SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa saat ini praktik sogok saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jateng sudah tidak ada lagi. Hal itu bisa terjadi berkat peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dimana, KPK beberapa tahun terakhir ini turut mengawasi proses penyusunan APBD di Pemprov Jateng hingga pengarahannya oleh DPRD. Ditambah lagi, tambah Ganjar, pihak KPK pro aktif memantau sekaligus memberikan penyuluhan anti korupsi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN),
“Saya bahkan lebih memilih untuk berkelahi ketimbang ada oknum yang hendak merusak pemerintahan dengan praktik korupsi,” kata Ganjar dalam ‘Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022’ bertema Cegah Korupsi Dari Hulu Ke Hilir yang diselenggarakan secara daring oleh KPK, Selasa (13/4/202!).
Ganjar juga menekankan betapa pentingnya penyuluh anti korupsi, sebab ini bagian dari seleksi atas ASN-ASN dan juga melibatkan masyarakat yang punya integritas. “Sehingga mereka menjadi virus yang kita suntikan seperti vaksinasi ke dalam sistem yang memang harus berubah dalam jangka panjang,” katanya.
Penyuluhan serta pendampingan KPK tersebut pada akhirnya membuahkan hasil. Ia pun mengungkapkan praktik sogok atau memakai uang pelicin saat pengesahan APBD pun sudah tidak ada lagi kini. “Tentu saja itu dampak dari gencarnya penyuluhan anti korupsi serta pengawasan.
Ganjar pun menyampaikan ucapan terima kasihnya terhadap KPK yang mau membantunya dalam urusan pendampingan di pemerintahan. Menurutnya lagi, pelibatan KPK itu menjadi salah satu strateginya apabila melihat komunikasi soal anggaran yang mandek.
“Dengan duduknya KPK mendampingi ternyata semua proses itu berjalan dengan lancar. Karena saya sampaikan ada KPK di sini ingin melihat. Malah prosesnya tidak ada lagi yang dibawah meja, sehingga semua bisa dilihat di atas meja,” kata politikus PDIP yang namanya kencang disebut sebagai Calon Presiden pada 2024 itu. (***/Cok)
