BENGKULU UTARA — Organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan JMSI Bengkulu Utara batal lakukan aksi demo ke gedung DPRD setempat. Pembatalan aksi demo itu akhirnya melahirkan Forum Gerakan Masyarakat Bengkulu Utara (FORGEMABU) yang tetap melakukan aksi demo mempertanyakan anggaran media di Sekretariat DPRD.
FORGEMABU merupakan gabungan pemimpin media, Ormas, LSM, pemuda, aktivis dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. “Sangat miris melihat batalnya aksi demo yang sudah direncanakan dan disepakati bersama. Tapi kita tetap aksi demo sebagai wujud komitmen,” Ketua Aliansi LSM Bengkulu Utara, Rozi HR, Senin (20/12/2021).
Dijelaskannya, dia bersama rekan-rekan media, ormas dan pemuda, aktivis serta masyarakat Bengkulu Utara berkomitmen dalam pembentukan FORGEMABU untuk melakukan aksi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat luas.
Hal senada disampaikan, Lulus Triyono selaku tokoh pemuda pergerakan Bengkulu Utara. Dirinya merasa miris dan kecewa atas batalnya aksi demo yang sudah dijadwalkan gabungan kelompok masyarakat. Jangan sampai suara rakyat, tegasnya, tercederai oleh oknum-oknum.
“Sangat kita sayangkan dengan batalnya aksi demo, saya pun terpanggil menyatukan persepsi dan pandangan di FORGEMABU yang sudah terbentuk. Kita bersama rekan-rekan yang tergantung di FORGEMABU akan tetap melakukan aksi demo,” kata Lulus.
Sementara itu, Plt Ketua Koordinator Tommy Febrizky (Lidah Perak) mengatakan berbagai persoalan yang ada di Bengkulu Utara harus diclearkan. Jangan ada pembodohan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berlindung di balik pengelolaan anggaran APBD Bengkulu Utara.
Selaku aktivis pemuda Bengkulu Utara, ia meminta pihak-pihak yang terkait harus bertanggung jawab adanya dugaan permainan dan monopoli anggaran di DPRD Bengkulu Utara.
“Aksi demo yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini merupakan ranah untuk menyampaikan berbagai isu maupun persoalan yang ada di Bengkulu Utara kepada wakil rakyat di Gedung DPRD tersebut. Kami sudah menyatukan sikap dan pandangan, aksi tetap berjalan,” tegas Tomy.
Selain itu, perwakilan media online yang tergabung di FORGEMABU, Firdaus Efendi sangat menyayangkan sikap rekan-rekan media yang membatalkan aksi demo. Ia menilai terkait kasus di lembaga legislatif, sudah terlalu banyak kejanggalan yang terjadi.
Persoalan ini harus dibuka lebar ke publik biar semua elemen masyarakat mengetahui. Transparansi anggaran harus diperjelas, dan jangan ditutup-tutupi. Jangan ada lagi pembodohan-pembodohan yang dilakukan.
“Saya menilai mulai dari pemborosan anggaran, dugaan fiktif hingga adanya mafia anggaran, terutama intervensi yang diterima dewan. Terutama, memaksakan dugaan membuat Perda yang terkesan cacat hukum,” jelas Firdaus.
Hal yang sama juga disampaikan, Rinto selaku aktivis yang juga bernaung di salah satu media online menyebutkan, bahwa adanya dugaan monopoli anggaran yang ada di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara sarat dipertanyakan.
“Kenapa di akhir APBD-P ada anggaran publikasi di pos yang berbeda, dan tidak dikelola oleh PPTK publikasi. Data yang dimiliki rekan-rekan media kenapa hanya 4 media yang diakomodir dengan besaran anggaran Rp 354 juta,” ujarnya.
“Kami di FORGEMABU akan mempertanyakan hal ini, persoalan ini harus diperjelas. Harus dibuka terang-terangan, alasannya pun harus jelas. Jangan ditutup-tutupi sekarang sudah era transparansi,” pungkasnya. (HEN)
