MUSKAT – Kesultanan Oman, salah satu negara Islam yang kaya minyak, memulai era baru dengan Undang-undang Dasar (UUD) terbaru yang diterbitkan pada Selasa (12/1). UUD itu menciptakan posisi baru putra mahkota dan menetapkan suksesi dari penguasa Oman ke putra tertua.
Sebelumnya, Sultan Haitham bin Tariq al-Said telah mengumumkan rencana perubahan UUD pada awal pekan ketiga Januari ini atau tepatnya setahun setelah kematian pendahulunya, Sultan Qaboos. Undang-undang Dasar baru dipublikasikan di surat kabar resmi.
Langkah Haitham menunjuk putra mahkota, Dhi Yazan bin Haitham (30), diprediksi dapat memperkuat pengaruh politik negara Oman, setelah tahun-tahun terakhir pemerintahan mendiang Sultan Qaboos, pemimpin Oman terdahulu, ketika kerahasiaan tentang suksesi menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas.
Sebagai informasi, Sultan Qaboos tidak memiliki anak dan tidak menunjuk penggantinya secara terbuka selama 49 tahun pemerintahannya. Qaboos, yang mengambil alih kekuasaan dengan menggulingkan ayahnya, menunjuk sepupunya Haitham sebagai penerus pilihannya dalam amplop tertutup yang dibuka setelah kematiannya jika keluarga kerajaan tidak setuju pada garis suksesi.
Sultan Haitham lantas merombak pemerintahan dan lembaga-lembaga negara serta mulai memberlakukan reformasi fiskal yang telah lama ditunggu-tunggu sejak mengambil alih kekuasaan.
Dia menunjuk menteri keuangan dan menteri luar negeri serta ketua bank sentral, posisi yang selama ini dipegang langsung oleh almarhum Sultan Qaboos.
Putera mahkota saat ini diangkat sebagai menteri kebudayaan, olahraga, dan pemuda pada Agustus dalam perombakan untuk menjadi menteri termuda di Oman. “Dia sebelumnya bekerja di Kementerian Luar Negeri,” ungkap laporan media Oman.
Undang-undang Dasar baru yang diterbitkan dalam Gazette menetapkan bahwa Oman menjaga kebijakan luar negeri berdasarkan hubungan persahabatan dengan semua negara. UUD itu juga mempertahankan dewan penasehat terpilih, Dewan Syura, majelis rendah parlemen.
Keputusan terpisah pada Senin telah membuat Undang-undang (UU) baru untuk parlemen, Dewan Oman bikameral. UU yang diterbitkan menjelaskan perubahan kondisi keanggotaan dan kerangka acuan dewan telah dibuat, tetapi keputusan penuh belum dipublikasikan.
Oman secara tradisional memetakan kebijakan luar negeri yang independen, tidak memihak dalam perebutan kekuasaan antara Arab Saudi dan Iran, atau dalam perselisihan Teluk dengan Qatar. (RTR/CP)
