Kamis, 17 Juni 2021

Kelebihan Bayar Pengadaan Mobil Damkar Disebut Akibat Gubernur DKI Tidak Transparan

JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta mendapati kelebihan pembayaran pada empat paket pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai Ro 6,52 miliar. Temuan BPK membuat heboh publik, namun sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengaku tak heran. Pasalnya, selama ini Gubernur Anies Baswedan memang tidak transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun walau tak heran, sejumlah fraksi DPRD mengaku geram karena hal itu bisa terjadi lebih disebabkan kecerobohan Gubernur Anies Baswedan. Kecaman itu salah satunya datang dari Anggota Komisi A DPRD Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan.

Ia mengatakan Anies dan jajaran Pemprov DKI memang tidak pernah transparan terhadap pengelolaan anggaran. “Pemprov DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola uang rakyat. Tidak heran masih ditemukan anggaran janggal dan kemahalan seperti mobil pemadam ini,” jelas August kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).

Dia pun menyayangkan adanya kelebihan pembayaran sampai Rp 6,5 miliar ini. Menurutnya dana sebesar itu seharusnya bisa dipakai untuk keperluan lainnya. “Selisih miliaran rupiah ini harusnya bisa membiayai hidran mandiri yang lebih bermanfaat untuk warga,” ujarnya.

Tak hanya itu, August menilai Pemprov DKI juga gagal menyusun prioritas anggaran. Sebab pembelian robot pemadam kebakaran mahal yang sulit digunakan dinilai bukan prioritas sesungguhnya untuk mengatasi kebakaran di Jakarta.

Gubernur idealnya mengutamakan pengadaan hidran mandiri dan pelatihan SKKL atau sukarelawan pencegah kebakaran yang lebih dibutuhkan. “Untuk peristiwa kebakaran kecepatan menjadi kunci utama, semakin cepat api dipadamkan, semakin minimal resiko dapat ditekan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang terkenal vokal, Gembong Warsono, menilai kelebihan pembayaran proyek damkar karena perencanaan tak matang. “Dalam konteks ini perencanaan yang jelek, perencanaan yang tidak matang. Hasilnya apa? Hasilnya seperti rekomendasi BPK itu,” katanya.

Baca Juga :  75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Perlu Diikutkan Program Pendidikan di Lemhanas

Menurut Gembong, kekurangan perencanaan dialami oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI, padahal menurut dia perencanaan menjadi kunci utama untuk melakukan proses pembangunan dengan benar. “Itu merata di semua SKPD,” ujarnya.

Gembong mengklaim Komisi A telah membahas kelebihan bayar ini pada 2020 sebelum pembahasan APBD DKI 2021. Komisi A, juga kerap meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI untuk memberikan diklat perencanaan kepada SKPD. “Kalau setiap SKPD mempunyai perencanaan yang baik, Insya Allah kasus seperti ini tidak akan terjadi,” urainya.

Dalam kaitan itu, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku telah memerintahkan Inspektorat DKI untuk melakukan pengecekan mengenai kelebihan bayar empat paket alat Damkar pada 2019.

Riza menyebut Inspektorat DKI juga telah meminta keterangan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta soal kelebihan bayar tersebut. “Hasilnya nanti akan disampaikan oleh inspektorat dan dinas terkait,” kata Riza di Balai Kota Jakarta

Riza juga menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti semua ketentuan dan peraturan, termasuk jika ada kelebihan bayar dari suatu proyek yang disebutnya akan dikembalikan ke kas negara.

Seperti diberitakan, dari hasil audit BPK pada 2019 menunjukkan, kelebihan bayar oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI mencapai Rp6,52 miliar. BPK mendapati nilai kontrak paket pengadaan lebih besar ketimbang harga riil. (CP/Louis)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  75 Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Perlu Diikutkan Program Pendidikan di Lemhanas

Dinkes Kesehatan Kabupaten Bogor Kerahkan 101 Puskesmas untuk Intens Lakukan 3T

CIBINONG - Guna mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19 serta untuk mengoptimalkan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menginstruksikan 101 Puskesmas...

Bikin Berbagai Gebrakan, DPR RI Puji Kinerja Kapolri Listyo Sigit

JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama beberapa bulan terakhir. Herman menyebut digitalisasi...

Lebih Senior dan Dekat Dengan Presiden, Andika Perkasa Diyakini Jabat Panglima TNI

JAKARTA -- Beberapa hari terakhir ini, publik di tanah air diriuhkan dengan topik siapa figur Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto yanh...

Zona Merah Covid-19!! Wilayah Bandung Raya Tertutup untuk Kunjungan Wisatawan

BANDUNG -- Lonjakan kasus postif Covid-19 pasca liburan lebaran dan musim liburan sekolah terjadi di DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan, trend kenaikan...

Ada Apa PDIP dengan Ganjar Pranowo? Capres Tertinggi Popularitasnya Malah Diabaikan

JAKARTA -- Popularitas kader PDI Perjuangan yang menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, melesat tinggi dari hasil survei berbagai lembaga konsultan dan survei politik...
- Advertisement -

Related news

Serap Aspirasi dan Komunikasi dengan Masyarakat, Bupati Bogor Gelar Boling

CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar program Rebo Keliling (Boling) secara daring dan luring di Kecamatan Klapanunggal. Bupati Bogor Ade Yasin memastikan bahwa...

Dinkes Kesehatan Kabupaten Bogor Kerahkan 101 Puskesmas untuk Intens Lakukan 3T

CIBINONG - Guna mengantisipasi lonjakan kasus baru Covid-19 serta untuk mengoptimalkan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor menginstruksikan 101 Puskesmas...

Bikin Berbagai Gebrakan, DPR RI Puji Kinerja Kapolri Listyo Sigit

JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama beberapa bulan terakhir. Herman menyebut digitalisasi...

Usulkan ke Raja Malaysia Bentuk Dewan Nasional, Mahathir Tak Ambisi Lagi Jadi Perdana Menteri

KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr Mahathir Mohamad buka suara menolak klaim yang menyebutnya mencoba kembali ke Putrajaya (kantor Perdana Menteri, Red) dengan...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here