KUNINGAN – Konflik antar pemimpin di daerah acapkali terjadi, macam-macam alasan dan penyebabnya. Seperti yang baru lalu, Walikota Tegal dengan wakilnya berselisih hingga berlanjut ke proses hukum. Kali ini di Kabupaten Kuningan-Jawa Barat, terjadi perselisihan Bupati Acep Purnama dengan Wakil Bupati (Wabup) HM.Ridho Suganda.
Perang dingin yang berujung pada perselisihan terbuka ini sudah santer terdengar beberapa pekan terakhir. Puncaknya, pada akhir pekan lalu, Wabup Ridho bersama keluarga dikabarkan sudah meninggalkan rumah dinas serta menyerahkan mobil dinasnya kepada pejabat Sekretariat Daerah.
Meskipun Ridho mengatakan tindakannya karena tidak ingin menjadi beban daerah lantaran adanya recofusing anggaran, namun hal ini kian menguatkan isu hubungannya dengan Bupati sedang tidak harmonis akibat pembagian tugas jabatan selama ini. Dimana, Bupati tidak memberikan peran yang signifikan kepada rekan duetnya dalam memimpin Kuningan itu.
Ridho yang merupakan anak kedua dari mantan Bupati Kuningan, Aang Hamid Suganda itu, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (15/3/2021), mengaku bahwa keinginan menyerahkan fasilitas negara karena alasan tengah terjadi refocusing anggaran. “Saya tidak ingin menambah beban anggaran negara,” ujarnya.
Karena itu, tambah Ridho, rumah dinas maupun mobil dinas yang selama ini dipakai bertugas diserahkan dulu ke pemerintah daerah. “Ajudan antar kunci mobil ke Bagian Umum Setda Kuningan, rumah dinas juga sama. Kita serahkan,” katanya seraya menolak berkomentar soal hubungannya dengan Bupati.
Pengembalian kunci mobil dinas Wakil Bupati Kuningan dibenarkan oleh Kabag Umum Setda Kuningan, Ajie Prayogie Ibrahim. Kunci mobil dinas diantarkan langsung oleh ajudan Wakil Bupati Kuningan.”Iya, kunci mobil dinas sudah diserahkan kepada kami,” ungkapnya.
Terkait penyerahan fasilitas kedinasan oleh Wabup Ridho itu, Bupati Acep Purnama mengaku belum tahu soal itu dan apa penyebabnya. “Saya belum tahu tuh, kalau itu saya baru dengar dari berita-berita,” kata Bupati Acep saat ditemui awak media.
“Ya memang saya membaca dari salah satu surat kabar, karena beliau (Wakil Bupati) merasa ya, merasa tidak difungsikan. Sehingga beliau mengambil keputusan mengembalikan fasilitas dan lain sebagainya,” kata Acep.
Menurutnya, jika sikap itu dilakukan sebetulnya sangat disayangkan. Apalagi dilakukan oleh seorang pejabat daerah. “Sebetulnya bagi saya, saya menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Hanya disayangkan kalau ada sikap seorang pejabat yang sampai beraksi seperti itu,” ujarnya. (***/Theo)
