Kabarindo24jam.com | Kendari – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Hor) TNI Purn Djamari Chaniago menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, tetapi juga datang dari dinamika politik luar negeri.
Menurut Djamari yang di masa aktif di militer pernah menjabat Panglima Kostrad dan Kepala Staf Umum TNI tersebut, dinamika geopolitik global tentu saja berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Kalaupun ada masalah, kita harus segera menemukan akar persoalannya dan menyelesaikannya di tempat. Kondisi geopolitik dunia saat ini memang memberikan tantangan tersendiri. Namun, pemerintah pusat terus bekerja keras agar dampaknya (geopolitik) tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat,” kata Djamari dalam siaran pers Kemenko Polkam yang dikutip, Senin (1/6/2026).
Dia menegaskan, pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat ketahanan daerah melalui berbagai kebijakan strategis di banyak daerah. Di antaranya mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Kemudian memperkuat kehadiran negara melalui penyebaran satuan TNI hingga ke daerah, pembangunan batalion teritorial, pembentukan Koperasi Merah Putih, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pengembangan program Sekolah Rakyat.
Djamari mengatakan, seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempersiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa depan.
“Sadarilah bahwa itu adalah tugas besar kita bersama. Tugas kita bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga turut mencerdaskan masyarakat dan mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Djamari meyakini, apabila seluruh unsur pemerintah daerah dan Forkopimda mampu bekerja secara sinergis, stabilitas keamanan akan tetap terjaga. “Pembangunan dapat berjalan dengan baik, dan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat dapat dijelaskan secara tepat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan,” kata dia.
Ia juga menekankan bahwa aparatur sipil negara tidak boleh sekadar menjadi pelaksana administrasi, tetapi harus mampu menjaga prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Djamari menilai salah satu tantangan terbesar birokrasi adalah keberanian menyampaikan fakta dan kebenaran kepada pimpinan daerah maupun pejabat politik, terutama ketika kebijakan yang diambil berpotensi merugikan masyarakat.
Ia mengingatkan birokrasi merupakan institusi yang bersifat permanen dan harus tetap mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik jangka pendek. Sehingga integritas dan keberanian menjadi modal utama bagi para calon pemimpin pemerintahan di masa depan.
Selain menyoroti reformasi birokrasi, Menko Polkam juga mengingatkan ancaman korupsi yang masih menjadi hambatan besar bagi pembangunan nasional. Djamari menegaskan setiap bentuk korupsi merupakan pengkhianatan terhadap negara karena menggerus kesejahteraan rakyat dan menghambat kemajuan bangsa. (Ans/*)
