Rabu, 26 Januari 2022

Kejaksaan Ungkap Banyak Kasus Korupsi, Kepercayaan Masyarakat Kembali Pulih

JAKARTA — Kinerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan jajarannya sepanjang tahun 2021 bisa dibilang sangat baik, khususnya bidang pidana khusus. Ratusan kasus korupsi telah ditangani, di antaranya perkara korupsi skala besar seperti kasus PT Jiwasraya dan Asabri.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pun menyampaikan apresiasinya atas prestasi jajaran Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) yang telah mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dengan skala kerugian negara yang cukup signifikan di tahun 2021.

Selain itu terdapat juga beberapa terobosan yang telah dilakukan jajaran Kejagung seperti dengan menerapkan tuntutan pidana mati dan juga telah berhasil membuktikan kerugian perekonomian negara yang timbul dari suatu tindak pidana korupsi.

Dengan berbagai torehan prestasi tersebut, Jaksa Agung meminta kepada setiap kepala satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia untuk dapat mengimbangi atau mendekati kualitas penanganan kasus tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Bidang Pidsus.

“Sehingga gaung kinerja kita dalam pemberantasan korupsi dapat masif didengar dan dilihat oleh masyarakat yang pada akhirnya kepercayaan publik kepada institusi Kejaksaan akan pulih,” ujar Jaksa Agung dalam keterangan persnya, Minggu (9/1/2022).

Baca Juga :  Brigjend Roycke Digeser ke Bareskrim, Wakapolda Bali Dijabat Putra Buleleng

Di samping itu, Jaksa Agung menambahkan, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pengadaan barang dan jasa semata. Sebab tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada sektor tersebut.

Para jaksa harus me-reorientasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari perilaku koruptif bukan hanya merugikan sektor keuangan negara saja, melainkan juga ada sektor perekonomian negara yang daya rusaknya lebih eksplosif.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung sepanjang tahun 2021 telah menangani 1.852 perkara korupsi. Sebanyak 935 terpidana dieksekusi ke lapas.

Selain itu, Kejaksaan Agung RI berhasil pula menyelamatkan keuangan negara senilai Rp21,2 triliun, US$763.080, dan 32.900 dolar Singapura. Ada pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp415,6 miliar.

“Selama satu tahun terakhir, Kejaksaan Agung juga melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berorientasi pada kerugian perekonomian negara,” pungkas Burhanuddin. (***/CP)

Latest news

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...
Baca Juga :  Ambang Batas Calon Presiden 10 Persen Dinilai Ideal 

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...

Empat Pangdam, Komandan Marinir dan Gubernur AAU, Promosi Jabatan Bintang 3

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menetapkan 10 perwira tinggi untuk mengisi jabatan strategis bintang tiga di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain...

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Tinggal Disahkan Kemenkumham

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here