Kabarindo24jam.com | Bojonggede – Dugaan penyelenggaraan les berbayar oleh guru terhadap anak didiknya sendiri di SDN Bojonggede 03, Kabupaten Bogor, tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Praktik yang dilaporkan berlangsung pada siswa kelas 1, 3, dan 4 tersebut harus menjadi perhatian serius, terlebih kegiatan belajar tambahan yang disebut-sebut diselenggarakan di rumah orang tua murid dan di sebuah tempat yang sengaja di sewa untuk kegiatan tersebut, disinyalir meminta sejumlah biaya kepada orang tua siswa. Jika terbukti, praktik semacam ini bukan sekadar persoalan etika profesi, melainkan berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SDN Bojonggede 03, Muslimah, M.Pd., mengaku baru mengetahui persoalan tersebut setelah dirinya ditugaskan sebagai Plt Kepala Sekolah hingga Desember mendatang. Terkait beredarnya surat edaran persetujuan kepada orang tua siswa kelas 4 mengenai kegiatan les di rumah guru, Muslimah mengaku belum mengetahui siapa penerbit dan pihak yang menginisiasi surat tersebut. Ia menyatakan akan menelusuri persoalan itu karena tidak pernah menerima tembusan. Kondisi ini justru memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan internal sekolah dan sejauh mana aktivitas yang melibatkan peserta didik dapat berlangsung tanpa sepengetahuan pimpinan sekolah.
Dalam keterangannya, Muslimah mengakui bahwa pada prinsipnya terdapat aturan yang melarang praktik pungutan les oleh pendidik terhadap peserta didiknya. Namun, berdasarkan penjelasannya, guru yang bersangkutan berdalih bahwa larangan tersebut hanya berlaku apabila kegiatan diselenggarakan di lingkungan sekolah, sedangkan les yang dipersoalkan berlangsung di luar sekolah. Dalih semacam ini perlu dikritisi. PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 181 huruf b secara tegas melarang pendidik dan tenaga kependidikan memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan. Karena itu, pemindahan lokasi kegiatan ke rumah pribadi tidak serta-merta menghapus persoalan etika, konflik kepentingan, maupun dugaan pelanggaran aturan yang harus diperiksa secara cermat. Terlebih, belum ada penjelasan mengenai nominal biaya, mekanisme pembayaran, dan siapa yang mengelola uang tersebut.
Persoalan ini juga tidak boleh berujung pada ketidakadilan terhadap siswa. Guru yang memberikan les berbayar kepada anak didiknya sendiri berpotensi menimbulkan tekanan sosial maupun psikologis bagi orang tua yang tidak mampu atau memilih tidak membayar. Apakah siswa yang tidak mengikuti les akan memperoleh perhatian, kualitas pembelajaran, dan penilaian yang sama? Pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka. Kasus guru di SDN Pajeleran 01 Cibinong pada Desember 2025 yang berujung pada penonaktifan guru setelah praktik les berbayar terhadap anak didiknya terungkap seharusnya menjadi peringatan keras agar kejadian serupa tidak terulang. Dunia pendidikan tidak boleh membuka ruang bagi praktik yang berpotensi menempatkan kemampuan ekonomi orang tua sebagai penentu tambahan perhatian akademik anak.
Muslimah menyatakan akan melakukan pemanggilan terhadap guru yang bersangkutan dan mengambil tindakan tegas apabila hasil penelusuran membuktikan adanya pungutan les berbayar tersebut. Ia juga berjanji melakukan langkah pencegahan serta menjamin seluruh siswa, baik yang mengikuti maupun tidak mengikuti les, memperoleh hak pembelajaran dan penilaian akademik yang sama tanpa intimidasi maupun konsekuensi negatif. Namun, janji tindakan kepala sekolah saja tidak cukup. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor perlu memastikan persoalan ini ditelusuri secara objektif, transparan, dan tuntas. Jika terbukti terjadi pelanggaran, tindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan. Sekolah adalah tempat mencerdaskan anak, bukan ruang yang membiarkan munculnya praktik komersialisasi hubungan guru dan murid. Hak pendidikan setiap anak harus dilindungi, bukan dikondisikan oleh kemampuan orang tuanya membayar. (Man*/)
