JAKARTA — Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Pemerintah akan meneruskan penggunaan dana desa tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 dan memprioritaskan desa yang masuk dalam zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa penanganan Covid-19 di tingkat desa selama ini cukup efektif. Untuk itu, Kemendes PDTT akan terus memonitor perkembangan dana desa yang dialokasikan untuk penanganan tersebut.
“Alhamdulillah terus kami pantau, faktanya berjalan dengan baik. Seluruh pendanaan di tingkat desa sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan oleh Satgas Covid-19 bisa dilakukan dengan menggunakan dana desa,” kata Abdul Halim yang dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (10/3/2021).
Menurutnya, per tanggal 8 Maret 2021, penyerapan dana desa secara nasional sudah mencapai 31% atau 23.096 desa. Di lokasi PPKM Mikro, dana sudah tersalur Rp 3,2 triliun. Dana desa tersebut digunakan di antaranya membiayai operasional posko tanggap Covid-19.
“Kami memberikan ruang yang seluas-luasnya dari desa untuk memberikan nama (posko) sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Sebab pada hakikatnya, desa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan dan ini terus kita pertahankan,” ujar Abdul.
Dia berharap penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19—yang di dalamnya terdapat bantuan langsung tunai dana desa serta relawan desa lawan Covid-19—bisa meminimalisir penyebaran Covid-19 serta menguatkan ekonomi masyarakat di desa.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Selasa (9/3/2021), jumlah kasus Covid-19 sejak Maret 2020 sudah mencapai 1.392.949 kasus. Dari jumlah tersebut, pasien Covid-19 yang sembuh mencapai 1.210.877 orang dan pasien yang meninggal mencapai 37.757 orang. (***/Husni)
