Kamis, 2 Desember 2021

Kembali Gairahkan Pelaku Usaha Parekraf, Pemerintah Suntik Bantuan Uang

JAKARTA — Pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) merupakan sektor prioritas yang menghasilkan devisa dalam jumlah besar. Ditambah lagi, begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya, sehingga pemulihannya harus didorong oleh pemerintah dengan menggulirkan berbagai program, salah satunya pemberian bantuan dana kepada pelaku usaha Parekraf.

Dan kabar gembira pun muncul dari Kementerian Parekfraf yang akan meluncurkan bantuan kredit sebesar Rp 50 juta kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang parekraf. Besaran dana bantuan tersebut sebesar Rp 3 triliun dan akan disalurkan kepada 60 ribu pelaku UMKM Parekraf.

Program spektakuler Kemenparekraf ini pun disambut antusias Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H. Maming. “Hipmi mengapresiasi program Kemenparekraf. Dan kita berharap program itu direalisasikan secepatnya,” kata Mardani dalam keterangan persnya, Jumat (5/1/2021).

Terkait bantuan tersebut, Mardani mengingatkan agar Kemenparekraf terlebih dahulu mengidentifikasi calon penerima dengan mendata pelaku usaha parekraf yang terdampak. Hal itu perlu dilakukan agar pelaku UMKM Parekraf mendapat bantuan secara merata dan benar-benar yang membutuhkan.

Mardani pun menegaskan, bahwa ia dan HIPMI, baik di pusat dan daerah, menyatakan siap membantu upaya membangkitkan sektor pariwisata di penjuru nusantara sejak dibuka kembali aktivitas menerima kunjungan wisatawan.

“Kami menyambut positif dan gembira sektor pariwisata perlahan bangkit. Tentu banyak pengusaha anggota Hipmi yang juga ikut bangkit di sektor ini, dan kita akan daftarkan UMKM yang di bidang pariwisata untuk partisipasi program tersebur,” ucapnya.

Baca Juga :  Penguatan Pengawasan Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah, KPK dan BPKP Fokus 8 Area

Seperti diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan rencana prioritasnya, yaitu program bantuan kredit sebesar Rp50 juta kepada pelaku UMKM di bidang parekraf yang bertujuan membangkitkan dan upaya mendorong pemulihan di sektor Parekraf.  

Sandi juga menyampaikan bahwa pelaku usaha parekraf di Bali melalui Gubernur I Wayan Koster telah mengajukan pembiayaan sebesar Rp 9 triliun kepada pemerintah pusat. Aspirasi pembiayaan ini bertujuan menggairahkan kembali kepariwisataan di Bali.

“Bantuan kredit ini merupakan program Kredit Pemilihan Parekraf (KPP) yang sudah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Skema pembiayaan ini diharapkan bermanfaat bagi UMKM parekraf agar mereka dapat bangkit dari pandemi covid-19 dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” jelas Sandi.

Kemenparekraf juga membahas sejumlah skema pembiayaan murah dan cepat bagi para pelaku UMKM parekraf. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor parekraf juga akan dilanjutkan pada tahun ini. Sandi juga akan memanfaatkan skema kredit sosial, yaitu lewat Bank Wakaf Mikro (BWM) untuk memulihkan sektor parekraf.

“Semua program tersebut ditargetkan bisa mulai dilaksanakan satu hingga tiga bulan ke depan. Diharapkan sederet program pembiayaan pemulihan sektor parekraf itu bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” pungkas Sandi Uno. (CP/**)

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...
Baca Juga :  Presiden Ingatkan Jurnalis Juga Harus Memperhitungkan Dampak Pemberitaan

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

KPK Minta Pengusaha dan Pejabat Jangan Lagi Lakukan Praktik Suap Menyuap

JAKARTA -- Kalangan atau para pengusaha di seluruh tanah air, khususnya yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah, diminta agar jangan lagi memberi suap kepada penyelenggara negara. Praktik...

Presiden Jokowi Tegur Para Kepala Daerah agar Realisasikan Serapan ABPD

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kuasa menahan emosinya mendapati situasi banyaknya Pemerintah Daerah yang masih mengendapkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here