Selasa, 26 Oktober 2021

Abaikan Kecaman Internasional, Militer Myanmar Bentuk Pemerintahan Baru

NAYPYIDA – Pengambilalihan kekuasaan secara paksa (kudeta) oleh militer dari Pemimpin Utama sekaligus konselor negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint pada Senin (1/2/2021) kemarin, berlanjut dengan membentuk kabinet baru dan pemecatan 24 menteri. Selasa (2/2/2021), secara resmi  penguasa militer menunjuk sejumlah jendral aktif dan pensiunan serta tokoh dari kolega politiknya.

Meskipun aksi kudeta menuai reaksi keras sekaligus kecaman dari para pemimpin dunia, penguasa militer yang dipimpin oleh Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar Jendral Min Aung Hlain, tetap membentuk pemerintahan baru bersama mitra politiknya, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP).

Seperti dilansir stasiun TV yang dikuasai militer Myanmar, Jendral Min Aung menunjuk Jenderal Mya Tun Oo sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian posisi Menteri Dalam Negeri dipercayakan kepada Letnan Jenderal Soe Htut, Menteri Urusan Perbatasan diserahkan kepada Letnan Jenderal Tun Tun Naing. Lalu Menteri Luar Negeri diserahkan kepada U Wunna Maung Lwin, seorang anggota Komite Eksekutif Pusat USDP yang kalah dalam Pemilu 8 November lalu. 

U Win Shein, kandidat USDP lain yang gagal dan mantan perwira militer, ditunjuk sebagai Menteri Perencanaan, Keuangan dan Industri. Dia adalah Menteri Keuangan dan Pendapatan di bawah U Thein Sein. Kementerian Investasi dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri dipercayakan kepada U Aung Naing Oo yang juga mantan perwira militer.

Berikutnya, mantan perwira militer sekaligus kepala penasihat politik untuk Kantor Presiden di bawah U Thein Sein, U Ko Ko Hlaing, dipercaya sebagai Menteri untuk Kerja Sama Internasional yang sebelumnya dipegang oleh U Kyaw Tin.

Terkait dengan perampasan hasil demokrasi di Myanmar dan penahanan Aung San Suu Kyi itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengancam akan menjatuhkan sanksi kembali terhadap Myanmar dan menyerukan dunia untuk mengecam perampasan paksa hasil demokrasi di negara Asia Tenggara.

Baca Juga :  Setelah Isu Kudeta, Marzuki Alie Tak Yakin Kemampuan AHY Jadi Ketua Partai

Amerika Serikat pernah memberi sanksi sewaktu rezim militer di dekade 90 dan 2000an, namun mencabutnya seiring kemajuan sistem politik Myanmar menuju demokrasi setelah digelar pemilihan umum demokratis yang menghasilkan pemimpin pilihan rakyat, Aung San Suu Kyi. 

Joe Biden menyebut kudeta ini sebagai serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum. Ia meminta komunitas internasional untuk menekan militer Myanmar agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut.

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa negaranya berdiri bersama dengan orang-orang yang peduli terhadap rakyat Myanmar di saat-saat sulit ini. Ia pun meminta seluruh negara di kawasan dan agar memberikan tanggapan atas kudeta militer di Myanmar.

Pihak militer Myanmar setelah menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Mynt, dan pemimpin politik lainnya juga mengumumkan status darurat bagi Myanmar selama setahun ke depan. Diumumkan juga bahwa aksi militer sebagai tanggapan atas klaim “kecurangan pemilu” 2020.

Sementara pemimpin militer Min Aung Hlaing berjanji untuk mempraktikkan “sistem demokrasi multi-partai yang berkembang dengan disiplin yang tulus”. Min Aung juga menjanjikan pemilihan yang bebas dan adil dan penyerahan kekuasaan kepada partai pemenang, katanya, tanpa memberikan keterangan waktu.

Baca Juga :  Tuding Sewenang-Wenang Terhadap Rakyat, ProDEM Siap Lawan Sentul City

Dalam kaitan itu, Partai Aung San Suu Kyi, Liga Nasional Demokrasi, telah meminta masyarakat untuk melakukan aksi protes atas kudeta yang dilakukan pihak militer. Diperkirakan, massa pendukung Aung San Suu Kyi dalam beberapa hari kedepan akan turun ke jalanan memprotes perlakuan militer terhadap pemimpin mereka. (CP/CNN/Reuter)

- Advertisement -

Latest news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Wisatawan Bebas ke Bali, Panglima TNI dan Kapolri Atensi Khusus Tempat Karantina

BADUNG – Seiring dengan turunnya level Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Wilayah Provinsi Bali dan untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah, maka sejak...

Masyarakat Dukung Kapolri Tindak Tegas Polisi yang Langgar Aturan Dalam Bertugas

JAKARTA -- Apresiasi serta dukungan publik terus mengalir terhadap langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk...

Jaksa Geledah Kantor dan Sita Dokumen KPU Tanjabtim, Inspektorat Tuding Gegabah!

JAMBI -- Menyusul tindakan Jaksa menggeledah kantor dan menyita dokumen KPUD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Inspektorat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyampaikan...
- Advertisement -

Related news

Militer Sudan Tak Tahan Lagi Duduki Kekuasan Politik, Perdana Menteri Ditangkap 

KHARTOUM - Gelombang kudeta militer di wilayah Benua Arab-Afrika kembali terjadi. Kali ini, militer di negara Sudan melangsungkan aksi pengambilalihan kekuasaan politik yang...

Tuduh Pimpinan KPK Langgar Kode Etik, Novel Baswedan Menuai Kecaman Publik

JAKARTA -- Sejumlah kalangan mengecam pernyataan dan segala tuduhan yang disampaikan oleh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kepada publik soal adanya...

Airlangga Hartarto Luncurkan Roadmap Kemenangan di 2024

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto benar-benar sangat serius mempersiapkan dirinya untuk menjadi Presiden pengganti Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Bank Jabar Banten Dinilai Setengah Hati Bantu Pelaku UMKM

TAMAN SARI - Para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) / IKM (Industri Kecil Menengah) di wilayah Kecamatan Taman Sari, beberapa waktu...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here