Sabtu, 18 September 2021

Tangani Pidana Militer, Kejaksaan Agung Siapkan Jabatan untuk Jendral TNI Bintang Tiga

JAKARTA — Jabatan untuk Perwira Tinggi TNI berbintang tiga atau berpangkat Letnan Jendral kini bertambah lagi, tapi bukan di lingkungan Markas Besar TNI atau tiga matra, melainkan di lingkup Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Ini menyusul disahkannya posisi Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Pidana Militer oleh Presiden Joko Widodo.

“Untuk Jaksa Agung Muda bidang militer kita memang sudah persiapkan seluruhnya. Tinggal nanti komposisi personelnya, kami sudah minta kepada panglima TNI untuk pengisian nama atau figurnya,” kata Jaksa Agung St Burhanuddin di Jakarta, Senin (15/3/2021).

Menurut Burhanuddin, nantinya akan ada dua personel jenderal TNI bintang 3 yang bakal mengisi jabatan di organisasi tersebut. “Karena kami memerlukan nantinya ada disini bintang 3 dua orang, nanti kalau diusulkan dari sana bintang dua, naik disini menjadi bintang 3,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia menuturkan nantinya juga akan ada seorang jenderal bintang dua dan puluhan perwira tinggi TNI yang akan mengisi jabatan di organisasi tersebut. “Ada bintang 2 satu orang dan hampir 30 atau 28 itu kolonel untuk di daerah-daerah dan personil disini,” ujarnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres 15 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Baca Juga :  Duet Purnawirawan Jendral Marinir dan Pengacara Kondang Pimpin PKPI Hadapi Pemilu 2024

Dengan adanya Perpres tersebut Kejagung RI Resmi memiliki organisasi JAM bidang Pidana Militer. Pada pasal 25A ayat 1 disebutkan bahwa JAM Bidang Pidana Militer adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Selain itu JAM Bidang Pidana Militer berfungsi dalam perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara.

Selain itu, pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kemudian Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung. (Husni)

- Advertisement -

Latest news

Kasus Suap Lelang Proyek, Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara Dikirim ke Penjara

JAKARTA -- Setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada Rabu (15/9/2021) malam, KPK melangsungkan pemeriksaan terhadap tujuh orang dan...
Baca Juga :  Unjuk Rasa Rakyat dan Sanksi Internasional Kian Menekan Rezim Militer Myanmar

Sebentar Lagi Pensiun, Panglima TNI Bongkar Pasang Posisi 150 Jendral dan Kolonel

JAKARTA -- Dua bulan sebelum memasuki masa pensiun, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di tubuh TNI. Lebih dari 150...

Tuding Sewenang-Wenang Terhadap Rakyat, ProDEM Siap Lawan Sentul City

JAKARTA -- Lembaga non Government Pro Demokrasi (ProDEM) menduga proses penerbitan izin tanah yang dipegang oleh PT.Sentul City Tbk bermasalah. Bahkan, Sentul City dituding...

Calon Panglima TNI Hanya Jendral Andika dan Laksamana Yudo, DPR Tunggu Surat Presiden

JAKARTA -- Siapa sosok perwira tinggi (Pati) bintang empat yang ditunjuk sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI masih menjadi tebak-tebakan alias belum pasti,...

Spekulasi Penyebab Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dihentikan

TANGERANG -- Menyusul musibah kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang-Banten, pada Rabu 8 September 2021, beragam spekulasi dan juga hoax seputar penyebab...
- Advertisement -

Related news

PN Cibinong Dianggap Menyalahi Prosedur, Eksekusi Lahan di Citayam Dibatalkan

BOGOR -- Upaya penguasaan sebidang lahan kosong di kawasan Perumahan Green Citayam City, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede-Kabupaten Bogor, oleh Panitera dan Juru Sita...

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...

Maling di Rumah Tetangga Terekam CCTV, Ketahuan Lalu Ditangkap Polisi

MEDAN - Polsek Medan Baru mengamankan seorang laki-laki berinisial KR (56) warga Jalan Cinta Karya Gg. Kelapa No. 5 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan...

Lapas Arga Makmur Bengkulu Gelar Vaksinasi Warga Binaan

ARGA MAKMUR -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, turut menyukseskan program vaksinasi nasional yang digelar pemerintah untuk meningkatkan herd...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here