Kamis, 2 Desember 2021

Reformasi Birokrasi Memberikan Kesempatan Kepada Setiap ASN Berkarir di Seluruh Indonesia

JAKARTA — Proses reformasi birokrasi di tingkat pemerintahan daerah (Pemda) tak hanya fokus pada perampingan eselonisasi saja. Pemerintah juga memberikan perhatian sekaligus kesempatan kepada setiap aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap mengembangkan karier dan potensinya di seluruh Indonesia.

“Reformasi birokrasi intinya memberikan ruang yang sama kepada semua ASN untuk berkarir di semua daerah di Indonesia, 34 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 93 Kota dan pengembangan potensi ASN Pemda,” jelas Direktur jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik dalam keterangannya, Jumat (16/4).

Akmal menjelaskan, pihaknya telah menggelar rapat dengan seluruh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia mengenai sistem informasi mutasi daerah yang dilakukan secara virtual di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

“Sistem informasi mutasi daerah ini nemberi kemudahan bagi ASN untuk memilih daerah yang dinilai bisa mengembangkan potensinya serta berbagai manfaat dari reformasi birokrasi, terkhusus untuk ASN di Pemda,” ujarnya.

Dalam kaitan itu, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Hj Imas Sukmariah, menambahkan perampingan jabatan struktural di daerah memberikan keuntungan bagi setiap ASN karena memngkinkan terjadinya transparansi dan persaingan yang sehat.

Baca Juga :  Dua Orang Pelaku Bom Bunuh Diri di Makassar Tewas, 20 Warga Luka Berat dan Ringan

Contohnya apabila ASN ini meningkat produktivitasnya, kariernya akan dia berkembang bahkan naik pangkat bisa dua tahun sekali. Bahkan dengan menjadi pejabat fungsional, usia pensiun ditambah dua tahun.

“Pejabat administrator yang selama ini sebagai kepala bidang batas pensiunnya 58 tahun, nantinya beralih ke jabatan fungsional, yang bersangkutan usia pensiun menjadi 60 tahun. Dan pada saat sebelum usia 60 tahun, yang bersangkutan bisa mengikuti tes seleksi, terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi pratama,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Jufri Rahman, menambahkan terkait perampingan birokrasi di daerah tak perlu membuat ASN khawatir. Sebab masih bisa menduduki jabatan struktural.

“Dengan talent tools yang disiapkan BKN, maka semua pejabat fungsional di daerah akan berpeluang untuk ikut serta dalam lelang jabatan pimpinan baik itu pratama maupun madya,” pungkas Jufri. (***/CP)

Latest news

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan UUD 45, Mahkamah Konstitusi Minta Perbaikan Materi

JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia...
Baca Juga :  Ternyata Banyak Pejabat Tak Jujur, 95 Persen LHKPN Tidak Akurat

Wapres Perintah Panglima TNI Fokus Penanganan Keamanan di Papua

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa mendapat perintah khusus dari orang nomor dua di Republik Indonesia, yakni Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf...

Jendral Dudung Ingin Low cost-High Impact untuk Bangun Postur TNI AD

JAKARTA -- Jenderal TNI Dudung pertama kali menyampaikan pokok-pokok pikiran dan pandangannya selaku pemimpin Angkatan Darat. Selasa (23/11/2021), mantan Panglima Kodam Jaya dan Panglima Kostrad...

Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi, Pemda Harus Tingkatkan Realisasi Belanja 2021

JAKARTA -- Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan percepatan pemulihan ekonomi nasional, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dengan tegas meminta pemerintah...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here