Minggu, 17 Oktober 2021

Akhirnya, KPK Periksa Ketua Komisi III DPR Terkait Kasus Bansos Covid-19

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery yang kerap disebut-sebut terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/4/2021).

Namun kepada wartawan, Herman mengaku datang hanya untuk mengklarifikasi sejumlah hal berkaitan kasus suap pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial.

“Ya biasa ke KPK, harus menghormati hukum. Jadi saya melakukan klarifikasi sejumlah hal kepada penyidik biar clear,” ucap Herman di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Herman merinci bahwa ia ditanya tiga pertanyaan oleh penyelidik KPK seputar tugasnya di Komisi III DPR dan perusahaan miliknya. Akan tetapi, ia dengan tegas membantah dirinya terlibat dalam kasus suap bansos Covid-19.

Secara terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, politikus PDI Perjuangan tersebur dipanggil untuk diminta keterangannya terkait penyelidikan pengadaan bansos Covid-19 yang telah menjerat Menteri Sosial Julian Batubara.

Namun, Ali enggan membeberkan materi klarifikasi terhadap Herman. “Karena kegiatan penyelidikan, tentu kami saat ini tidak bisa menyampaikan materi hasil permintaan keterangan dimaksud,” kata Ali dalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).

Dalam perkara dugaan suap bansos Covid-19, KPK telah menjerat lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial; Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos.

Baca Juga :  Letjen Nasution Tak Pernah Bayangkan Gatot Tega Politisasi Patung untuk Jualan PKI

Selain itu, sebagai pemberi suap, KPK menjerat Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta yang proses persidangannya saat ini sedang berlangsung.

KPK menduga Juliari menerima fee sebesar Rp17 miliar dari dua periode paket sembako program bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako.

Juliari menerima fee tiap paket bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku PPK sebesar Rp10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp300 ribu perpaket bansos.

Para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka ini sedang menjalani proses persidangan si Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Pihak pemberi suap yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja akan menghadapi sidang putusan hakim pada Senin (3/5/2021) mendatang.

Dimana, Harry dan Ardian masing-masing telah dituntut hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...
Baca Juga :  Tersangka Korupsi Dana Asabri Bakal Dimiskinkan, PPATK Suplai Informasi Aset

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Bos Akun Youtube ‘Aktual TV’ Raup Miliaran Rupiah dari Konten Hoaks, Dibekuk Polisi

JAKARTA -- Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan Direktur BSTV Bondowoso, Arief Zainurrohman  (AZ), sebagai tersangka postingan diduga hoaks dan berbau Suku, Agama dan...

Bukan Jabatan Ketua, Serunya Berebut Sekretaris DPC di Muscab PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bogor menetapkan sejumlah keputusan strategis dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX di Puncak,...

Pemimpin NU Harus Berani Lawan Intoleransi dan Radikalisme di Tanah Air

KEDIRI -- Para ulama atau kiai sepuh ternyata menginginkan agar figur yang nanti menjadi ketua umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) adalah pemimpin yang berani...
- Advertisement -

Related news

Tuntaskan Masalah Pertanahan, Kabupaten Bogor Bentuk Gugus Tugas Reforma Agraria

BOGOR -- Guna menyelesaikan permasalahan pertanahan di Bumi Tegar Beriman yang kerap terjadi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor...

BNNP Bengkulu Gagalkan Penyelundupan 6 Karung Ganja

BENGKULU -- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu sukses gagalkan upaya  penyelundupan ganja sebanyak 6 karung yang terdiri dari 5 karung berisi 25...

KPK Kembali Operasi Tangkap Tangan, Kali Ini Bupati di Wilayah Sumatera Selatan

JAKARTA – Satuan Tugas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Musi Banyuasin-Sumatera Selatan, pada Jumat (15/10/2021) malam....

Arus Bawah Ingin Usep Supratman Jabat Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor

BOGOR -- Meski pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor berjalan kondusif dan sukses menelurkan sejumlah keputusan penting,...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here