Kamis, 2 Desember 2021

Ketum PAN Tegaskan Politik SARA di Pilpres Membahayakan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

JAKARTA– Isu poros Islam di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai sebagai hal yang kontraproduktif dengan semangat persatuan di Indonesia. Karena itu, wacana atau isu politik dengan memanfaatkan SARA sebaiknya dihindari. Malah sebaiknya, semua pihak bersatu padu berjuang untuk kebaikan dan kepentingan semua golongan.

“Saya menyimak munculnya wacana pembentukan koalisi partai Islam di pemilu 2024. Saya menilai wacana ini justru kontraproduktif dengan upaya kita memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara,” kata Ketum atau Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dikutip dari akun Twitternya, Jumat (16/4/2021).

Ia pun mengingatkan kembali bagamana polarisasi yang terjadi di Pilpres 2019 begitu kuat menggunakan sentimen SARA dan politik aliran, politik identitas. Walhasil, luka dan trauma yang ditimbulkan oleh ketegangan politik itu masih terasa sampai sekarang.

“Faktanya, rakyat masih terbelah, walau pun para elit politik dengan cepat bersatu. Buktinya capres dan cawapres yang menjadi lawan dari pasangan pemenang kini sudah bergabung. Tapi di bawah, masih ada luka dan trauma,” ungkap Zulkifli yang saat ini menjabat Wakil Ketua MPR.

Terkait adanya isu parpol Islam yang membentuk poros sendiri dan mengusung pasangan Capres dan Cawapres 2024, Zulkifli memastikan bahwa PAN tidak akan tergoda, bahkan dengan tegas ia menolak rencana tersebut.

Baca Juga :  Libas China 3 - 0, Tim Bulutangkis Indonesia Rebut Piala Thomas 2020

“Menanggapi wacana koalisi partai Islam 2024 itu, PAN melihat justru ini akan memperkuat politik aliran di negara kita. Sesuatu yang harus kita hindari. Semua pihak harus berjuang untuk kebaikan dan kepentingan semua golongan,” tegas politisi kawakan ini.

Dia menyebut, PAN saat ini sedang memperjuangkan dan memperkuat politik gagasan. Politik yang mengedepankan konsep dan program. Seharusnya saat ini kita bersama-sama berpikir untuk kesejahteraan rakyat, mewujudkan ide kesetaraan, merumuskan gagasan tentang kedaulatan, dan seterusnya.

“Kita harus sama-sama berpikir bagaimana agar kita memiliki pemerintahan yang bersih, memiliki hukum yang adil, memiliki ekonomi yang setara, tidak lagi bergantung pada impor pangan dari negara lain. Kemudian memperkuat pertahanan kita, serta menciptakan harmoni di tengah segala perbedaan yang ada,” urai Zulkifli.

Gagasan PAN tentang Islam, kata Zulhas adalah Islam substansial, Islam tengah (wasathiyah), ajaran Islam yang diterjemahkan ke dalam berbagai dimensi kehidupan. Gagasan Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Dalam bahasa Buya Hamka, Islam garam, bukan Islam gincu.

“Semoga kita terus berada dalam persatuan dan kesatuan. Dalam harmoni kebangsaan. Menjadi negara yang baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur,” pungkas mantan Menteri Kehutanan di era Presiden SBY dan Ketua MPR Periode 2014-2019 itu. (***/CP)

Latest news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...
Baca Juga :  Laksamana Yudo Tegaskan Loyal kepada Presiden dan Dukung Jendral Andika

Bentrok Anggota Kopassus dengan Personil Brimob Bikin Geram Panglima TNI

JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jendral Andika Perkasa seketika merasa gusar dan kecewa mendengar kabar Satgas Nanggala Kopassus TNI AD terlibat bentrokan dengan...

Percepatan Muktamar NU Terus Disuarakan, PBNU Harus Patuhi Rais Am

SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur secara resmi mendukung percepatan penyelenggaraan Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 17 Desember 2021 yang sesuai...

Apdesi Diminta untuk Fokus pada Politik Negara, Jauhi Politik Praktis

JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) diminta untuk tidak tergoda politik praktis sehingga kedepan Apdesi tidak menjadi tunggangan atau kendaraan politik oknum pengurus...

Gerindra Pertanyakan Soal Formula E, Apa Memang Dibutuhkan Masyarakat?

JAKARTA -- Gerindra selaku partai pengusung pasti terus membela kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga masa jabatannya berakhir. Namun terkait hal penyelenggaraan balap mobil...
- Advertisement -

Related news

Tidak Hormati MPR, Presiden Didesak Copot Sri Mulyani

JAKARTA -- Sikap tidak menghormati dan cenderung menyepelekan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), membuat para pimpinan MPR geram dan kemudian mendesak Presiden...

Panitia Reuni 212 Belum Minta Ijin ke Polres Bogor dan Satgas Covid

BOGOR -- Kepolisian Resort (Polres) Bogor menegaskan bahwa pihaknya belum mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 yang akan dilaksanakan di Masjid Az-Zikra Sentul, Citeureup,...

DPR Setujui Deputi Gubernur Bank Indonesia yang Baru

JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menyetujui Juda Agung dan Aida Budiman menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Hal tersebut diambil...

Percepat Gerak Birokrasi, PNS Boleh Berpindah-pindah Instansi

JAKARTA -- Menpan RB alias Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, menyatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini terus berupaya merombak sistem kerja...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here