Kabarindo24jam.com | Jakarta – Cendekiawan yang juga mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif menilai kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia saat ini lebih buruk dibandingkan masa kolonialisme Belanda. Yudi pun mengingatkan bahwa kondisi saat ini sudah pernah diprediksi atau diramalkan oleh Presiden pertama RI Soekarno.
“Operator kolonialisme dan penindasan di Indonesia saat ini bukan bangsa asing lagi. Itu terjadi sejak 1959. Penindasan dilakukan Bangsa Indonesia sendiri, yang mengembangkan watak kolonialisme yang jauh lebih eksesif dan jauh lebih biadab,” ujar Yudi saat berpidato di hari peringatan Hari Pancasila yang digelar Majelis Musyawarah Sunda (MMS) di Bandung, Senin (1/6/2026).
“Dia (Soekarno) mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri,” katanya seraya menyebut bangsa Indonesia mewarisi mentalitas kolonial yang membuat masyarakat mudah meniru penjajah dan tunduk pada kepentingan asing.
Menurut Yudi, watak kolonialisme tercermin dari anggapan bahwa selalu ada ruang kosong yang tidak bertuan untuk dieksploitasi. Ia mencontohkan kondisi yang terjadi di Morowali dan Papua, ketika masyarakat setempat kehilangan akses terhadap tanah akibat aktivitas pertambangan dan berbagai proyek ekonomi.
“Industrialisasi masuk, warga setempat dianggap tidak ada. Mereka terusir dari tanah sendiri, kehilangan akses pada lahan dan tanah, sehingga menjadi orang yang paling miskin,” tegasnya seraya mengkritik kebijakan yang dinilai mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan generasi mendatang.
“Saat ini telah terjadi seolah masa depan ialah waktu yang kosong dan tidak ada penghuni. Pemerintah Indonesia bebas mengeruk dan menghabisi sumber daya alam, seolah pada masa depan nanti tidak ada manusia lagi. Indonesia sangat jahat,” sambung Yudi.
Menurut dia, praktik tersebut turut memengaruhi penilaian dunia terhadap Indonesia. Ia menyebut Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 122 negara dalam Indeks Solidaritas Antargenerasi (Intergenerational Solidarity Index), sedangkan Vietnam berada di posisi ke-26.
“Indonesia terus menerus menghabiskan sumber daya alam dalam kebijakannya. Pulau kecil yang sebenarnya dilarang untuk ditambang ternyata terus digerus. Bandung utara yang seharusnya jadi kawasan konservasi diubah jadi perumahan,” ujarnya.
Yudi juga menilai kemerdekaan Indonesia baru merupakan “jembatan emas” menuju cita-cita bangsa yang sesungguhnya, yakni menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. “Apakah mimpi Indonesia itu sudah tercapai/ Mimpi tidak pernah salah. Yang salah ialah kemampuan kita untuk mengejarnya. Kemerdekaan itu belum selesai,” katanya.
Ia menambahkan demokrasi seharusnya menjadi instrumen penguatan integrasi nasional dan penciptaan keadilan sosial. “Faktanya yang terjadi sekarang, keadilan sosial makin jauh. Yang terjadi ialah ketimpangan sosial yang lebar. Demi persatuan butuh keadilan, demi keadilan butuh persatuan,” papar Yudi.
Mengutip Soekarno, Yudi mengatakan pencapaian tujuan nasional memerlukan upaya untuk “merevolusikan Pancasila” agar nilai-nilainya benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus menjadi dasar dalam tata nilai, tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan ekonomi. (Cky/*)
