Kamis, 2 Desember 2021

Cegah Korupsi Bansos, Dinas Sosial Kabupaten Bogor Perketat Pengawasan

BOGOR — Menyusul terungkapnya kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) tunai untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dipastikan akan memperketat penyaluran Bansos guna meminimalisir potensi penyimpangan.

Menurut Kepala Dinsos Kabupaten Bogor Mustaqim upaya terdekat pihaknya guna mencegah korupsi Bansos adalah dengan membentuk tim monitoring lapangan dan memberlakukan sistem pengawasan distribusi yang ekstra ketat. Hal itu bertujuan mencegah terulangnya penyelewengan dana Bansos.

“Kita ingin bersih, dan juga sudah menjadi komitmen Bupati Bogor, jangan terjadi lagi kasus penyalahgunaan bansos seperti di Desa Cipinang, Rumpin. Itu memalukan,” kata Mustaqim kepada kabarindo24jam, Kamis (18/2/2021).

Dikatakannya lagi, apapun bentuk bantuan sosial baik dari pusat, provinsi dan kabupaten,  Dinsos akan perketat dan melakukan pengawasan ekstra. Dan mengenai kasus di Desa Cipinang kita serahkan kepada Polres Bogor yang sudah melakukan proses hukum,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Polres Bogor menangkap Kepala Seksi Pelayanan Desa Cipinang, LH (32), terkait kasus korupsi duit bansos untuk warga terdampak Covid. Polisi juga tengah memburu Sekretaris Desa (Sekdes) Cipinang yang kabur setelah diduga menerima setoran duit Bansos dari LH.

Baca Juga :  Lansia di Panti RSLU Sukabumi Penuh Haru dan Gembira Ikuti Peringatan HLUN

“Kami sedang melakukan pengejaran kepada Sekretaris Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin ini. Karena berdasarkan keterangan pelaku, uang Rp54 juta dari 30 data bansos fiktif ini diberikan kepadanya,” kata Kapolres Bogor, AKBP Harun, Senin (15/2) lalu.

Bantuan tersebut sedianya diberikan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 3 tiga bulan dengan besaran tiap bulannya Rp 600 ribu. Namun, pelaku malah menduplikat nama warga penerima bantuan untuk meraup keuntungan.

“Penerima bansos di Desa Cipinang itu ada 855 warga. Pelaku ini melakukan penambahan data sebanyak 30 orang. Ini Jadi 855 warga tetap menerima, tapi pelaku menduplikat 30 orang baru untuk mendapatkan bansos tambahan,” kata AKBP Harun.

Dalam melancarkan aksinya, pelaku mempekerjakan 15 orang joki. Mereka bertugas melakukan pencairan bansos di Kantor Pos Cicangkal, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin dengan upah Rp250 ribu per orang. (Ded)

Latest news

Bupati Bogor Janji Permudah Perizinan Setelah Ditegur Gubernur Jabar

BOGOR -- Bupati Bogor, Ade Yasin, berjanji akan mengawal kemudahan berinvestasi di wilayahnya, demi melakukan pemulihan ekonomi imbas dari pandemi COVID-19. Untuk itu, dia menginstruksikan...

LIPPI Apresiasi Sikap Humanis Dirlantas Polda Metro Saat Amankan Aksi Demo

JAKARTA -- Aksi damai massa organisasi kemasyarakatan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (25/11/21) lalu, tercoreng oleh tindakan anarkis segelintir oknum yang...
Baca Juga :  Klinik Tangani Pasien Covid, Dinkes Bengkulu Utara Tak Bersikap Tegas

Nurut Rais Aam, Pengurus Daerah Desak PBNU Percepat Muktamar

JAKARTA -- Munculnya wacana pengunduran waktu pelaksanaan muktamar Nadhlatul Ulama (NU) ke 34 terkait rencana Pemerintah menerapkan kembali Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 yang...

Disnakertrans Manggarai Timur Gelar Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan

MANGGARAI TIMUR -- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan di...

Momentum Hari Pahlawan, Kabinda Sumut Vaksin Veteran di Medan Deli

MEDAN -- Bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan 10 November, Badan Intelijen Negara ((BIN) kembali melaksanakan vaksinasi massal terhadap pelajar dan masyarakat di kota Medan. Di...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here