JAKARTA – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pusat dan Kementerian Pemuda Olahraga –Kemenpora– melalui Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) menjajaki kembali kerjasama pengembangan industri olahraga nasional serta pengelolaan dana komersil pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.
“Saya mengapresiasi LPDUK yang telah memaparkan penjelasan seputar dana komersil atau pengelolaan dana olahraga di luar APBN. KONI sepakat dengan LPDUK, sebab olahraga bergulir dengan baik jika dapat mengelola dana di luar APBN,” jelas Marciano Gedung KONI Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2021).
Sebelumnya, kerjasama pengelolaan dana komersil PON XX antara LPDUK, KONI dan PB PON XX sempat terhenti karena belum menemukan titik temu. Karenanya, LPDUK dibawah pimpinan baru, Firtian Judiswandarta, mulai berkomunikasi lagi dengan KONI dan PB PON XX Papua.
Plt Direktur LPDUK Firtian Judiswandarta mengemukakan, bahwa kerjasama LPDUK Kemenpora dengan KONI Pusat dan PB PON XX haruslah didasari dengan azas saling menguntungkan, transparan dan bisa dipertanggung jawabkan. Tujuan utamanya tak lain memajukan prestasi olahraga Indonesia.
“Kita kerjasama dengan KONI Pusat untuk memajukan prestasi olahraga Indonesia. Dan event terdekat adalah PON XX Papua. Tentunya kami ingin bersama KONI Pusat dan PB PON XX untuk secara bersama mengelola dana di luar APBN pada PON XX Papua,” tutur Firtian.
Masih terkait kerjasama, Marciano juga mengajak LPDUK bersama-sama menciptakan industri olahraga agar pembiayaan olahraga kedepan bisa lebih mandiri. Untuk itu, LPDUK juga harus bisa membangun kepercayaan dari stakeholder olahraga dan sponsor.
“Kerjasama LPDUK dan KONI Pusat penting agar olahraga dapat menjadi industri. Kalau olahraga tidak bisa menjadi industri, kita akan selalu dihadapkan dengan kesulitan pendanaan. Jadi LPDUK dan KONI bertemu kembali guna membahas teknis kerjasama untuk menjadikan olahraga sebagai industri,” tutur mantan Kepala BIN ini.
Direktur LPDUK Firtian pun merasa bangga atas ajakan Ketua Umum KONI Pusat untuk menciptakan industri olahraga. Juga siap mewujudkan diri sebagai sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel.
“Keberadaan LPDUK adalah untuk membantu mengatasi kesulitan pendanaan yang dihadapi masyarakat olahraga. Kami dengan senang hati dan menyambut ajakan KONI Pusat untuk mencipatkan industri olahraga sebagai alternatif pengadaan olahraga di luar APBN,” jelas Firtian.(CP/**)
