BOGOR – Sejumlah nama yang akhir – akhir ini muncul dan familiar ditengah-tengah publik, memiliki potensi besar bakal calon Walikota Bogor. Nama Sendi Fardiansyah yang juga Ketua Umum Kawani Bogor, masuk nominasi top survei tiga besar Cawalkot Bogor, menjelang berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Bogor, Bima Arya dan Dedie
Rachim pada Desember 2023 ini.
Dalam hasil survei yang disampaikan Executive Director Lembaga Grup Riset Potensial, Linggar Kharisma, mengungkapkan bahwa pihaknya telah tuntas menggelar survei publik, bertajuk Survei Kriteria Pemimpin Ideal Kota Bogor 2024, yang risetnya digelar pada 20-26 November 2023 lalu.
Dalam riset itu, pihaknya merangkum 22 nama tokoh yang digadang- gadang akan maju dalam gelaran Pilkada Walikota Bogor 2024 mendatang. Hasilnya, nama Dedie Rachim, sang petahana, menduduki peringkat pertama (19%) sebagai tokoh yang dianggap ideal memimpin kota Bogor ke depan.
Selain nama Dedie Rachim, muncul juga 2 nama lain yang dianggap ideal untuk menjadi pemimpin kota Bogor yakni, Syahrul Gunawan (15%) dan Sendi Fardiansyah (11%). “Bagian akhir dari survei ini ditutup dengan sedikit mengupas angka popularitas dan keterpilihan (elektabilitas) 22 nama tokoh yang kami sajikan kepada para responden,” ujar Linggar dalam rilis resminya, Kamis, (7/12/2023).
Linggar juga mengungkapkan, nama Syahrul Gunawan (38,2%), Dedie Rachim (36,2%), Rieke Diah Pitaloka (19,3%), Achmad Ru’yat (16,9%), serta Sendi Fardiansyah (15,6℅) berturut-turut menduduki top-5 ranking teratas tokoh dengan tingkat popularitas tertinggi.”Daftar nama tokoh dengan angka popularitas tertinggi tersebut, ternyata tidak berbanding linier
dengan angka keterpilihannya,” ungkapnya.
Untuk indikator elektabilitas, nama Dedie Rachim (14%), Syahrul Gunawan (11%), dan Sendi Fardiansyah (10%), menduduki 3 nama top tokoh dengan angka keterpilihan tertinggi. “Tiga nama tadi, disusul oleh beberapa nama tokoh lain seperti Habib Hasan Alatas (4%), Jenal Mutaqin (3%), Yane Ardian Rachman (2%), Denny Mulyadi (2%), Raendi Rayendra (1%), Rieke Dyah Pitaloka (1%), serta Achmad Ru’yat (1%),” paparnya.
Indikator kepemimpinan yang dianggap ideal bagi masyarakat kota Bogor, setelah pejabat petahana demisioner, juga tak luput dicermati. Kepemimpinan yang memiliki gagasan untuk meningkatkan ekonomi daerah (46%) menjadi karakteristik ideal yang paling dianggap penting oleh masyarakat.
Selain mempunyai gagasan menanggulangi berbagai masalah di kota Bogor (45%), dan juga yang tak kalah penting adalah pemimpin ke depan, menurut para responden, perlu berasal dari warga asli kota Bogor (45%). “Salah satu tokoh itu adalah Sendi Fardiansyah yang merupakan putra asli kelahiran Kota Bogor,” ujarnya.
Survei tersebut, kata Linggar, dilakukan pada 6 kecamatan, serta 17 kelurahan se Kota Bogor dan melibatkan 301 responden yang terdiri dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin, pekerjaan, serta tingkat pendidikan. “Melalui metode survei proportional systematic random sampling, dan angka margin of error sebesar 5,7%, serta interval kepercayaan sebesar 95%,” ungkapnya.
Survei kali ini juga menangkap beberapa temuan yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan diskusi dan pengambilan keputusan dari para pihak yang memiliki kepentingan. Hasil Survei biro riset yang berdiri sejak tahun 1994 itu, juga menemukan fakta menarik terkait dengan masalah yang ada di Kota Bogor.
Sebesar 67% responden mengakui bahwa persoalan kemacetan lalu lintas di sepanjang jalan utama kota Bogor, merupakan masalah paling krusial yang saat ini dihadapi. Setelah kemacetan, angka sulitnya lapangan pekerjaan (62%) juga menjadi permasalahan lain yang tak kalah penting disoroti warga kota Bogor.
Menyangkut angka kepuasan, penanganan Pemerintah Kota Bogor dalam mengelola kebersihan, mendapat apresiasi paling tinggi dari masyarakat. Tercatat 85% warga kota Bogor yang menyatakan dirinya puas terhadap cara Pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi persoalan kebersihan.
Penataan tata ruang (84%), serta peningkatan mutu sekolah (83%) menjadi dua hal lain yang turut membuat masyarakat puas terhadap kinerja Pemerintah Kota Bogor. Sebaliknya, isu ketersediaan lapangan kerja (27%), penanggulangan KKN (43%), dan perihal pemberdayaan/pembinaan UMKM (48%) menjadi 3 isu utama di mana angka kepuasan masyarakat terlihat cukup rendah. (*)
