BOGOR — Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor akan merehabilitasi sebanyak 4.000 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) di tahun 2021. Program ini didukung oleh Bupati Bogor Ade Yasin dengan menganggarkan Rp.15 miliar khusus dari APBD Kabupaten Bogor.
“Dari APBD Kabupaten Bogor 2.000 unit, 1.000 unit dari Pemprov Jabar dan 1.000 unit dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR,” jelas Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor Lestia Irmawati di Cibinong, Bogor, Selasa (19/1/2021).
Menurut Irma, melalui tiga sumber anggaran tersebut, dana yang dialokasikan pada setiap target Rutilahu pun akan berbeda besarannya. Ditambahkan olehnya, khusus dari Pemkab Bogor anggaran untuk rutilahu senilai Rp15 miliar dan masing-masing rutilahu mendapatkan Rp15 juta untuk rehabilitasi.
Sementara, anggaran dari Pemprov Jawa Barat senilai Rp17,5 juta per rumah dan dari program BSPS Rp17,5 juta. Namun, anggaran dari kedua sumber ini belum bisa dipastikan. “Jumlah bantuan dari provinsi dan BSPS sedang dipastikan lagi. Jadi bisa berubah, baik nominal atau jumlah unitnya,” ujarnya.
Soal distribusi bantuan tersebut, Listia mengatakan dilakukan secara nontunai ke penerima melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM), baik dari Pemprov Jabar maupun BSPS.
Terkait dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor M Romli mengapresiasi kebijakan Bupati dan Pemkab Bogor yang konsisten melanjutkan program Rutilahu yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat kecil.
“Dan saya berharap dalam pelaksanaannya nanti, DPKPP harus mengawal untuk memastikan penerima bantuan Rutilahu tepat sasaran dan material yang diterima sesuai dengan ploting anggaran, jangan sampai muncul kegaduhan dalam pelaksanaannya,” kata Romli. (Nurali)
