Sabtu, 18 September 2021

KPK Cekal Pihak Terkait Korupsi Lahan Rumah DP 0, Ketua DPRD Sebut Peran Gubernur Anies

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mencekal beberapa pihak yang terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah program rumah DP 0 Rupiah di Jakarta Timur.

“Pencekalan atau Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran penyidikan. Apabila dibutuhkan untuk pemeriksaan mereka tetap berada di wilayah Indonesia,” jelas Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (24/3/ 2021).

Namun, KPK tidak menjelaskan lebih detail siapa saja pihak-pihak yang diminta untuk dicegah ke luar negeri tersebut. Ali berujar, pencegahan ke luar negeri terhadap beberapa pihak itu selama 6 bulan terhitung sejak 26 Februari 2021.

Terkait dengan kasus tersebut, dia mengatakan saat ini lembaganya belum dapat menyampaikan detail kasus dan mengumumkan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Penyidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti masih terus dilakukan. Pada waktunya nanti akan kami sampaikan konstruksi perkara secara lengkap pada saat setelah penyidikan cukup dan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka telah dilakukan,” jelasnya.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK pada hari Rabu ini juga memanggil Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya nonaktif Yoory C. Pinontoan dan Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Denan Matulandi Kaligis sebagai saksi.

Baca Juga :  Setelah Keluar dari Kekuasaan, JK Kebingungan soal Kritik dan Demokrasi

Diketahui bahwa Yoory sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun untuk pemeriksaan hari ini, KPK memanggilnya dalam kapasitas sebagai saksi.

Keterkaitan Gubernur

Sebelumnya pada akhir pekan lalu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan Keputusan Gubernur untuk mencairkan uang pembelian lahan untuk Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur.

Ia mengatakan pencairan uang untuk pembelian lahan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1.684 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019.

Kepgub itu memutuskan pencairan PMD ke Sarana Jaya pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp 800 miliar dipakai untuk membeli lahan yang kini tengah diusut oleh KPK. Dalam Kepgub itu juga dijelaskan bahwa Direksi Sarana Jaya setelah menerima PMD tersebut harus melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.

Kemudian, disebutkan bahwa Direksi Sarana Jaya harus menyampaikan laporan penyerapan penggunaan PMD secara periodik setiap 3 bulan kepada Gubernur dengan tembusan Inspektur, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...
Baca Juga :  Setelah Keluar dari Kekuasaan, JK Kebingungan soal Kritik dan Demokrasi

Kasus Suap Lelang Proyek, Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara Dikirim ke Penjara

JAKARTA -- Setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada Rabu (15/9/2021) malam, KPK melangsungkan pemeriksaan terhadap tujuh orang dan...

Tuding Sewenang-Wenang Terhadap Rakyat, ProDEM Siap Lawan Sentul City

JAKARTA -- Lembaga non Government Pro Demokrasi (ProDEM) menduga proses penerbitan izin tanah yang dipegang oleh PT.Sentul City Tbk bermasalah. Bahkan, Sentul City dituding...

Calon Panglima TNI Hanya Jendral Andika dan Laksamana Yudo, DPR Tunggu Surat Presiden

JAKARTA -- Siapa sosok perwira tinggi (Pati) bintang empat yang ditunjuk sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI masih menjadi tebak-tebakan alias belum pasti,...

Spekulasi Penyebab Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dihentikan

TANGERANG -- Menyusul musibah kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang-Banten, pada Rabu 8 September 2021, beragam spekulasi dan juga hoax seputar penyebab...
- Advertisement -

Related news

PN Cibinong Dianggap Menyalahi Prosedur, Eksekusi Lahan di Citayam Dibatalkan

BOGOR -- Upaya penguasaan sebidang lahan kosong di kawasan Perumahan Green Citayam City, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede-Kabupaten Bogor, oleh Panitera dan Juru Sita...

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...

Maling di Rumah Tetangga Terekam CCTV, Ketahuan Lalu Ditangkap Polisi

MEDAN - Polsek Medan Baru mengamankan seorang laki-laki berinisial KR (56) warga Jalan Cinta Karya Gg. Kelapa No. 5 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan...

Lapas Arga Makmur Bengkulu Gelar Vaksinasi Warga Binaan

ARGA MAKMUR -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, turut menyukseskan program vaksinasi nasional yang digelar pemerintah untuk meningkatkan herd...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here