Tindakan pihak klinik GM Waras itu, tentu saja tidak sesuai dengan berdasarkan regulasi juklak dan juknis penanganan pasien covid 19 gejala berat. Dimana, Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes), wajib merujuk pasien ke RSUD Arga Makmur yang merupakan Rumah Sakit Rujukan pasien covod 19 di Kabupaten Bengkulu Utara.
Parahnya lagi, pihak Klinik GM Waras dituding tidak pernah berkoordinasi dengan pihak Satgas Covid 19 baik di desa Maupun Kecamatan Giri Mulya, terlebih dengan pihak RSUD Arga Makmur.
Terkait dengan hal itu, pimpinan Klinik GM Waras, dr Diky Mariska, ketika dikonfirmasi oleh awak media baru-baru ini, mengakui bahwa pihaknya melakukan perawatan terhadap seorang warga, Suyanti, yang belakangan meninggal dunia dalam kondisi positif covid 19.
“Iya kami memang benar telah merawat ibu Suyanti, yang berdasarkan hasil tes swab antigen dinyatakan positif covid 19,” ujarnya seraya menambahkan bahwa dirinya nekat merawat pasien covid ini karena alasan kemanusiaan.
Yang mana, ketika si pasien dinyatakan positif covid 19 berdasarkan hasil swab antigen, ia kemudian pulang untuk isolasi mandiri. Namun, dua hari kemudian ia kembali lagi dengan kondisi gejala berat positif covid 19. Karena alasan kemanusiaan, ia pun merawat pasien tersebut dengan mengisolasi pasien di ruangan tersendiri dari pasien lain.
Dalam kondisi itu, pihaknya berupaya untuk berkoordinasi dengan pihak RSUD Arga Makmur untuk merujuk pasien ini. Namun sayangnya, pihak RSUD Arga Makmur menolak dengan alasan tidak adanya ketersediaan ruangan dan oksigen.
“Saya merawat pasien ini karena alasan kemanusiaan, masa iya saya biarkan terlantar pak. Makanya saya rawat. Namun demikian, perawatan yang kami lakukan, di ruang isolasi tersendiri. Kami merawatnya, dengan menyediakan ruangan khusus tersendiri, bukan menggunakan ruangan perawatan pasien umum,” terangnya.
Mengenai biaya, hal yang wajar diambil kata Diky. Karena, klinik miliknya ini tidak ada subsidi pemerintah atau berdiri sendiri secara swasta. Jadi, ketika pasien dilakukan perawatan tentunya, ada biaya. Mengenai, pasien covid 19 itu ditanggung oleh negara, itu tidak ada didapatkannya.
“Kami ini klinik swasta pak, jadi jelas aja ada biaya untuk pelayanan kesehatan. Mengenai pasien covid 19 ditanggung pemerintah, kami tidak tahu,” ucapnya.
Selain itu, mengenai koordinasi dengan Satgas Covid 19, ia mengaku sudah dilakukannya. Yakni, pada saat pasien covid 19 ini telah dinyatakan meninggal, atau keluar dari klinik ini.
“Sudah pak, kami sudah berkoordinasi dengan satgas. Itu saat pasien sudah keluar dari klinik. Jadi, kalau dikatakan tidak berkoordinasi itu tidak benar. Tapi, kalau dikatakan juklak dan juknis, saya akui ketika pasien masuk dan terkonfirmasi belum berkoordinasi karena SOP klinik, laporan ke Satgas dilakukan setelah pasien keluar dari klinik,” pungkasnya.
Sebelumnya ramai diberitakan, pada tanggal 10 Agustus 2021, Suyanti dinyatakan terkonfirmasi positif covid 19 berdasarkan hasil tes swab antigen oleh pihak klinik. Dalam hal ini, pihak klinik ketika menerima dan merawat pasien yang terkonfirmasi tidak melaporkan kepada pihak Satgas Covid 19 Kecamatan Giri Mulya dan desa.
Pada tanggal 15 Agustus 2021, pasien Suyanti dinyatakan meninggal dunia akibat positif Covid 19. Kemudian saat keluarga mengurus jenazah Suyanti, justru dibebankan biaya perawatan sebesar lebih kurang Rp. 4 juta. Padahal, sesuai dengan intruksi pemerintah pusat, seluruh pasien covid 19, penanganannya ditanggung oleh negara. (WHS)
