Rabu, 26 Januari 2022

Disnakertrans Manggarai Timur Gelar Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan

MANGGARAI TIMUR — Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan di Aula Hotel Gloria Borong, baru-baru lalu.

Kegiatan yang menyasar di dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Borong dan Rana Mese tersebut melibatkan 50 peserta yang berasal dari latar belakang profesi berbeda. Diantaranya, para pengusaha sebagai penyerap tenaga kerja, tenaga kerja itu sendiri, dan sejumlah Kepala Desa dan Lurah.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Sekda Matim Ir. Boni Hasudungan, mengungkapkan bahwa pentingnya undang-undang tersebut disosialisasikan agar pengusaha/pemberi kerja dapat mengetahui kewajibannya terhadap para pekerja.

“Undang-undang ini penting disosialisasikan kepada pengusaha atau para pemberi kerja agar mereka tahu tentang kewajibannya, untuk menjamin hak para pekerja dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya,” ujar Boni

Sebaliknya, lanjut dia, selain undang-undang tersebut disosialisasikan kepada para pengusaha, hal ini bertujuan agar para pekerja juga mendapat pemahaman yang sama akan hak dan kewajibannya. Sehingga bisa menciptakan hubungan baik dengan pemberi kerja.

“Tenaga kerja juga harus mendapatkan pemahaman yang sama, apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Pemahaman ini diharapkan dapat menjamin terjaganya hubungan baik antara pengusaha dan pekerja.” jelas Sekda Matim.

Sekda Boni juga menekankan agar pihak Dinas melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Pengawasan ini, jelas Boni juga bisa dilakukan oleh para Camat, Kepala Desa dan Lurah.

Baca Juga :  LPINMAS Kota Medan Resmi Terbentuk, Beragam Program dan Kegiatan Segera Digeber

Karena, kata dia, mereka adalah bagian dari pemerintah yang sangat dekat dengan masyarakat dalam hal ini para pekerja. Karenanya, pihak Dinas sudah diminta untuk melakukan pengawasan ketat terkait penerapan UU ini.

“Pengawasan juga penting dilaksanakan oleh para Camat dan Kepala Desa/Lurah, karena merekalah bagian dari pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam hal ini para pekerja. Saya minta kepada para Camat juga supaya kedepannya perangkat desa bisa masuk dalam keanggotaan BPJS ketenagakerjaan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Nakertrans Matim, Aufridus Jajang menjelaskan, sesuai data yang dihimpun Dinas Nakertrans Matim sejak tahun 2017 hingga 2020 terdapat 7 kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan secara resmi ke Dinas untuk ditangani. Dan penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme perjanjian bersama.

Ditambahkannya, bahwa banyak kasus yang tidak ter-ekspose dan tidak dilaporkan ke Dinas Nakertrans Matim sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum.

“Kurangnya pemahaman kedua belah pihak pemberi kerja dan tenaga kerja tentang perjanjian kerja, waktu kerja dan pemutusan hubungan kerja menjadi akar persoalan yang sering dihadapi oleh Dinas Nakertrans Matim dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial,” jelasnya.

Hadir juga sebagai narasumber pada kegiatan tersebut yaitu dari BPJS Ketenagakerjaan dan Polres Manggarai Timur. (Richard)

Latest news

Pernyataan Arteria Dahlan Terkait Bahasa Sunda Resahkan Masyarakat

BANDUNG - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jabar Ono Surono telah melapor ke DPP PDIP terkait dinamika di Jawa Barat menyusul pernyataan kontroversial Arteria Dahlan...
Baca Juga :  Realisasikan Program Bupati Bogor, Pemdes Hambalang Bangun Stadion Mini

Gempa di Laut Goyang Empat Daerah, 17 Kecamatan di Pandeglang Paling Terdampak

PANDEGLANG - Guncangan gempa berkekuatan 6,7 Magnitudo yang berpusat di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten, Jum'at (14/1/2022), menimbulkan kerusakan banyak bangunan dan mengakibatkan kepanikan luar...

Sejumlah Pejabat Pemkot Depok Jadi Tersangka Mafia Tanah

DEPOK --  Kasus dugaan mafia tanah yang merugikan seorang pensiunan Jendral bintang dua TNI AD di Kota Depok - Jawa Barat, berhasil diungkap Tim Direktorat...

Puluhan Perwira Polda Lampung Naik Pangkat, Eks Sekpri Kapolri Jadi Komisaris Besar

BANDAR LAMPUNG - Puluhan perwira pertama dan 3 perwira menengah Polda Lampung naik pangkat setingkat lebih tinggi. Salah satunya adalah Direktur Reserse Kriminal Umum...

Kantor Baru PWRI Kabupaten Bogor Megah dan Representatif

BOGOR -- Menyambut pergantian tahun 2021 ke 2022, Jumat (31/12/2021), DPC Persatuan Wartawan Republik IIndonesia (PWRI) Kabupaten Bogor menggelar syukuran dan selamatan kantor baru...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here