JAKARTA — Divisi Propam Polri bekerjasama dengan tim internal  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan oknum penyidik KPK dari Polri yang ditengarai memeras Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahrial sebanyak Rp 1,5 miliar sebagai kompensasi untuk menghentikan perkara di Tanjungbalai.

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo mengatakan, oknum penyidik KPK itu berinisial SR berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP). Dia diamankan pada Selasa (20/4) kemarin. “Kami telah Mengamankan penyidik KPK AKP SR,” kata Sambo kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).

Sambo mengemukakan bahwa penangkapan itu berkat kerja sama antara petugas Propam Polri dengan tim internal KPK. Sambo menambahkan, kasus itu ditangani KPK. Dalam hal ini Propam Polri akan tetap berkoordinasi dengan KPK. “Penyelidikan kasus tersebut dilakukan KPK,” ujar Sambo.

Sebelumnya diberitakan, oknum penyidik KPK asal institusi kepolisian diduga meminta miliaran rupiah kepada Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial. Oknum tersebut diduga menjanjikan dapat menghentikan perkara yang saat ini tengah diusut KPK di Pemkot Tanjungbalai.

Menurut informasi yang dihimpun, penyidik tersebut diduga meminta sekitar Rp 1,5 miliar kepada Syahrial. Uang tersebut, sudah diberikan kepada oknum penyidik itu, namun ternyata KPK tetap melakukan tindakan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Tanjungbalai.

Secara terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan tidak akan mentolerir penyimpangan yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik lembaga anti rasuah. “Kami memastikan memegang prinsip zero tolerance. KPK tidak akan mentolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu,” ujar Firli kepada wartawan.

Firli mengatakan, kini pihaknya sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana tersebut dengan melakukan permintaan keterangan serta pengumpulan bukti permulaan. Hasil penyelidikan itu, akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara. “Segera di forum ekpose pimpinan,” pungkas Firli.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK pada Selasa (20/4/2021), melakukan penggeledahan rumah yang diduga milik Syahrial. Penggeledahan juga dilakukan KPK di kantor Walikota, Sekretaris Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah. Tindakan ini diduga terkait hadiah untuk mutasi jabatan di Pemkot Tanjungbalai. (***/CP)

TANJUNG BALAI — Bergerak dan beraksi sejak subuh hingga malam hari, Selasa (20/4/2021), penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah tempat, yaitu rumah pribadi Walikota Tanjung Balai H.Syahrial dan Balai Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Hasilnya, tim KPK membawa empat koper berisi dokumen penting.

Sejumlah dokumen tersebut disita dari ruang kerja Wali Kota, Sekdakot dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai. Kuat dugaan bahwa dokumen yang dibawa petugas KPK berkaitan dengan mutasi pejabat dan staf Pemkot yang tak kunjung dilaksanakan sejak 2020 lalu.

Pantauan wartawan di Balai Kota, setelah menggeledah rumah pribadi Walikota, personel KPK yang didampingi beberapa personil Polri bersenjata tiba di Balai Kota pada pukul 14.20 WIB dan langsung melakukan penggeledahan ruang kerja Walikota, ruang kerja Sekda dan kantor BKD.

Setelah lebih 5 jam melakukan penggeladahan, para penyidik KPK terlihat meninggalkan gedung Balaikota tersebut pada pukul 20.18 dengan membawa 4 koper berisi dokumen penting. Mereka tampak bergegas pergi meninggalkan lokasi.

Kabid Mutasi BKD Tanjungbalai, Ahmad Suang Kupon yang turut mendampingi personel lembaga anti rasuah itu keluar dari ruang kerja wali kota, mengaku bahwa penyidik KPK menyita sejumlah surat-surat (dokumen) yang diperlukan.

“Ada banyak dokumen yang disita, saya tak tahu apa saja materi dokumennya. Dan besok sejumlah pejabat akan menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK bertempat di Polres Tanjungbalai,” ujar Suang Kupon kepada wartawan.

Sebelumnya di Jakarta, juru bicara KPK Ali Fikri memastikan tidak ada operasi tangkap tangan di Kota Tanjungbalai. Namun ia membenarkan ada kegiatan tim penyidik KPK dalam rangka pengumpulan bukti serta keterangan para saksi.

“Info yang kami terima tidak ada OTT. Tetapi tim KPK sedang di Tanjungbalai untuk mengumpulkan alat bukti. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut setelah pendalaman dan pemeriksaan di sana selesai,” kata Fikri. (***/Leo/Sutan)

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jendral Andika Perkasa secara khusus menyikapi kasus pengeroyokan seorang prajurit KopassusTNI AD berinsial Serda DB yang mengakibatkan korban mengalami luka parah di kepala dan bagian lain tubuhnya. Peristiwa itu terjadi di Kafe Obama, Jalan Falatehan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (18/4/2021) lalu.

Selain Serda DB luka parah, dalam insiden yang terekam CCTV tersebut, juga merenggut nyawa seorang anggota Brimob berinisial Bharatu YSB yang belakangan diketahui bertugas sebagai pengemudi dinas Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Komjen Paulus Waterpauw.

Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa, mengatakan prajurit Kopassus tersebut mengalami cedera yang cukup berat. Tim medis yang menangani perawatan korban melaporkan bahwa Serda DB mengalami keretakan pada bagian tenggkorak kepala.

“Yang jelas ada keretakan pada tengkorak sehingga cederanya cukup berat, itu laporan yang saya terima kemarin pagi, sepertinya kondisi korban hari ini masih sama,” kata Jendral Andika di Markas Pusat Polisi Militer Kodam Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (20/4/2021).

Andika menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus tersebut. Namun, secara internal, TNI AD juga tetap melakukan pendalaman terkait keberadaan sang prajurit Kopassus di lokasi kejadian. “Secara internal kami terus mendalami, karena mereka berada di situ ngapain?” ujarnya.

Eks Pangkostrad mengatakan pihaknya harus objektif dalam melihat insiden tersebut. Namun, yang jadi keheranan Andika masih soal keberadaan dan tujuan sang prajurit berada di lokasi tempat hiburan tersebut — apalagi dalam jam yang tidak wajar.

“Kita harus objektif, apa yang menjadi peran tindak pidana orang lain harus diproses. Kami tetap kawal terus bagaimana penananganannya. Tapi di sisi lain juga, kami harus jujur prajurit kami ngapain di situ? kok berada di situ, ngapain dan itu yang sedang kami dalami,” kata Andika.

Dia pun menegaskan jajaran TNI AD akan mengawal kasus ini. “Intinya proses dikawal mulai dari Komandan Pusat Polisi Militer, Asisten Intelejen KSAD, Dirkumad, kemudian yang di bawah ditangani langsung oleh Pangdam Jaya. Kami akan cari sejelas-jelasnya apa yang terjadi,” tegas mantan Komandan Paspampres itu.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebutkan tengah menelusuri indikasi keterlibatan oknum dibalik kasus penusukan anggota Brimob dan penganiayaan anggota Kopassus tersebur. Dugaan keterlibatan oknum tersebut nantinya akan didalami oleh masing-masing asal kesatuannya.

“Oknum-oknum semua yang terlibat di sini ini akan dilakukan pendalaman oleh masing-masing kesatuannya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (19/4/2021).

Yusri menuturkan akar permasalahan kasus ini kekinian pun masih didalami oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Metro Jaya. Beberapa saksi telah diperiksa guna mengungkap kasus tersebut.

“Tim masih melakukan pendalaman tentang permasalahan ini. Masih didalami oleh penyidik. Saksi-saksi masih kita lakukan pemeriksaan. Nanti kita tunggu,” katanya.

Sebanyak enam saksi sebelumnya telah diperiksa penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya. Hanya saja identitas dan latar belakang para saksi tidak diungkap.

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat enggan menyebutkan identitas saksi dengan dalih masih dalam proses penyelidikan. “Masih penyelidikan ya, masih kita periksa semua,” kata Tubagus. (***/Husni)