Kamis, 2 Desember 2021

Kementerian ATR/BPN Dorong Percepatan Pembentukan RDTR untuk Penataan Ruang Daerah yang Adil

JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa saat ini dan kedepan pengaturan penataan ruang di daerah-daerah akan lebih mudah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Salah satu poin penting dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 adalah penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dengan tetap menjaga kualitas penataan ruang khususnya berkaitan dengan lingkungan hidup, pemukiman dan perkotaan.

“Tata ruang harus menjadi makrifat bagi perizinan pemanfaatan ruang, produk tata ruang ini harus dijaga kualitasnya, tidak sembarangan atau semaunya lagi,” kata Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki dalam keterangan persnya, Selasa (27/4202!).

Ia mengatakan bahwa terobosan penetapan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) pada PP No 21 Tahun 2021 dalam Pasal 60 hingga 84 yaitu jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRW dibatasi paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW.

Khusus RTRW kabupaten / kota, evaluasi rancangan perda RTRW sebelum penetapan yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekarang dilakukan gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Baca Juga :  Program Dana Satu Miliar Satu Desa Kabupaten Bogor Mulai Tahapan Verifikasi Pencairan

Abdul mengatakan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) digunakan sebagai penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan sebagai dasar administrasi pertanahan.

Selain itu, KKPR juga diberikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana detail tata ruang (RDTR) melalui ketentuan-ketentuan.

“Namun, disadari karena daerah banyak yang belum mempunyai RDTR maka dibuka peluang kawasan-kawasan yang belum ada RDTR, kita menggunakan yang namanya persetujuan KKPR. Persetujuan ini diterbitkan dengan menilai seluruh tata ruang yang ada,” jelas Abdul.

Secara substansi, Kementerian ATR/BPN bersama perangkat pemerintah daerah kini berupaya untuk melaksanakan percepatan pembentukan RDTR untuk membangun penataan ruang yang adil di setiap daerah kabupaten/kota.

“Kami sudah menyurati seluruh bupati, walikota untuk membangun database. Kenapa ini harus segera dilakukan, karena kalau ini sudah disiapkan nanti kami siapkan aplikasinya,” pungkas Abdul. (***/Nur)

Latest news

Bupati Bogor Janji Permudah Perizinan Setelah Ditegur Gubernur Jabar

BOGOR -- Bupati Bogor, Ade Yasin, berjanji akan mengawal kemudahan berinvestasi di wilayahnya, demi melakukan pemulihan ekonomi imbas dari pandemi COVID-19. Untuk itu, dia menginstruksikan...

LIPPI Apresiasi Sikap Humanis Dirlantas Polda Metro Saat Amankan Aksi Demo

JAKARTA -- Aksi damai massa organisasi kemasyarakatan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (25/11/21) lalu, tercoreng oleh tindakan anarkis segelintir oknum yang...
Baca Juga :  Verifikasi Data Desa Bermasalah, Dana Samisade Tahap Kedua Tak Bisa Direalisasi

Nurut Rais Aam, Pengurus Daerah Desak PBNU Percepat Muktamar

JAKARTA -- Munculnya wacana pengunduran waktu pelaksanaan muktamar Nadhlatul Ulama (NU) ke 34 terkait rencana Pemerintah menerapkan kembali Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 yang...

Disnakertrans Manggarai Timur Gelar Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan

MANGGARAI TIMUR -- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan di...

Momentum Hari Pahlawan, Kabinda Sumut Vaksin Veteran di Medan Deli

MEDAN -- Bertepatan dengan peringatan hari Pahlawan 10 November, Badan Intelijen Negara ((BIN) kembali melaksanakan vaksinasi massal terhadap pelajar dan masyarakat di kota Medan. Di...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here