Kamis, 2 Desember 2021

Kemendagri Dorong Sekretariat DPRD se Indonesia untuk Fokus Dalam Penyusunan Pokir

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berpandangan bahwa Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pokir DPRD) merupakan salah satu sumber masukan krusial bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam merumuskan berbagai rencana pembangunan daerah.

Pada umumnya, Pokir dijaring atau diserap anggota DPRD, baik Provinsi, Kota maupun Kabupaten, melalui rapat dengar pendapat dengan berbagai pihak atau menyerap aspirasi dengan terjun ke tengah masyarakat melalui kegiatan reses.

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD diminta untuk fokus dan serius menyusun Pokir sehingga bisa terrealisasi dengan baik. “Dan Pokir ini kedepannya harus berbasis elektronik,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teguh Setyabudi di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Teguh, Pokir harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka. Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta berpedoman pada Peraturan Mendagri No. 90 Tahun 2020 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri No. 050/3708 Tahun 2020.

Baca Juga :  Ulama Rekomendasikan Masa Jabatan Presiden Hanya Dua Periode

Tak hanya itu, Teguh juga berharap, adanya Pokir berbasis elektronik dapat mempermudah penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat, serta membuat tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan dan akuntabel.

“Karena usulan masyarakat melalui anggota dewan bisa dipantau langsung dengan Pokir berbasis elektronik,” kata Teguh seraya menambahkan adanya Pokir berbasis elektronik juga mampu menjaga keselarasan antara Pokir dengan program kegiatan RPJMD dan rencana strategis Pemda.

Teguh melanjutkan, untuk melaksanakan Pokir berbasis elektronik yang ideal, maka kompetensi ASN di Sekretariat DPRD harus selalu ditingkatkan. Salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan penyusunan Pokir berbasis elektronik. (***/CP)

Latest news

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

UU Cipta Kerja Bertentangan Dengan UUD 45, Mahkamah Konstitusi Minta Perbaikan Materi

JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia...
Baca Juga :  Pengurus Pusat KBPP Polri Roadshow Temui Para Petinggi Kepolisian RI

Wapres Perintah Panglima TNI Fokus Penanganan Keamanan di Papua

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa mendapat perintah khusus dari orang nomor dua di Republik Indonesia, yakni Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf...

Jendral Dudung Ingin Low cost-High Impact untuk Bangun Postur TNI AD

JAKARTA -- Jenderal TNI Dudung pertama kali menyampaikan pokok-pokok pikiran dan pandangannya selaku pemimpin Angkatan Darat. Selasa (23/11/2021), mantan Panglima Kodam Jaya dan Panglima Kostrad...

Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi, Pemda Harus Tingkatkan Realisasi Belanja 2021

JAKARTA -- Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menargetkan percepatan pemulihan ekonomi nasional, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dengan tegas meminta pemerintah...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here