Kamis, 2 Desember 2021

Propam Polri Ciduk Seorang Penyidik KPK Terkait Dugaan Memeras Walikota Tanjungbalai

JAKARTA — Divisi Propam Polri bekerjasama dengan tim internal  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan oknum penyidik KPK dari Polri yang ditengarai memeras Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahrial sebanyak Rp 1,5 miliar sebagai kompensasi untuk menghentikan perkara di Tanjungbalai.

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo mengatakan, oknum penyidik KPK itu berinisial SR berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP). Dia diamankan pada Selasa (20/4) kemarin. “Kami telah Mengamankan penyidik KPK AKP SR,” kata Sambo kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).

Sambo mengemukakan bahwa penangkapan itu berkat kerja sama antara petugas Propam Polri dengan tim internal KPK. Sambo menambahkan, kasus itu ditangani KPK. Dalam hal ini Propam Polri akan tetap berkoordinasi dengan KPK. “Penyelidikan kasus tersebut dilakukan KPK,” ujar Sambo.

Sebelumnya diberitakan, oknum penyidik KPK asal institusi kepolisian diduga meminta miliaran rupiah kepada Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial. Oknum tersebut diduga menjanjikan dapat menghentikan perkara yang saat ini tengah diusut KPK di Pemkot Tanjungbalai.

Menurut informasi yang dihimpun, penyidik tersebut diduga meminta sekitar Rp 1,5 miliar kepada Syahrial. Uang tersebut, sudah diberikan kepada oknum penyidik itu, namun ternyata KPK tetap melakukan tindakan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Tanjungbalai.

Baca Juga :  Presiden Perintah Kapolri Habisi Mafia Pertanahan, Ketua MPR Dukung Banget 

Secara terpisah, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan tidak akan mentolerir penyimpangan yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik lembaga anti rasuah. “Kami memastikan memegang prinsip zero tolerance. KPK tidak akan mentolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu,” ujar Firli kepada wartawan.

Firli mengatakan, kini pihaknya sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana tersebut dengan melakukan permintaan keterangan serta pengumpulan bukti permulaan. Hasil penyelidikan itu, akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara. “Segera di forum ekpose pimpinan,” pungkas Firli.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK pada Selasa (20/4/2021), melakukan penggeledahan rumah yang diduga milik Syahrial. Penggeledahan juga dilakukan KPK di kantor Walikota, Sekretaris Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah. Tindakan ini diduga terkait hadiah untuk mutasi jabatan di Pemkot Tanjungbalai. (***/CP)

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...
Baca Juga :  Walikota Makassar Segera Ganti Semua Camat-Lurah, Mendagri Ingatkan Dengan Cara yang Baik

Jaksa Agung Bakal Tindak Pimpinan Kejaksaan yang Tak Bisa Awasi Kinerja Anak Buah

JAKARTA -- Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, menegaskan bahwa dirinya akan mengevaluasi sampai mencopot jabatan para pimpinan unit kerja dan kewilayahan, yang tidak bisa...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here