, tapi tidak bisa tercapai dengan baik, tanpa dukungan semua pihak,” kata Bernard Kent Sondakh dalam perbincangan di kanal Youtube, Sabtu (24/7/2021).

Bernard Kent Sondakh mengingatkan para pensiunan jenderal, untuk memegang teguh disiplin, hayati Samta Marga hingga akhir hayat. Karena waktu aktif di TNI, disiplin selalu ditegakkan untuk pada komandan dan anak buah.

Baca Juga :  Bupati Jember Kukuhkan 631 Pelaksana Tugas, Kejar Target Selesaikan Pembahasan APBD

“Tapi setelah pensiunan dengan pangkat terakhir jenderal, malah menjadi tukang provokator. Ini sudah tidak benar. Karena bagi TNI, kendatipun sudah pensiun, hingga akhir hayat, disiplin merupakan harga mati. Jangan karena sakit hati, kemudian melanggar disiplin dan sumpah Sapta Marga,” kata Bernard.

Dia menambahkan, bahwa langkah pemerintah menerapkan Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021, dan akan dievaluasi ulang kemudian, sudah merupakan keputusan terbaik, untuk mengeliminir sekecil mungkin penularan wabah Covid.

“Cuma perlu terjemahan kebijakan para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Polisi Daerah, Panglima Daerah Militer, dan pimpinan instansi TNI lainnya, di tingkat bawah, dengan menyesuaikan kebijakan, didasarkan kultur masyarakat setempat,” katanya.

Dikatakannya lagi, para Kepala Daerah, Pimpinan Polri dan TNI di tiap daerah, harus memastikan pelaksanaan PPKM Darurat tidak membuat masyarakat kesulitan dan bahkan kekurangan pangan dan obat-obatan. (***/CP)

Latest news

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...
Baca Juga :  Bupati Jember Kukuhkan 631 Pelaksana Tugas, Kejar Target Selesaikan Pembahasan APBD

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...

Pemerintah Putuskan Moratorium Usulan Jabatan Fungsional

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan bahwa jabatan fungsional akan dihentikan sementara alias dimoratorium. Ini...

Empat Pangdam, Komandan Marinir dan Gubernur AAU, Promosi Jabatan Bintang 3

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menetapkan 10 perwira tinggi untuk mengisi jabatan strategis bintang tiga di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain...

Hasil Survei Terbaru, Warga DKI Tak Puas akan Kinerja Anies

JAKARTA -- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mencapai 33,8 persen meskipun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here