Kamis, 17 Juni 2021

BWI Tolak Politisasi Isu Dana Wakaf Digunakan Pemerintah


JAKARTA — Munculnya isu dan anggapan di ranah publik terkait dana wakaf masuk ke kas negara bahkan sampai digunakan oleh pemerintah, direspon cepat oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), dipastikan dana wakaf tak sepersen pun masuk ke kas pemerintah apalagi digunakan untuk kepentingan pemerintah.

Politisasi isu dan anggapan yang digulirkan sejumlah pihak dan tokoh itu terjadi setelah Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) diperkuat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Padahal, menurut BWI, GNWU sudah ada dan berjalan sejak 2010 silam. 

Ketua BWI M. Nuh pun berani menjamin, sejak awal sampai sekarang GNWU beroperasi sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku. Uang yang diperoleh dari wakaf itu masuk ke nazir sebagai penerima transaksi uang wakaf. Berdasar akad yang disepakati bersama, penerima manfaat wakaf pun bisa dilacak.

“Nazir mengelola dengan baik karena wakaf uangnya tidak boleh hilang. Oleh karenanya, nazir punya tanggung jawab agar wakaf itu membuahkan hasil. Hasil itu digunakan untuk membangun rumah sakit dan lain-lain, khususnya untuk mengurangi kemiskinan,” jelas M Nuh dalam keterangan resminya, Sabtu (30/1/2021).

Baca Juga :  Komjen Listyo Rendah Hati, Dukungan Jadi Kapolri Kian Meluas 

Dengan pernyataannya ini, M Nuh berharap polemik soal dana wakaf selesai sampai di sini agar program GNWU ini berjalan sesuai harapan bersama. “Jadi, kami tegaskan, tidak ada sepeser pun uang wakaf yang masuk ke pemerintah, kas negara, atau Kementerian Keuangan. Kabar yang muncul saat ini sama sekali tidak benar,’’ ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa wakaf uang bukanlah seperti pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Karena itu, pemerintah tidak berkepentingan memungut wakaf. “Pemerintah tidak ambil dana wakaf. Tidak ada satu rupiah pun masuk ke APBN,” tegas pihak Kemenkeu.

Sebagai informasi, sebagaimana tertuang dalam rukun wakaf secara fiqih maupun UU positifnya yakni UU Wakaf Nomor 42 Tahun 2006, wakaf aset diterima oleh Nazhir dalam bentuk uang atau investasi. Dengan demikian nazhir harus menjaga nilai tunai aset tersebut. Oleh nazhir uang tersebut bisa diinvestasikan ke dalam beberapa pilihan yang diperkenankan oleh hukum. (CP/Sally)

- Advertisement -

Latest news

Lebih Senior dan Dekat Dengan Presiden, Andika Perkasa Diyakini Jabat Panglima TNI

JAKARTA -- Beberapa hari terakhir ini, publik di tanah air diriuhkan dengan topik siapa figur Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yanh...

Ada Apa PDIP dengan Ganjar Pranowo? Capres Tertinggi Popularitasnya Malah Diabaikan

JAKARTA -- Popularitas kader PDI Perjuangan yang menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, melesat tinggi dari hasil survei berbagai lembaga konsultan dan survei politik...
Baca Juga :  Kapolri Perintahkan Penyidik Kedepankan Rasa Keadilan dalam Tangani Kasus UU ITE

Kinerja Jaksa Agung Mentereng, 11 Pejabat Kejaksaan yang Nakal Langsung Dicopot

JAKARTA -- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin kian mentereng. Kinerjanya memberantas korupsi semakin...

Inggris Bersama Belanda dan Austria Petik Kemenangan Tipis di Penyisihan Euro 2020

LONDON -- Laga babak penyisihan grup Euro 2020 tadi malam, Minggu hingga Senin (14/6/2021) dini hari WIB, menyajikan tiga pertandingan. Di stadion Wembley, timnas Inggris...

Diciduk Polisi Narkoba, Anji Tersandung Kasus Kepemilikan Ganja

Kepolisian Resort (Polres) Metro Jakarta Barat memastikan musisi sekaligus penyanyi papan atas, AN, yang ditangkap polisi bawa ganja adalah Anji atau Erdian Aji Prihartanto. Anji...
- Advertisement -

Related news

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...

Dinkes Kesehatan Kabupaten Bogor Kerahkan 101 Puskesmas untuk Intens Lakukan 3T

CIBINONG - Guna mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19 serta untuk mengoptimalkan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menginstruksikan 101 Puskesmas...

Bikin Berbagai Gebrakan, DPR RI Puji Kinerja Kapolri Listyo Sigit

JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama beberapa bulan terakhir. Herman menyebut digitalisasi...

Usulkan ke Raja Malaysia Bentuk Dewan Nasional, Mahathir Tak Ambisi Lagi Jadi Perdana Menteri

KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad buka suara menolak klaim yang menyebutnya mencoba kembali ke Putrajaya (kantor Perdana Menteri, Red) dengan...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here