Selasa, 24 Mei 2022

Jendral Dudung Tak Gentar Hadapi Proses Hukum Terkait Laporan Penistaan Agama

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman akhirnya menyikapi ihwal laporan yang dialamatkan kepadanya oleh Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama (KUHAP APA). Pelaporan itu terkait dugaan penistaan agama di salah satu podcast.

Pemimpin tertinggi matra Angkatan Darat ini mengaku tak merasa terganggu oleh pelaporan tersebut. Menurut dia, lantaran laporan itu hanya bentuk keterangan tertulis, maka dia telah memerintahkan Komandan Puspomad untuk meminta keterangan Koalisi itu secara langsung.

“Saya sampaikan ke Danpuspomad, silakan diproses. Dilaporkannya kan tertulis, saya bilang kemarin, silakan datang, saya tak masalah,” kata Dudung dalam acara silaturahmi dengan pemimpin media massa nasional di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (7/2/2022).

Eks Panglima Kostrad ini menyebut, jika para anggota Koalisi tersebut betul-betul datang, dirinya meminta kepada Danpuspomad untuk dicek siapa saja di baliknya. Bahkan, kepada Danpuspomad dirinya meminta untuk difoto satu persatu anggota Koalisi.

“Cek siapa koalisi itu, orang-orang itu siapa saja. Nanti kalau datang, Danpuspomad foto satu-satu mukanya, biar kita tahu siapa mereka,” ucap Dudung yang belakangan ini menjadi target politik kelompok tertentu.

Dia kembali memastikan tidak mempermasalahkan pelaporan tersebut. Menurut dia, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan ketimbang terlalu sibuk dengan urusan seperti itu.

“Silakan saja laporkan, enggak masalah. Saya enggak terlalu ini lah sama hal-hal seperti itu. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan strategis bagi saya yang harus dipikirkan dan dikerjakan,” ujarnya.

Dia memaparkan, saat ini dirinya tengah berkonsentrasi dalam urusan koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, terkait kesejahteraan prajurit dan masyrakat menjadi prioritasnya.

Baca Juga :  Panglima TNI Geser Dua Panglima Kodam ke Jabatan Bintang Tiga

“Bagaimana membantu pemerintah pusat, bagaimana menyejahterakan masyarakat, bagaimana menyejahterakan prajurit, itu yang penting bagi saya sekarang,” jelasnya.

Dudung juga sempat berbicara kebiasaannya memberi kultum saat berkunjung ke masjid. Dudung menegaskan dirinya tidak pernah menjauhi Islam.

“Saya kalau kunjungan-kunjungan pasti saya memberikan kultum di masjid-masjid. Saya ini dulunya pernah santri. Jadi kalau ada orang mengatakan saya memusuhi Islam itu nggak benar, salah,” katanya.

Dia mengatakan dirinya merupakan seorang santri dan tidak pernah melewati ibadah seperti salat lima waktu dan puasa. Oleh karena itu, Dudung membantah jika ada seseorang yang menyebutkan dirinya menjauhi Islam.

“Saya santri, saya tidak pernah lewat salat lima waktunya, tidak pernah lewat puasanya. Jadi kalau saya mengatakan menjauhi Islam itu salah betul,” ujar Dudung.

Lebih lanjut, ia menyampaikan ada kalimat yang telah dipotong saat dirinya kultum di suatu tempat dan menjadi polemik. Dudung menyebutkan jika mempelajari agama, jangan terlalu mendalam kalau tidak ada ustaz, kiai dan gurunya.

“Jadi saya sering kultum, di kultum itu saya sering menyampaikan kalau mempelajari agama jangan terlalu mendalam kalau tidak ada ustaznya, tidak ada kiainya, tidak ada gurunya,” kata Dudung.

“Tetapi kalimat itu dipotong, ‘Kalau belajar jangan mendalam’ titik. Makanya kalau saya sampaikan benar sekalipun itu jadi persoalan,” imbuhnya.

Baca Juga :  Kepala Suku Jadi Aktor Kerusuhan di Yahukimo Dibekuk Polisi

Sebagaimana diketahui, Jenderal Dudung dilaporkan ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) dengan dugaan penistaan agama. Penistaan yang dimaksud lantaran menyebut Tuhan bukan orang Arab dalam podcast yang diunggah di YouTube beberapa waktu lalu. (Cok/***)

Latest news

Elektabilitasnya Tinggi, Pengamat Sebut Jokowi akan Dukung Ganjar

JAKARTA -- Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengungkapkan analisisnya terkait pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rakernas V kelompok relawan Projo terkait...

Siap-Siap, NIK Menyatu dengan Nomor Pokok Wajib Pajak di 2023

JAKARTA -- Penyatuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah dijadwal mulai berlaku penuh pada 2023 mendatang. Hal tersebut merupakan...

Perbaiki Tata Kelola Keuangan Negara, BKN Luncurkan Spektra

JAKARTA -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) meluncurkan Sistem Perencanaan Anggaran dan Keuangan Terintegrasi (Spektra) untuk mendukung tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien dan...

Wamenag Minta UAS Mengambil Hikmah dari Peristiwa yang Dialaminya

JAKARTA -- Penolakan kedatangan Ustaz Abdul Somad (UAS) oleh pihak imigrasi Singapura masih menjadi topik hangat dan bahkan mengarah pada polemik di tanah air...

Simulasi Capres versi Indo Riset, Ganjar Libas Prabowo dan Anies

JAKARTA -- Lembaga survei nasional Indo Riset merilis hasil survei elektabilitas calon presiden (Capres) dalam diskusi bertajuk Pemilu 2024 dan Potensi Pilpres Dua...
- Advertisement -

Related news

Gus Yahya Tantang Muhaimin Buktikan Didukung Warga NU

JAKARTA -- Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf akhirnya merespon pernyataan politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang...

Statement Sutiyoso Terkait Etnis China Dipersoalkan Publik

JAKARTA - -Wakil Ketua Umum DPP sekaligus Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi mengkritisi eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Sutiyoso yang...

KPK Tengarai Uang Suap Auditor BPK dari Kontraktor Bogor

JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini fokus pendalaman atas dugaan adanya perintah Bupati Bogor nonaktif, Ade Yasin (AY) untuk mengumpulkan uang...

Elektabilitasnya Tinggi, Pengamat Sebut Jokowi akan Dukung Ganjar

JAKARTA -- Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengungkapkan analisisnya terkait pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rakernas V kelompok relawan Projo terkait...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here