Rabu, 26 Januari 2022

Politisasi Musibah Kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang Harus Dihentikan

TANGERANG — Kebakaran hebat terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten pada Rabu (8/9/2021) lalu. Akibat dari kebakaran itu banyak napi yang meninggal dunia, sehingga mengundang keprihatinan dari berbagai pihak.

Aktivis Lembaga Advokasi dan Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) juga turut prihatin dan menyampaikan bela sungkawa dan duka yang mendalam atas musibah tersebut serta meninggalnya sejumlah warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Tangerang.

Selain menyatakan keprihatinan, LAKSI jugs meminta semua pihak agar tidak mempolitisasi musibah kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang itu. “Jangan saling menyudutkan, hentikan narasi yang tendensius. Jadi tidak menambah beban keluarga korban,” kata Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi dalam siaran persnya, Minggu (12/9/2021).

Dengan adanya kejadian kebakaran ini, lanjut Azmi, sudah pasti menimbulkan kesedihan dan kepiluan yang mendalam bagi keluarga korban. “Oleh sebab itu, marilah kita bijak dalam memberikan pernyataan di media soal musibah kebakaran ini. Jangan dipolitisir lah,” ucap Azmi.

Menurut dia, masyarakat sangat prihatin dengan berbagai opini yang menyudutkan yang dapat memperkeruh situasi saat ini. Azmi pun mengingatkan kepada elit politik agar tidak mudah menggiring opini dengan saling menyerang kehormatan dan menyalahkan pihak Kementerian Hukum dan HAM dalam musibah ini.

Baca Juga :  Aziz Tahu Diri Setelah Ditahan KPK, Jabatan Wakil Ketua DPR Dilepas

Azmi menambahkan, siapapun tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi. “Hal ini benar-benar musibah untuk korban dan keluarga besar Ditjen pemasyarakatan. Kita tunggu investigasi yang dilakukan oleh Polisi, maka dari itu kami meminta kepada semua pihak untuk tidak lagi menyerang apalagi terus menyalahkan pihak Kemenkum HAM,” imbuh dia.

Dalam sikapnya, LAKSI juga  mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dengan cepat memberikan perhatian, memberikan bantuan kepada keluarga korban,  mendatangi, dan mengurus keluarga korban. 

“Selain itu, kami  juga mengapresiasi sikap dan pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang telah meminta maaf kepada seluruh pihak, khususnya korban dan keluarga korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang,,” ujar Azmi. (Cok)

Latest news

Pemerintah Putuskan Moratorium Usulan Jabatan Fungsional

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan bahwa jabatan fungsional akan dihentikan sementara alias dimoratorium. Ini...

Hasil Survei Terbaru, Warga DKI Tak Puas akan Kinerja Anies

JAKARTA -- Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya mencapai 33,8 persen meskipun mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu...
Baca Juga :  Presiden Jokowi Redam Spekulasi Soal Pelantikan Andika Sebagai Panglima TNI

Desak Pecat Jaksa Berbahasa Sunda, Anggota DPR Dikritik Habis-Habisan

JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengkritisi pernyataan koleganya sesama politisi PDI Perjuangan, Arteria...

Presiden Murka Kerugian Negara 800 M, Kasus Satelit Kemenhan Harus Dituntaskan

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar kasus dugaan pelanggaran hukum satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) semasa Jendral Purn TNI Ryamizard Ryacudu menjabat Menteri Pertahanan....

PDI Perjuangan Minta Mendagri Tunjuk Penjabat Kepala Daerah Non Partisan

JAKARTA – Menjawab anggapan atau tudingan miring dari sejumlah kalangan, PDI Perjuangan menegaskan bahwa pihaknya menginginkan agar penjabat (Pj) kepala daerah tidak boleh berasal...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here