Rabu, 26 Januari 2022

Anak Walikota Bekasi Marah, KPK Minta Hentikan Politisasi Penegakan Hukum

JAKARTA – Anak Walikota Bekasi non aktif Rahmat Effendi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari, meradang dan bahkan menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekayasa penangkapan ayahnya dengan label Operasi Tangkap Tangan atau OTT.

Namun hal itu ditanggapi dingin oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang mengaku tidak terkejut dan sangat memahami pembelaan Ade Puspitasari yang menganggap ada unsur politik dalam OTT KPK yang melibatkan ayahnya pada Rabu (5/1/2022) lalu.

Menurut Nurul, suatu hal biasa jika ada seorang anak melakukan pembelaan terhadap orang tua. Namun ia memastikan seluruh kegiatan OTT terhadap Wali Kota nonaktif Rahmat Effendi sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Sekali lagi kami tegaskan KPK adalah penegak hukum yang bertindak berdasarkan fakta dan dasar hukum. Giat penangkapan yang dilakukan KPK di Bekasi berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan sejak lama,” ujar Ghufron lewat keterangan tertulisnya, Minggu (9/1/2022).

Dia menambahkan, dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan Rahmat Effendi, KPK memiliki bukti dokumentasi tidak hanya berupa foto tetapi bahkan video yang bisa dibuktikan di peradilan.

“Karenanya adalah lebih baik jika upaya pembelaan dimaksud dilakukan secara hukum, karena hal ini dalam ranah hukum. Kami mempersilahkan dan menghormati kepada yang bersangkutan atau keluarga untuk melakukan pembelaan sesuai koridor hukum sebagai hak tersangka,” imbuhnya.

“Rakyat sudah sangat memahami bahwa mempolitisasi penegakan hukum oleh KPK selama ini sudah kerap terjadi, tapi di pengadilan terbukti kebenaran tindakan KPK. Karenanya, walau tak dapat menghalangi, KPK menghimbau agar menghentikan politisasi penegakan hukum,” tambah Ghufron.

Baca Juga :  Gelar Lomba Orasi, Wujud Polri Sangat Menghormati Aspirasi Masyarakat

Sebelumnya diberitakan, saat acara pelantikan pengurus Kecamatan Partai Golkar se-Kota Bekasi di Graha Girsang Jatiasih, Bekasi Selatan, Sabtu (8/1/2021), Ade Puspitasari mengungkapkan ada unsur politik di balik OTT KPK yang menangkap ayahnya.

Video pernyataan Ade soal dugaan unsur politik tersebut menjadi viral di media sosial. Salah satu warganet yang mengunggah pernyataan Ade yakni akun Instagram @infobekasi.coo. Dalam video tersebut Ade menyatakan, tidak ada transaksi suap yang dilakukan ayahnya saat ditangkap KPK.

Menurutnya, saat penangkapan, KPK hanya membawa ayahnya dan tidak membawa uang dari kediamannya. Ade juga menyatakan barang bukti yang disita KPK bukanlah uang yang didapat saat menangkap Rahmat, melainkan diambil dari tiga pihak yang merupakan pengembangan penyelidikan.

Ade lantas memastikan banyak saksi yang dapat dikonfirmasi terkait tidak adanya transaksi saat penangkapan Rahmat. Saat itu, kata Ade, KPK hanya membawa Rahmat Effendi dan tidak membawa uang seperti yang dijelaskan lembaga antirasuah saat jumpa pers OTT di Kota Bekasi dan Jakarta, Jumat (7/1/2021).

“Bahwa Pak Wali bersama KPK tidak membawa uang dari pendopo. Uang yang ada di KPK itu uang yang ada di luaran dari pihak ketiga, dari Kepala Dinas, dari Camat. Itu pengembangan, tidak ada OTT,” ujarnya. (***/Tian)

Latest news

Baca Juga :  Rapat Akhir Tahun, KPK Evaluasi Kinerja untuk Perubahan dan Perbaikan Kinerja

KPK Cari Tahu Peran eks Wakil Menteri terkait Kasus Formula E

JAKARTA -- Diam-diam, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah melakukan pemeriksaan terhadap eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal sebagai saksi dalam...

Kasus Satelit Kemenhan, Jaksa Agung Tak Mau Sentuh Militer

JAKARTA -- Guna memperjelas sekaligus meredam beragam spekulasi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa dalam kasus...

Terkait Kasus Satelit, Ryamizard Tegaskan Dirinya Selamatkan Kepentingan Negara

JAKARTA -- Dugaan korupsi kasus satelit Slot Orbit 123 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah dibawa ke ranah pidana sesuai instruksi Presiden Jolie Widodo...

Dugaan Aliran Uang Bupati PPU ke Pemilihan Ketua Demokrat Kaltim Ditelusuri KPK

JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan, bahwa penyidik akan mengusut dugaan aliran suap yang diterima Bupati Penajam Paser Utara (PPU),...

Transaksi di Mall Jakarta, Bupati Penajam Paser Utara Disergap KPK

JAKARTA -- Satuan Tugas Penindakan KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi. Kali ini, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gofur, dan 10...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here