SURABAYA – Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim), Emil Elestianto Dardak, merasa yakin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak akan mengesahkan kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang dipimpin Jendral Purn Moeldoko.
“Hanya Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah, tidak ada yang lain,” kata Emil menyikapi permintaan kubu Moeldoko kepada Kemenkumham agar membatalkan kepengurusan AHY dan mengesahkan hasil KLB Deli Serdang, Sabtu (27/3/2021),
Menurut Emil yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur ini, Kemenkumham pastinya akan mengacu pada aturan perundang-undangan, bukannya berdasarkan keinginan pihak tertentu. Karena itu, Emil yakin permohonan pengesahan kepengurusan KLB bakal ditolak.
“Saya optimis kepengurusan ketua umum AHY yang sah. Dan saya tegaskan bahwa posisi DPD Jatim jelas, tidak berubah, tetap di bawah komando AHY,” ujar Emil yang pernah menjabat Bupati Trenggalek itu.
Emil juga mempertanyakan keabsahan dari KLB Deli Serdang. Pasalnya, dalam KLB itu, tidak ada satu pun pemegang suara sah dari Jatim yang ikut di Deli Serdang. “Yah pemegang suara sahnya tidak ada yang mendukung kok dari Jatim. Kita menolak, semua (DPD dan DPC) tidak ada yang mendukung KLB,” tegasnya.
Dia menambahkan, jajaran pengurus Jatim yakin tidak akan ada dualisme kepengurusan di daerah. Jika ada upaya pengurus tandingan yang dibentuk KLB, maka hal itu dinilai paradoks. “Sebab klaim keabsahan kan didasari pemegang hak suara sah yang ada saat ini,” terangnya.
Suami Arumi Bachsin ini pun berpesan kader PD di Jatim tidak risau dengan manuver pengurus versi KLB. Ia meminta, para fraksi dan kader PD di Jatim terus bekerja, berkarya untuk mensejahterakan rakyat.
“Rakyat ingin melihat karya nyata, jadi kita bersama-sama bergotong royong membuat hal konkret, membuat hal nyata. Semua baik itu kader, fraksi, juga kader yang duduk sebagai eksekutif,” pungkasnya (Ars/Iwan)
