Jumat, 7 Mei 2021

Banyak Pejabat Daerah Tak Lapor Harta Kekayaan, KPK Pastikan Telisik dan Tindak

JAKARTA — Para pejabat di daerah, mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Badan dan Dinas, ternyata banyak yang menganggap remeh aturan terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal, LHKPN ini sangat penting, yaitu salah satu upaya induk pencegahan tindak pidana korupsi.

LHKPN sendiri, merupakan instrumen pengawasan yang diharapkan atau ditargetkan untuk menimbulkan keyakinan pada diri penyelenggara negara bahwa harta kekayaan mereka diperiksa dan diawasi setiap saat oleh pihak berwenang.

Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati menjelaskan, bahwa bagi KPK, kewenangan ini merupakan upaya untuk meningkatkan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negara sebagai salah satu upaya pencegahan perbuatan korupsi.

“Aturan LHKPN tersebut tertuang pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,” dalam siaran persnya yang dilansir pada Minggu (7/3/2021).

Dalam tindaklanjut terkait proses penyerahan LHKPN sejak 2020 hingga kini, Uli mengatakan, KPK telah menyurati 239 penyelenggara negara / daerah terkait berkas LHKPN yang tidak lengkap.

“KPK telah meminta agar penyelenggara negara segera melengkapi harta yang tidak dilaporkan selama periode pemeriksaan untuk dilaporkan dalam laporan e-LHKPN periodik tahun pelaporan 2020 dengan batas waktu penyampaian 31 Maret 2021,” katanya.

Adapun 239 penyelenggara negara tersebut, terdiri atas 146 penyelenggara negara atau 61 persen berasal dari instansi daerah, 82 penyelenggara negara atau 34 persen dari instansi pusat. “Sisanya, 11 penyelenggara negara atau 5 persen dari BUMN,” ucap Ipi.

Baca Juga :  Pengacara Bertarif Tinggi dan Bergelimang Harta Wajib Lapor Transaksi Keuangan ke PPATK

Berdasarkan kelompok jabatan, Ipi menuturkan, kepala dinas merupakan jabatan yang paling banyak tidak melaporkan hartanya secara lengkap, yaitu sebanyak 46 orang. Di urutan kedua, kepala kantor pajak pada Kementerian Keuangan, yaitu 33 kepala kantor.

Berikutnya, 31 kepala badan yang berasal dari beberapa daerah. Kemudian, Bupati berjumlah 18 orang. “Jenis harta yang paling banyak tidak dilaporkan adalah kas dan setara kas. Umumnya mereka lalai dalam melaporkan kepemilikan rekening simpanan,” ujar Ipi.

Dalam pemeriksaan khusus, KPK telah menemukan 917 rekening simpanan yang belum dilaporkan oleh 203 orang dari 239 penyelenggara negara. Kemudian, sebanyak 390 harta tidak bergerak juga tidak dilaporkan oleh 109 penyelenggara negara.

Urutan berikutnya, jenis harta yang terlewatkan dalam pengisian LHKPN adalah harta bergerak lainnya. Yang termasuk kategori ini, misalnya adalah polis asuransi yang memiliki nilai investasi. “KPK mencatat 195 polis asuransi belum dilaporkan oleh 35 penyelenggara negara,” kata Ipi.

Oleh karena itu, KPK juga mengimbau agar penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. “Hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan,” ujar Ipi.

Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, penyelenggara negara wajib menyampaikan kelengkapan tersebut maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan. “Dan apabila hingga batas waktu kelengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka KPK mengangap penyelenggara negara dianggap tidak menyampaikan LHKPN,” pungkasnya. (***/Ded)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  TNI AD Punya Instalasi Tahanan Militer Berbasis Teknologi Artifficial Intelligence

Terkait Suap Penyidik KPK, Nasib Wakil Ketua DPR RI Ditentukan MKD Setelah Lebaran

JAKARTA -- Setelah menggelar rapat pimpinan (rapim) pada Kamis (6/5/2021), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan bahwa laporan terhadap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Azis...

Hasil Audit BPKP, Ada Kelebihan Bayar Rp 74 Miliar Dalam Pengadaan Bansos Covid-19 di Jabodetabek

JAKARTA -- Sidang kasus suap proyek pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dengan terdakwa mantan Menteri Sosial...

KPK Tak Pernah Umumkan Nama Pegawai yang Tak Lulus TWK

JAKARTA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum pernah mengungkap nama 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang...

Dijamin Dua Artis, Aktor Mark Sungkar Bebas Sementara Sambil Jalani Proses Hukum

JAKARTA -- Aktor kawakan Mark Sungkar yang juga ayah dari artis Shireen Sungkar dan Zaskia Sungkar, pada Rabu (5/5/2021), akhirnya menjadi tahanan kota alias bisa...

Kapolda dan Jajaran Reserse Polri Harus Dukung Penuh Program Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa jajaran Polri mendukung penuh akselerasi atau percepatan pembangunan serta upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dukungan...
- Advertisement -

Related news

Kemenkominfo dan TNI Tingkatkan Kerjasama untuk Perkuat Pertahanan Digital dan Siber

JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menindaklanjuti berbagai kerjasama di sektor digital yang telah dijalankan selama ini. Kolaborasi...

Jadikan Pusat Peradaban dan Ekonomi Keumatan, Menantu Jokowi Luncurkan Program Masjid Mandiri

MEDAN -- Wali Kota Medan Bobby Nasution terus menggulirkan berbagai program dan kegiatan untuk kemajuan di berbagai bidang. Salah satunya, program Masjid Mandiri yang tujuannya...

Terkait Suap Penyidik KPK, Nasib Wakil Ketua DPR RI Ditentukan MKD Setelah Lebaran

JAKARTA -- Setelah menggelar rapat pimpinan (rapim) pada Kamis (6/5/2021), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan bahwa laporan terhadap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Azis...

Jendral Polisi Dipercaya Jabat Manajer Tim Nasional Sea Games, PSSI Optimis Rebut Prestasi

JAKARTA -- Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) telah menetapkan Brigjen Pol. Uden Kusuma Wijaya sebagai manajer tim nasional (Timnas) Indonesia U-22 untuk SEA Games 2021....
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here