Home / Nasional

Rabu, 28 April 2021 - 18:25 WIB

Perkuat Implementasi Program Presisi, Mabes Polri Libatkan 9 Lembaga Pemgawas Eksternal

JAKARTA –  Untuk memantapkan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) yang dicanangkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo saat mulai menjabat, Polri menggandeng sembilan lembaga negara sebagai pengawas eksternal.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan adanya pengawas ekternal itu sesuai dengan semangat empat bidang transformasi yakni, organisasi, operasional, pelayanan publik dan pengawasan, sebagaimana konsep Presisi.

Baca Juga :  Bupati dan Walikota se-Jabar Ditegur KPK untuk Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan

“Acara ini dimaksudkan untuk berdiskusi melalui FGD berkaitan dengan laporan masyarakat yang masuk ke instansi masing berkaitan dengan kepolisian, dengan laporan yang dilaporkan penyelesaiannya sama,” kata Argo dalam siaran persnya, Selasa (27/4/2021).

Adapun sembilan pengawas ekternal itu adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), KPK, Setneg, BPKP, Kemenpolhukam, LKPP, BPK RI, Ombusman RI, dan Komnas HAM. “Adanya forum LO pengawas eksternal membangun wadah dalam menindak lanjuti laporan masyarakat,” ujar Argo.

Baca Juga :  KORPRI Diminta Memberikan Pelayanan Prima Kepada Publik

Argo juga menyebutkan, Polri saat ini tengah merumuskan soal penguatan sistem pengawasan eksternal. Lalu, menjalin komunikasi terkait isu yang menjadi perhatian publik. “Penyelesaian pengaduan dan mencari akar permasalahan dan dilakukan perbaikan agar tidak ada penyimpangan lagi,” ucap Argo. (***/CP)

Share :

Baca Juga

Nasional

Sengketa Empat Pulau, Gubernur Aceh Pilih Jalur Kekeluargaan daripada PTUN

Nasional

Investasi atau Perampokan? Bahlil Diteriaki Massa di Bandara Sorong

Nasional

Upaya PPPA Tingkatkan Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak

Nasional

Kadin Indonesia dan CCCI Tandatangani MoU untuk Kerja Sama

Hankam

TNI AU Perkuat Kerja Sama dengan Angkatan Udara Thailand
Komisi X DPR Pertanyakan Kebutuhan Anggaran Pendidikan Gratis untuk PAUD

Nasional

Komisi X DPR Pertanyakan Kebutuhan Anggaran Pendidikan Gratis untuk PAUD

Nasional

Kebakaran hebat lahap puluhan kios palet

Headline

Konflik Tanah di Kemang Raya,Kuasa Hukum PT. Group Lippo Bentrok dengan Ahli Waris