Kabarindo24jam, BengkuluRatusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Bengkulu yang tergabung dalam Aliansi BEM dan OKP menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (26/5/2025). Aksi ini menjadi sorotan karena menyuarakan keresahan publik yang dinilai belum mendapatkan respons memadai dari pemerintah daerah.
Para mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama yang dianggap krusial bagi kehidupan masyarakat. Mereka menyoroti masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor, dan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai—isu-isu yang menurut mereka berdampak langsung terhadap ekonomi dan mobilitas warga.
Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu, Anjar Wahyu Wijaya, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial yang sudah lama dipendam oleh mahasiswa karena merasa solusi dari pemerintah tak kunjung datang.
“Kami bukan cuma marah, tapi juga kecewa, pemprov atasi Masalah pengerukan Pulau Baai dan distribusi BBM yang tersendat terkesan lamban sehingga telah menimbulkan efek kerugiannyang besar bagi kehidupan masyarakat, baik dari ekonomi, maupun mobilitas kerja hingga kenaikkan harga barang,” ujar Anjar..
Ia juga menyesalkan ketidakhadiran Gubernur Bengkulu dalam aksi tersebut, yang menurutnya mencerminkan kurangnya itikad baik pemerintah untuk membuka ruang dialog bersama rakyat. Ketegangan sempat terjadi ketika mahasiswa berusaha mendekat ke area kantor gubernur, memicu aksi saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga.
Adapun lima tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa dalam aksi ini adalah:
- Mendesak percepatan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai oleh PT Pelindo.
Mendorong pembangunan sistem pipa bawah laut guna mendukung kelancaran distribusi BBM.
Meminta jaminan ketersediaan BBM yang merata hingga ke pelosok daerah.
Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor.
Meminta Gubernur Bengkulu menerbitkan SK tentang pemberlakuan tarif opsen pajak yang lebih adil dan proporsional.
Aksi ini menandai babak baru dari suara publik yang mulai lantang meminta perubahan konkret. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal isu-isu tersebut hingga mendapatkan respons nyata dari pemerintah provinsi.
