BOGOR — Dalam rangka menunjang program percepatan sertifikasi dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bogor membuka kantor perwakilan wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor.
Kantor cabang tersebut akan melayani warga yang hendak mengurus sertifikat kepemilikan tanah dan hal-hal lain menyangkut pertanahan di 7 kecamatan se-wilayah Bogor Timur, antara lain Cileungsi, Jonggol, Gunung Putri, Tanjungsari, Cariu, Klapanunggal dan Sukamakmur.
“Kantor Pewakilan BPN wilayah Cileungsi ini tujuannya adalah supaya pelayanan publik dalam bidang pertanahan, menjadi lebih mudah,” ungkap Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala BPN Sofyan Djalil, dalam keterangan persnya usai bersama Bupati Bogor Ade Yasin meresmikan kantor perwakilan BPN wilayah Cileungsi, Rabu (17/2/2021).
Dalam kesempatan itu, Sofyan Jalil mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada jajaran Pemkab Bogor, khususnya Bupati Bogor Ade Yasin yang telah menyediakan lahan untuk kantor pelayanan BPN wilayah Cileungsi.
“Terima kasih kepada ibu Bupati dan para aparat pemerintah daerah yang telah membantu meminjamkan tempat ini. Maka dari itu rencananya, setelah Cileungsi ini, akan kembali membuka perwakilan BPN wilayah Bogor bagian Barat,” katanya.
Pembukaan kantor perwakilan ini tambah Sofyan, merupakan usulan Pemkab Bogor karena wilayah Bogor ini adalah kabupaten atau daerah yang terbesar di Indonesia dari segi jumlah penduduknya maupun luas wilayahnya.
“Dengan adanya kantor perwakilan ini, otomatis di Kabupaten Bogor nantinya akan dilayani oleh tiga kantor BPN, yang pusatnya tetap di Cibinong,” ungkap sosok berkumis tebal ini.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ade Yasin mengaku akan meresmikan lagi Kantor Pertanahan di wilayah barat Kabupaten Bogor yang bertempat di Kecamatan Cigudeg. “Kita ingin merespon keinginan warga di Bogor Barat yang selama ini kejauhan saat mengurus surat ke BPN,” imbuhnya.
Politisi perempuan yang juga menjabat Ketua DPW PPP Jabar ini mengatakan, selain membuka Kantor Perwakilan Pertanahan, juga dibutuhkan inovasi untuk terus meningkatkan pelayana administrasi pertanahan.
“Kita harus meningkatkan inovasi dalam merumuskan dan melaksanakan program kerja demi mewujudkan keinginan masyarakat akan cepat, mudah, berkualitas, terjangkau dan terukurnya kepengurusan administrasi pertanahan,” pungkasnya. (Cok)
