Minggu, 17 Oktober 2021

Terus Usut Kasus Besar, KPK Tak Goyah Ditinggal 75 Pegawai yang Gagal TWK

JAKARTA – Polemik atau kegaduhan yang terjadi akibat gagalnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)( dalam Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipastikan tidak mengganggu apalagi menghentikan penanganan perkara-perkara korupsi berskala besar

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri memastikan hal itu sebagai jawaban atas tudingan dari sejumlah pihak. Menurutnya, hal itu disebabkan ke 75 pegawai yang diantaranya tengah menangani kasus besar sudah memberikan tugas dan wewenang jabatannya kepada atasannya masing-masing.

“Kami ingin pastikan bahwa seluruh proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan harus tetap berjalan sehingga rekan-rekan yang tidak memenuhi syarat (TWK) sesuai hasil rapat, rapat paripurna tanggal 5 Mei 2021 tugasnya diberikan kepada pimpinannya,” kata Firli dalam di gedung Merah Putih, Kamis ,(20/5/2021)

Dia memastikan tugas dan tanggung jawab yang dikembalikan oleh 75 pegawai ini nantinya akan diatur oleh masing-masing pimpinannya. Sehingga penanganan perkara di KPK tidak akan terganggu, apalagi terhenti.

Terlebih lagi, sistem yang berjalan di KPK disebut Firli bukan perorangan melainkan semua dikerjakan bersama. Sehingga, masyarakat tak perlu khawatir ada penanganan perkara yang terhenti.

Baca Juga :  Ulama Ajak Masyarakat Sukseskan Pemungutan Suara Ulang di Labuhanbatu, Labusel dan Madina

Selain itu,  Firli Bahuri berjanji akan mengikuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal nasib Novel Baswedan dan 74 pegawai lain yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Namun Firli menekankan bahwa KPK tidak bisa memutuskannya sendiri.

“Menindaklanjutinya, tidak bisa dengan satu jari, tidak bisa hanya KPK, karena terkait dengan kementerian lembaga lain,” kata Firli seraya menambahkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan RB.

Bahkan, katanya, koordinasi tersebut sudah dilakukan sebelum adanya pernyataan Presiden Jokowi. Namun, Firli mengatakan koordinasinya bukan cuma ke dua instansi itu. Dibeberkan dia, masih ada instansi lain yang harus dikoordinasikan dengan lembaga antirasuah terkait penentuan nasib pegawai yang gagal dalam TWK.

“Ada Menpan RB (Tjahjo Kumolo), ada Kemenkumham yang mengatur regulasi ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), ada lembaga administrasi negara, ada Menpan RB dan ada BKN inilah yang kita kerjasamakan,” pungkasnya.(***/Husni)

- Advertisement -

Latest news

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...
Baca Juga :  Brigjend Roycke Digeser ke Bareskrim, Wakapolda Bali Dijabat Putra Buleleng

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Bos Akun Youtube ‘Aktual TV’ Raup Miliaran Rupiah dari Konten Hoaks, Dibekuk Polisi

JAKARTA -- Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Direktur BSTV Bondowoso, Arief Zainurrohman  (AZ), sebagai tersangka postingan diduga hoaks dan berbau Suku, Agama dan...

Bukan Jabatan Ketua, Serunya Berebut Sekretaris DPC di Muscab PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bogor menetapkan sejumlah keputusan strategis dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX di Puncak,...

Pemimpin NU Harus Berani Lawan Intoleransi dan Radikalisme di Tanah Air

KEDIRI -- Para ulama atau kiai sepuh ternyata menginginkan agar figur yang nanti menjadi ketua umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) adalah pemimpin yang berani...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here