Selasa, 26 Oktober 2021

Konflik Demokrat Masih Berlanjut, Kubu KLB Gugat Menkumham ke Pengadilan

JAKARTA — Kisruh di Partai Demokrat masih terus berlanjut walau pun Kemenkumham menolak permohonan pengesahan Dewan Pimpinan Pusat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang. Kubu KLB yang dipimpin Ketua Umum Moeldoko kini menggugat keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tersebut.

Juru Bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menjelaskan, bahwa gugatan telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) karena sesuai dengan Undang-Undang (UU) PTUN Pasal 55.

“Gugatan terhadap putusan Kemenkumham yang menolak hasil KLB Deli Serdang, sesuai UU PTUN Pasal 55, tersedia waktu 90 hari untuk melayangkan gugatan ke PTUN,” kata Rahmad dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (6/4/2021).

Seperti diberikan sebelumnya, Kemenkumham menolak hasil KLB Deli Serdang karena dianggap tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat 2020 yang telah terdaftar sebelumnya di Kemenkumham.

Dijelaskannya, gugatan tersebut menyasar pada AD/ ART 2020 dan kepengurusan DPP Partai Demokrat 2020-2025 yang dipimpin oleh Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Keduanya dimintanya untuk dibatalkan.

“Meminta PN membatalkan AD/ART 2020 karena melanggar UU baik formil dan materil. Meminta PN membatalkan Akta Notaris AD/ART 2020 beserta susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat,” jelasnya.

Baca Juga :  Penyidik KPK Juga Geledah Rumah Dinas dan Pribadi Aziz Syamsuddin, Harta Kekayaannya Rp 96,5 Miliar

Bukan hanya itu, pihaknya juga meminta pengadilan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100 miliar untuk diberikan kepada kader Partai Demokrat di daerah yang ditagih setoran oleh DPP Partai Demokrat selama ini.

“Meminta Kubu AHY ganti rugi Rp100 miliar, dan uang itu nantinya akan kami berikan ke seluruh Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang (DPD/DPC) se-Indonesia yang selama ini sudah nyetor ke pusat,” urainya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mempersilakan Demorat versi KLB untuk membawa persoalan AD/ ART partai itu ke ranah pengadilan. “Jika pihak KLB Deli Serdang merasa AD/ART tidak sesuai dengan UU Parpol silakan digugat di pengadilan,” katanya dalam konferensi pers, Rabu lalu(31/3).

Ditegaskannya bahwa dengan ditolaknya permohonan kubu KLB, maka pemerintah sudah tidak berwenang lagi dalam kisruh partai berlambang bintang mercy tersebut.

“Ada argumen yang disampaikan pada kami terkait AD/ART. Jadi kami menggunakan rujukan yang telah disahkan di Kemenkumham tahun 2020 lalu dan argumen tentang anggaran dasar tersebut pihak KLB Deli Serdang kami tidak berwenang menilainya biar itu menjadi ranah pengadilan,” ujar Yasonna. (***/CP)

- Advertisement -

Latest news

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...
Baca Juga :  Serah Terima Jabatan Kapolri, Listyo Sigit Puji Jendral Idham

Wisatawan Bebas ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri Atensi Khusus Tempat Karantina

BADUNG – Seiring dengan turunnya level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Provinsi Bali dan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah, maka sejak...

Masyarakat Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Langgar Aturan Dalam Bertugas

JAKARTA -- Apresiasi serta dukungan publik terus mengalir terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk...

Jaksa Geledah Kantor dan Sita Dokumen KPU Tanjabtim, Inspektorat Tuding Gegabah!

JAMBI -- Menyusul tindakan Jaksa menggeledah kantor dan menyita dokumen KPUD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyampaikan...

LAKSI Minta KPK Usut Tuntas Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Rumah Dp 0%

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pengadaan lahan perumahan DP 0 persen di kawasan Munjul, Jakarta Timur,...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here