Kabarindo24jam.com | Jakarta – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali meminta jajaran TNI Angkatan Laut untuk bersinergi dengan semua instansi dalam menjaga keamanan laut Indonesia yang menjadi pilar pertahanan nasional.
“TNI AL harus mampu bersinergi dengan lembaga terkait untuk menjamin keamanan laut sebagai ruang hidup bangsa dan pilar utama pertahanan nasional,” tegas Laksamana Ali yang dikutip dari laman TNI AL, Rabu (2/7/2025).
Dalam menjalankan arahan tersebut, TNI AL pun menggandeng Dewan Pertahanan Nasional (DPN) untuk menggelar forum diskusi di Jakarta, Selasa (1/7/2025) yang dibuka oleh Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) KSAL Laksamana Muda Achmad Wibisono.
Dalam sambutannya, Achmad menekankan perlunya respons terintegrasi dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan yang akan semakin kompleks, seiring perubahan lingkungan strategis global yang cepat dan tidak menentu. “Kita harus menyatukan tekad untuk mewujudkan TNI AL yang modern, berdaya gentar di kawasan dan berproyeksi global,” kata Achmad.
Selama forum, Wakil Asrena KSAL Laksamana Pertama Lewis N Nainggolan menjelaskan tentang kebijakan dan strategi pembangunan TNI AL 2025-2044. Selanjutnya, Laksamana Pertama (Purn) Agus Rustandi menyampaikan sejumlah isu yang dapat berpengaruh terhadap pertahanan negara dan Dewan Pakar DPN Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji menerangkan materi tentang DPN dan visualisasi solusi kebijakan nasional.
Terpisah, Koarmada III bersama tim analisis kebijakan ahli madya Direktorat Kebijakan Badan Keamanan Laut (Bakamla) memperkuat sinergi dengan menyelaraskan kebijakan keamanan laut nasional. Asisten Operasi Pangkoarmada III Kolonel Laut (P) Rafael Dwinatu menyampaikan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan laut nasional.
Terutama di kawasan timur Indonesia yang menjadi wilayah kerja Koarmada III. “Koarmada III memiliki peran penting dalam pelaksanaan operasi militer perang (omp) maupun operasi militer selain perang (omsp), termasuk mendukung operasi-operasi yang digelar Mabes TNI dan Mabesal,” ujar Rafael, dikutip dari keterangan Dispen Koarmada III.
Sementara tim analisis dari Bakamla RI yang dipimpin Kolonel Bakamla Gontri Nopel, menjelaskan tujuan berkunjung ke Koarmada III untuk mengumpulkan masukan dalam penyusunan naskah urgensi dan rancangan peraturan presiden tentang kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. “Serta penyusunan naskah urgensi dan rancangan peraturan presiden tenrang wilayah yurisdiksi Indonesia untuk periode 2027-2031,” jelas Gontri. (Man/*)
