Jumat, 1 Agustus 2025
Beranda blog Halaman 250

Popularitas Sebagai Calon Presiden Melejit, Ganjar Pranowo Dijauhi oleh Elite PDIP

0
Gubernur Jawa Tengah yang juga politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo

SEMARANG — Tokoh elite PDI Perjuangan yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, saat ini menjadi sorotan publik lantaran tak diundang dalam acara rapat konsolidasi internal PDIP yang dipimpin Ketua DPP Puan Maharani di Kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Panti Marhaen Semarang, Sabtu (23/5/2021).

Ketidakhadiran Ganjar itu tentu saja menjadi topik perbincangan politik terpanas saat ini. Sebab dalam acara tersebut, hadir semua kepala daerah dari PDI Perjuangan se-Jateng, anggota DPR RI serta anggota DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten juga diundang dalam rapat tersebut.

Ketika dikonfirmasi wartawan, Ganjar mengaku tidak diundang oleh panitia acara. Dan dia pun menegaskan tidak mengetahui alasan mengapa ia tidak diundang sebagai kader partai atau gubernur Jateng. “Saya tak diundang dan tidak tahu alasannya,” kata Ganjar lewat pesan singkat kepada awak media, Minggu (23/5/2021).

Padahal, orang nomor satu di Pemerintah Provinsi Jateng itu menyatakan diri siap hadir jika memang diundang pihak panitia. “Jika diundang, sebagai kader tentu saja wajib hadir,” kata eks Anggota DPR RI periode 2009-2014 tersebut.

Ketidakhadiran Ganjar Pranowo dalam acara itu semakin menguatkan kesan dan isu adanya jarak dan tembok pemisah antara Ganjar dengan DPD PDIP Jateng terkait dengan semakin melejitnya popularitas Ganjar sebagai Calon Presiden.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto pun mengakui bahwa pihaknya memang tidak mengundang Ganjar dalam acara tersebut dengan alasan terkait isu Ganjar maju di Pilpres 2024.

“Alasannya, tugas Pak Ganjar itu jadi Gubernur Jateng. Tapi, hari ini Pak Ganjar trennya lebih fokus menuju capres. Padahal kalau bicara soal capres itu wilayah ketum,” ujar politisi yang akrab dengan panggilan Bambang Pacul itu.

Menariknya, di saat bersamaan dengan rapat konsolidasi itu, Ganjar rupanya bertandang ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengantarkan sebuah lukisan karya seniman asal Semarang, Djoko Susilo, yang berjudul “Ibu Megawati Bersama Anak-anak Indonesia”.

Dalam lukisan itu, putri sang proklamator, Megawati Soekarno Putri itu terlihat tersenyum dengan mata berbinar di antara puluhan anak-anak beragam etnis dan agama yang menampilkan keriangan dengan rangan melambai seolah menggambarkan anak-anak Indonesia yang ceria dan bahagia.

Penyerahan lukisan itu diketahui dari akun instagram @djokosusilopainting, sang pembuat lukisan. Djoko pun mengunggah video vlog dengan Ganjar saat menyerahkan lukisan tersebut kepada Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri, Sabtu 22 Mei. (***/CP)

Ratusan Warganya Positif Covid-19 Usai Pesta, Bupati Tapanuli Utara Lockdown Satu Desa

0
Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan (paling kanan)

TAPUT — Bupati Tapanuli Utara (Taput)-Provinsi Sumatera Utara, Nikson Nababan, menyebutkan sebanyak 147 warga di Dusun Hutagurgur, Desa Aek Tangga, Kecamatan Garoga, terkonfirmasi positif Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Taput telah memberlakukan lockdown di desa tersebut sejak satu minggu lalu.

“Guna mencegah penyebarluasan virus Covid-19, kami lockdown desa itu, tidak ada orang yang bisa masuk dan keluar. Tapi untuk kebutuhan pokoknya tentu saja kami suplai. Termasuk kebutuhan medisnya,” kata Bupati Nikson kepada awak media, Minggu (23/5/2021).

Nikson melanjutkan, mayoritas warga di desa itu positif Covid-19 tanpa gejala. Lockdown di desa itu akan diberlakukan hingga 28 Mei 2021. “Tapi kalau belum sembuh semua tetap kami tutup. Nanti 14 hari kami swab lagi, yang tidak sembuh tetap isolasi mandiri,” ungkapnya.

Menurutnya, penularan Covid-19 terhadap ratusan orang di desa itu terjadi usai warga menghadiri sebuah acara pesta di wilayah tersebut. Namun diduga panitia acara tersebut tidak menjalankan protokol kesehatan secara ketat dan optimal.

“Ada pesta di sana, kemudian ada yang positif, terus kami lacak. Kami disiplin melakukan tracing-nya secara menyeluruh. Ini membuat agak tinggi kasusnya. Saya sampaikan kepada Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan, dan Satgas Covid-19, kalau ada yang positif harus dilakukan tracing semua,” ucapnya.

Seperti diketahui, ratusan orang di desa itu yang positif Covid-19 terdiri dari 2 anak-anak berusia 1-5 tahun. 22 anak-anak usia 6-12 tahun. 19 remaja usia 13-18 tahun. 68 orang usia 19-40.

Kemudian 18 orang usia 41-59, dan 18 orang berusia lebih dari 60 tahun. Dari jumlah itu, sekitar 66 orang dinyatakan telah negatif setelah swab test.

Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Tapanuli Utara sampai Jumat (21/5) tercatat ada 1.570 kasus. Di mana sebanyak 1.105 orang dinyatakan telah sembuh. Sementara, 441 orang masih dirawat dan 24 lainnya meninggal dunia. (***/Leo/Sutan)

Puan Maharani Mulai Tampil, Ingatkan Kader dan Tiga Pilar PDIP Jaga Soliditas Hadapi Dinamika

1
Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani

SEMARANG – Seluruh jajaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diminta untuk menjaga kekompakan atau soliditas. Sebab, soliditas adalah kunci untuk menghadapi dinamika dan tantangan politik ke depan, seperti menyongsong perhelatan Pileg, Pilpres dan Pilkara 2024.

Selain itu, kader dan tiga pilar PDIP di struktural, legislatif, dan eksekutif, diminta untuk taat asas dan disiplin menjalankan setiap instruksi dan keputusan politik partai. Tidak boleh ada penentangan apalagi mengabaikan kebijakan partai.

“Saya minta semua kader dan tiga pilar PDI Perjuangan di struktural tetap dalam satu barisan partai yang terpimpin,” kata Ketua DPP Bidang Politik PDI Perjuangan Puan Maharani saat menyampaikan orasi politik dalam rangkaian HUT ke 48 PDIP di Panti Marhaen, Semarang, Sabtu (22/5/2021).

Puan berpidato di hadapan para kepala-wakil kepala daerah PDI Perjuangan di Jawa Tengah dan anggota DPR RI dapil Jawa Tengah. Hadir juga secara virtual 463 anggota DPRD kabupaten/kota, 35 DPC kabupaten/kota, 573 PAC, serta badan dan organisasi sayap PDI Perjuangan se-Jawa Tengah.

“Tidak dibenarkan ada kader yang di luar barisan. Pimpinan di setiap tingkatan agar memastikan seluruh kader dan tiga pilar berada dalam barisan yang solid dan kompak demi mendukung suksesnya program serta kebijakan partai,” ujar Puan.

Cucu Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia mendiang Soekarno (Bung Karno) yang saat ini menjabat Ketua DPR RI itu mengatakan, langkah dan tujuan PDI Perjuangan tidak berhenti hanya sampai memenangkan pemilu secara demokratis.

“Tetapi, kader-kader PDI Perjuangan di eksekutif, legislatif, dan struktural, harus bahu membahu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai ideologi Pancasila dan jalan trisakti,” cetusnya.

Puan juga menekankan agar kader PDI Perjuangan, khususnya yang berada di eksekutif dan legislatif, mengoptimalkan kebijakan pencegahan penularan Covid-19 dan berjalannya program untuk menyangga kehidupan masyarakat serta membangkitkan ekonomi kerakyatan.

“Laksanakanlah kewajiban tugas ideologis kita dengan tanpa memikirkan untung ruginya; Karma Nevad Ni Adikaratse; Ma Phaleshu Kada Chana,” ujar politisi perempuan yang kini santer disebut- sebut menjadi Calon Presiden/Wakil Presiden dari PDI Perjuangan.

Menurutnya lagi, seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan patut bersyukur karena selama 48 tahun berkiprah, PDI Perjuangan terus memegang teguh ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan konsisten memperjuangkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

Usai, kata Puan, PDI Perjuangan berhasil memenangi pemilu legislatif dua kali berturut-turut, pada 2014 dan 2019. Kemudian, PDI Perjuangan juga menjadi partai pengusung utama dalam kemenangan pemilu presiden dua kali berturut-turut.

“Kita patut bersyukur atas semua pencapaian PDI Perjuangan, akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa perjuangan kita belum selesai, kita masih terus berjuang dan bekerja keras memenangkan hak rakyat,” katanya.

Sebagai informasi, pada hasil pilkada serentak 2020 lalu, PDI Perjuangan memiliki 251 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 548 daerah provinsi dan kabupaten se-tanah air.

Khusus di Jawa Tengah, PDI Perjuangan memiliki kepala daerah di 22 kabupaten/kota dari total 35 kabupaten/kota, 26 anggota DPR RI, 42 anggota DPRD tingkat provinsi, serta 412 anggota DPRD tingkat kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Inilah capaian dari kerja keras dan perjuangan seluruh kader-kader PDI Perjuangan dan tiga pilar partai, yang harus terus diperkuat, karena ke depan tantangan dan lawan kita juga akan semakin berat,” pungkasnya. (***/CP)

Kementerian PUPR Dukung Penuh, Pembangunan Kota Mandiri Tukang Indonesia Dekati Kenyataan

0

BOGOR — Rencana pembangunan Kota Mandiri Tukang Indonesia (KMTI) di Desa Tajur, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, terus berproses dan semakin mendekati realisasi. Pembangunan KMTI diharapkan akan membantu meningkatkan pembangunan hunian untuk masyarakat, khususnya Program Sejuta Rumah (PSR) secara nasional.

“Direktorat RUK Kementerian PUPR berkoordinasi dengan PPDPP dan DPN PERKASA untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan serta informasi lebih detil mengenai target calon penerima bantuan perumahan,” papar Direktur RUK Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur di Jakarta, baru-baru ini

Fitrah Nur menambahkan, salah satu upaya Kementerian PUPR untuk mendukung pembangunan KMTI adalah insentif kepada pengembang berupa bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Namun demikian, untuk penyalurannya harus memenuni sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sinergi program perumahan antara Kementerian PUPR dengan DPN PERKASA, lanjutnya, diharapkan bisa meningkatkan sinergi perumahan bagi masyarakat berpenghasila rendah (MBR) dan menambah nilai pelaksanaan PSR.

“Untuk bantuan PSU, setidaknya disalurkan apabila sudah ada sekitar 30 persen rumah terbangun. Bantuan yang dapat diberikan antara lain jalan lingkungan, saluran air, serta tempat penampungan sampah Terpadu 3 R. Para tukang yang mendapatkan bantuan juga harus memenuhi syarat perbankan,” papar Fitrah.

Masih berkaitan hal itu, Ketua Dewan Pertukangan Nasional, M Kuswandi menerangkan bahwa DPN Tukang Bangunan Indonesia dilantik oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 21 September 2019, di Kementerian PUPR.

“DPN Tukang Bangunan Indonesia memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan para tukang di Indonesia sekaligus mensukseskan program pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia,” terangnya.

Saat ini, imbuhnya, DPN Tukang Bangunan Indonesia telah memiliki cabang, yakni 34 DPD yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan siap bersinergi dengan Kementerian PUPR.

“Sinergitas untuk melaksanakan sertifikasi tukang dengan Balai Jasa Kontruksi Ditjen Bina Konstruksi. DPN Tukang Bangunan Indonesia juga berupaya meningkatkan kesejahteraan para tukang melalui penyediaan hunian rumah bersubsidi,” ujarnya.

Saat ini, DPN Tukang Bangunan Indonesia telah menyiapkan lahan seluas 30,1 hektare di Desa Tajur, Citeureup, Bogor. Pihak DPN Tukang Bangunan Indonesia saat ini tengah mengurus proses perizinan lahan ke pemerintah daerah setempat.

Lokasi yang disiapkan juga dinilai sangat strategis karena berbatasan langsung dengan pagar Pabrik Indocement di Ciiterureup, Bogor. Pihak Koperasi PT Indocement juga telah menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan KMTI.  (***/Husni)

Kapolda Papua Diserang Massa Saat Menyambut Kedatangan Jenazah Wakil Gubernur

0

JAYAPURA – Suasana duka di kediaman mendiang Klemen Tinal (Wakil Gubernur Papua) di Kota Jayapura berubah menjadi kerusuhan setelah ratusan orang yang diduga sanak saudara dan kerabat mendiang Klemen Tinal mengamuk tanpa alasan yang jelas dan kemudian menyerang Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri serta sejumlah pejabat Pemprov Papua yang sedang melayat.

Dari informasi yang dihimpun, Ssuasana sedih dan haru mendadak berubah sesaat keluarga menyambut kedatangan jenazah Wakil Gubenur Papua Klemen Tinal di kediamannya di Kota Jayapura yang baru diturunkan dari mobil jenazah, Sabtu (22/5/2021).

Entah kenapa tiba-tiba massa melempar kursi dan menyerang Kapolda Mathius dan beberapa pejabat daerah Papua di antaranya Asisten I Pemprov Papua, Doren Wakerkwa, Bupati Mamberamo Tengah Ham Pagawak yang tengah berdiri di depan kediaman Wakil Gubernur Papua.

Tak hanya itu, massa yang emosi juga merusak sejumlah karangan bunga di depan kediaman wakil gubenur, ruangan tamu dan sejumlah perabotan rumah milik Klemen Tinal.

Para pejabat daerah termasuk Kapolda Papua dengan segera diselamatkan oleh aparat kepolisian dan TNI yang memang sudah bersiaga di lokasi. Lalu ajudan dan beberapa pengawal membawa Kapolda ke tempat yang aman.

Hingga kini, belum diketahui motif amuk warga yang merupakan kerabat Wakil Gubernur Papua ini. Kabid Humas Polda Papua dan pejabat berwenang masih belum bisa dihubungi awak media untuk diminta keterangannya.

Sebelumnya, situasi Kota Jayapura sempat mencekam sejumlah pertokoan tutup lebih awal akibat beredar isu-isu akan adanya penyerangan oleh sekelompok warga terkait kematian wakil gubenur yang mendadak. (***/CP)

Penentuan Figur Ketua DPW PPP Sulsel Diambil Alih Suharso dengan Mekanisme Formatur

0

MAKASSAR — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa terpaksa mengambil alih mekanisme pemilihan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan (Sulsel). Dia beralasan tindakannya itu karena tidak ingin terjadi kegaduhan dalam ajang Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Sulsel kali ini.

Suharso menegaskan untuk pemilihan ketua DPW PPP Sulsel kali ini ia ingin melakukan dengan caranya sendiri. Ia menyebut bahwa ia akan memilih ketua DPW PPP secara langsung.

“Yang saya hormati para peserta dan pemilik suara yang hadir di acara musyawarah kali ini. Mudah-mudahan Muswil kali ini di gelar tidak gaduh, meskipun nanti ketuanya itu biarkanlah saya yang memilih,” ujarnya.

Hal tersebut harus dilakukan, sebab pada gelaran kali ini muncul 2 nama kuat calon ketua DPW PPP Sulsel pada Muswil kali ini. Dua nama tersebut adalah Anggota Komisi V DPR RI, M. Aras dan Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Imam Fauzan Amir Uskara.

Pada tahapan pemilihan Ketua DPW PPP sendiri tidak menggunakan sistem voting. Teknis pemilihan menggunakan sistem pemilihan formatur. Ada 7 formatur yang dipilih di forum kali ini. Mereka akan bertugas memilih ketua DPW dan menyusun pengurus DPW.

Ketujuh formatur tersebut berasal dari 1 perwakilan DPP, 1 perwakilan DPW dan 5 perwakilan DPC. Diketahui, perwakilan dari DPP PPP untuk posisi formatur adalah Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani.

Berikut Susunan Formatur Muswil PPP Sulsel, yaitu Ketua Formatur dipegang Arsul Sani dengan anggota antara lain Imam Fauzan, Sugiarti Mengunjungi Karim, Syahrir Langko, Askar HL, Rusli Sunali. (***/Nur)

Kasus Penyunatan Dana Hibah Pondok Pesantren Makan Korban Dua Pejabat Pemprov Banten

0

SERANG – Kasus Pemotongan dana hibah pondok pesantren (Ponpes) dari APBD Provinsi Banten terus bergulir memakan korban dua pejabat utama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Jumat (21/5/2021), penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten kembali menahan dua tersangka baru yang berperan dalam pencairan dana hibah Ponpes.

Kedua tersangka itu ialah mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Banten Irfan Santoso dan mantan Ketua Tim Verifikasi Dana Hibah Ponpes Toton Suriawinata. Keduanya ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Banten di Rumah Tahanan (Rutan) Pandeglang hingga 20 hari kedepan.

Sebelum dijebloskan ke sel, kedua tersangka diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga 11.30 WIB, Pemeriksaan dilanjutkan oleh penyidik dari pukul 13.00 hingga 16.15 WIB. Keluar dari ruang pemeriksaan, Keduanya sudah mengenakan rompi tahanan merah Kejati dan langsung dimasukkan ke dalam kendaraan tahanan.

Kepada wartawan, Kuasa Hukum Irfan Santoso, Alloy Ferdinan menyatakan bahwa kliennya sebenarnya adalah korban. Sebab dalam BAP (Berita Acara Perkara) bahwa memang rekomendasi (pemberian hibah) itu tidak keluar karena melampaui waktu berdasarkan Pergub.

“Namun ini karena perintah atasannya (Gubernur Banten Wahidin Halim, Red) dana hibah itu tetap dianggarkan,” kata Alloy seraya menambahkan bahwa untuk 2018 dan tahun 2020 alokasi dana hibah untuk pondok pesantren tersebut melampaui waktu.

Hanya saja karena sebagai bawahan dari Gubernur Banten, Irfan mengaku tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah Gubernur Banten. “Bahkan dia dianggap mempersulit penyaluran dana ponpes, hingga dia memilih meminimalisir, namun akhirnya dana itu tetap keluar,” jelas Alloy..

Dalam pertemuan dan rapat di rumah dinas Gubernur Banten saat itu, kata Alloy, memposisikan Irfan Santoso terpaksa tetap mengalokasikan dana hibah untuk pondok pesantren. Ia menegaskan bahwa kliennya tidak ada kepentingan untuk meloloskan ponpes tertentu sebagai penerima melainkan seluruhnya dari masukan dan usulan.

Di lain pihak, Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Banten Adhyaksa Darma Yuliano mengatakan, peningkatan status yang sebelumnya menjadi saksi ditingkatkan menjadi tersangka berdasarkan laporan perkembangan dan hasil gelar perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pemberian bantuan dana hibah Ponpes.

“Bahwa peranan TS adalah sebagai Ketua Tim Evaluasi dalam penganggaran Hibah Ponpes Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2020 dan peranan IS adalah sebagai Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Banten,” jelasnya.

Untuk itu, kata dia, kedua tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak hari Jumat (21/5/2021) sebagaimana syarat subjektif dan syarat objektif dalam KUHAP.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu AS pengurus salah satu Ponpes penerima bantuan hibah, AG honorer di Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten dan ES dari pihak swasta.

Untuk diketahui, dari pemeriksaan terhadap beberapa Ponpes penerima bantuan. Ada dua modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi ini. Pertama yaitu pesantren fiktif seolah penerima bantuan padahal penadah.

Kedua penyaluran (bantuan) lewat rekening tapi begitu sudah sampai cair masuk ke rekening pondok tapi diminta kembali untuk dipotong. Dan pemotongan bantuan setiap Ponpes berbeda-beda, yaitu dari Rp 15 juta hingga Rp 20 juta.

Karenanya, penerima bantuan tidak secara utuh menerima bantuan Rp 40 juta untuk setiap pesantren. Bahkan yang awal mencanangkan pembangunan pesantren akhirnya dibatalkan karena bantuannya disunat. (***/Theo)

Bank Pembangunan Daerah Salurkan KUR Rp 73 Triliun, Pemerintah Berterimakasih

0

JAKARTA  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sangat mengapresiasi atas realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mencapai angka Rp 73,98 triliun. Padahal, dana yang dialokasikan pemerintah hanya sebesar Rp 16,25 triliun.

Dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (21/5/2021), Airlangga menyebutkan bahwa dana KUR tersebut disalurkan kepada 422.501 debitur. Dengan jumlah debitur sebanyak itu, tentu saja membawa dampak besar pada perekonomian masyarakat.

“Tentu pemerintah mengapresiasi kerja sama BPD dalam mendorong penyaluran kredit sehingga mencapai 422.501 debitur, leverage-nya cukup tinggi sehingga bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat di daerah,” papar Airlangga.

Adapun program penempatan dana pemerintah di perbankan, lanjutnya, merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada UMKM juga untuk korporasi. Tercatat hingga 23 April 2021, realisasi penempatan dana telah mencapai Rp 29,25 triliun.

Perbankan harus menyalurkan dana tiga kali lipat lebih banyak, sehingga realisasinya kini mencapai Rp 373,09 triliun. Airlangga menyebut, penempatan dana di perbankan sangat strategis mendukung UMKM kembali pulih karena mendapat akses modal.

“Penempatan dana terutama di BPD sangat strategis untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah dan pembangunan daerah dibantu dengan optimalisasi potensi daerah masing-masing,” paparnya.

Airlangga menambahkan, penyaluran KUR telah terealisasi Rp 3,18 triliun atau 24,31 persen dari plafon yang ditetapkan sebesar Rp 13,36 triliun pada tahun 2021. Ketua Umum Partai Golkar ini pun berharap, BPD terus selalu aktif menyalurkan KUR hingga restrukturisasi kredit.

“Saya berharap kepada seluruh BPD untuk terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha di daerah, berupa pinjaman modal usaha, modal kerja, investasi, dan restrukturisasi untuk memulihkan aktifitas usahanya,” pungkasnya. (***/CP)

Lanjutan Kasus Korupsi Dana PT. Asabri, Jaksa Sita Dua Hotel Milik Pensiunan Jendral

0

JAKARTA — Tim penyidik Kejaksaan Agung kembali melakukan penyitaan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Kali ini, aset milik salah satu tersangka utama, yaitu Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016 – Juli 2020 Letjen (Purn) Sonny Widjaja.

Kejagung menyita satu bidang tanah dan / atau bangunan yang terletak di Kabupaten Badung-Bali, dan 1 (satu) bidang tanah dan atau bangunan di Kecamatan Tebet-Jakarta Selatan. Untuk tanah dan bangunan di Badung ini telah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA.

Sementara untuk 1 (satu) bidang tanah dan / atau bangunan di Kecamatan Tebet Jakata Selatan telah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA.

“Kedua penetapan izin penyitaan tersebut, pada pokoknya memberikan izin kepada Penyidik dari Kejagung untuk melakukan penyitaan terhadap 2 bidang tanah bangunan di Kabupaten Badung dan Tebet,” jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah kepada wartawan, Jumat (21/5/2021).

Aset milik tersangka SW yaitu sebidang tanah dan bangunan sesuai sertifikat hak milik No. 9584 seluas 880 M2 yang terletak di Jl. Kubu Anyar No. 20 X Kuta Kabupaten Badung, Bali dengan pemegang hak An. Setiyo Joko Santosa.

Sementara yang di Tebet, sebidang tanah dan / atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.1479 seluas 415 M2 yang terletak di Jalan Tebet Baru VIII Nomor 14 RT. 010/03 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan dengan pemegang hak An. Setiyo Joko Santosa.

Menariknya, di atas 2 (dua) bidang tanah yang berada di Kabupaten Badung Bali dan Kecamatan Tebet Jakarta Selatan terdapat bangunan yang dikenal dengan nama Hotel The Nyaman Bali dan Hotel The Nyaman Tebet.

“Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kasus Asabri ini, tim penyidik juga telah menyita 290 hektar tanah di kawasan Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat milik Benny Tjokrosaputro. Berdasarkan perhitungan semetara, tanah milik Benny dan adiknya itu ditaksir lebih dari Rp90 miliar

Kemudian, penyidik juga menyita dua hotel milik Benny Tjokro di kawasan Solo dan Yogyakarta. Kedua hotel itu bernama Brother Inn Jogja dan Brothers Inn Solo. (***/Husni)

Kapolri dan Panglima TNI Sambangi Sespim Polri, Berikan Bantuan Mobil Dinas

0
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo

BANDUNG — Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melaksanakan kegiatan kerja di Jawa Barat dengan mengunjungi Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan Dan Latihan (Lemdiklat) Polri yang berlokasi di kawasan wisata Lembang Kota Bandung, Jumat (21/5/2021).

Tiba di Sespim Lemdiklat Polri, Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan disambut langsung oleh Kasespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Rokhmad Sunanto dan jajaran pimpinan Sespim.

Selanjutnya Panglima TNI dan Kapolri menerima paparan dari Kasespim Lemdiklat tentang kegiatan dan program di lembaga pendidikan perwira Polri tersebut.

Dalam kunjungannya, Panglima TNI dan Kapolri secara simbolis menyerahkan bantuan kendaraan dinas Hi Ace untuk mendukung kegiatan Operasional sekretariat Sespimti Lemdiklat Polri.

Usai menyerahkan bantuan kendaraan dinas, Panglima TNI bersama Kapolri berkeliling meninjau lokasi dan fasilitas pendidikan yang ada di Lemdiklat Polri.

Saat melaksanakan peninjauan Panglima TNI dan Kapolri menyapa dan berdialog dengan beberapa siswa Sespimti yang sedang menempuh pendidikan.

Saat ini Sempim Lemdiklat Polri sedang menyelenggarakan pendidikan Reguler angkatan ke-30 tahun 2021 yang diikuti oleh 150 peserta terdiri dari 117 anggota Polri dan 33 siswa tamu (14 TNI AD, 9 TNI AL, 8 TNI AU, 1 Kemenkumham dan 1 Kejaksaan Agung).

Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Aspers Panglima TNI Marsda TNI Diyah Yudanardi, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Madsuni, S.E., Kapuspen TNI Mayjen TNI Prantara Santosa, S.Sos., M.Si., M.Tr.(Han) dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto.

Kemudian Kababek TNI Brigjen TNI Sugeng Wiwoho, Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri, Wakabareskrim Irjen Pol Syahar Diantono dan Kadivhumas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. (***/Nur)