Sabtu, 18 September 2021

Komjen Listyo Sigit Jabat Kapolri, DPR Segera Proses 

JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan Komisaris Jendral (Komjen) Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pengusulan nama Listyo yang saat ini menjabat Kepala Bareskrim Polri diketahui setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima Surat Presiden tentang nama calon Kapolri, Rabu siang (13/1/2021). 

Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Parlemen, Jakarta. “Pada hari ini, Presiden menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPRI, atas nama Komjen Listyo Sigit Prabowo, untuk mendapatkan persetujuan DPR,” kata Puan.

Mensesneg Pratikno tiba di Gedung Parlemen sekira pukul 10.45 WIB. Adapun Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Aziz Syamsudin, saat menerima Surpres tersebut. “Pergantian Kapolri saat ini adalah mengikuti siklus masa jabatan yang telah berakhir,” ucap Puan.

Dijelaskannya, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam memberikan pendapat atas Kapolri, tambah Puan, DPR akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan.

Baca Juga :  Terjadi di Indonesia, Pemimpin Media Online Dibunuh Mafia Akibat Pemberitaan

Persyaratan itu meliputi syarat adimistratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. “Selanjutnya, proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal DPR,” ujar Puan.

Mekanisme internal DPR yang dimaksud Puan adalah didahului dengan Rapat Pimpinan, Rapat Badan Musyawarah, pemberitahuan tentang masuknya Surat Presiden tentang Pencalonan Kapolri serta penugasan Komisi terkait, yaitu Komisi III untuk melakukan fit and proper test. “Hasil fit and proper test di Komisi III akan kembali dibawa dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan Dewan,” ungkapnya.

“Proses ini akan ditempuh selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat,” lanjut Puan seraya menambahkan DPR RI akan menjalankan seluruh tersebut sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Puan melanjutkan, peran institusi Kepolisian RI sangat penting dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. “Kepemimpinan Polri sangatlah penting dalam mengarahkan, membawa dan membangun institusi Kepolisian RI yang semakin maju, modern, dan berwibawa,” ujarnya. (CP)

- Advertisement -

Latest news

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...
Baca Juga :  Dituding jadi Partisan Intoleransi, DPR dan Pemerintah Didesak Berhentikan Dirut RRI

Jabatan Setara, Kades dan Lurah Ada Perbedaan Khusus

JAKARTA -- Selama ini ternyata banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwasanya posisi Kepala Desa (Kades) dengan Lurah memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Padahal masyarakat beranggapan...

2004 – 2020, Provinsi Jabar Terbanyak Kasus Korupsi

JAKARTA -- Sebagai daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat (Jabar), merupakan daerah yang berkembang pesat ekonomi dan pembangunannya. Namun dibalik...

KPK Bongkar Kekayaan Pejabat Negara dan Legislatif, Ada yang Punya Rp 8 Triliun

JAKARTA -- Divisi Pencegahan dan Monitoring pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan pundi-pundi uang serta aset dari 365.925 orang pejabat yang telah menyampaikan...

Formula E Habiskan Uang Triliunan Rupiah, Masa Demo Gubernur dan DPRD DKI

JAKARTA -- Massa berjumlah ratusan orang yang mengatasnamakan diri Forum Masyarakat untuk Keadilan (Formula) dan Gerakan Rakyat Peduli Bangsa (GRPB) menggelar unjuk rasa mendesak...
- Advertisement -

Related news

PN Cibinong Dianggap Menyalahi Prosedur, Eksekusi Lahan di Citayam Dibatalkan

BOGOR -- Upaya penguasaan sebidang lahan kosong di kawasan Perumahan Green Citayam City, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede-Kabupaten Bogor, oleh Panitera dan Juru Sita...

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...

Maling di Rumah Tetangga Terekam CCTV, Ketahuan Lalu Ditangkap Polisi

MEDAN - Polsek Medan Baru mengamankan seorang laki-laki berinisial KR (56) warga Jalan Cinta Karya Gg. Kelapa No. 5 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan...

Lapas Arga Makmur Bengkulu Gelar Vaksinasi Warga Binaan

ARGA MAKMUR -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, turut menyukseskan program vaksinasi nasional yang digelar pemerintah untuk meningkatkan herd...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here