Sabtu, 25 September 2021

KPK Warning Pemprov NTB soal Kehilangan Pendapatan Daerah

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah mengalami banyak kehilangan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Bahkan, diindikasikan terdapat penyimpangan lantaran permasalahan pendapatan daerah ini sudah terjadi lama namun terkesan dibiarkan. Hal itu terendus KPK saat mendampingi Pemprov NTB dan Kejakti NTB menangani masalah aset Gili Trawangan.

“Sudah 1 tahun KPK mendampingi penyelesaian masalah aset tersebut. Dan saat ini Pemprov NTB telah mengirimkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejati NTB,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati kepada awak media, akhir pekan pertama Desember 2020.

Ipi menjelaskan, untuk selanjutnya, Kejati NTB dalam pelaksanaan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara akan melakukan penelahaan dan mengambil langkah-langkah penyelesaian terkait kontrak kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT. GTI.

Peninjauan kembali atas kontrak kerja sama ini, didasari atas upaya KPK untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah. Sebab di lokasi sekitar aset tersebut juga terdapat banyak permasalahan.

“Di lokasi aset tersebut saat ini banyak berdiri bangunan komersial. Namun faktanya tidak ada penambahan kontribusi bagi pemda, baik Provinsi NTB maupun Pemkab Lombok Utara. Selama ini Pemprov NTB hanya menerima royalti sebesar Rp22,5 juta per tahun,” kata Ipi.

Karena permasalahan aset itu, Ipi menambahkan, Pemkab Lombok Utara juga tidak dapat melakukan pungutan pajak daerah.

“Sehingga dalam konteks pencegahan, secara paralel KPK juga mencegah hilangnya potensi penerimaan daerah dengan mendorong Pemprov NTB menggali potensi penerimaan daerah dari kegiatan komersil yang saat ini sudah berjalan di lokasi,” ujarnya.

Baca Juga :  Bupati Tapanuli Utara Dorong Pengembangan Pertanian untuk Kesejahteraan Masyarakat

Ipi berharap, ke depan, masyarakat yang melakukan investasi kegiatan usaha di lokasi tersebut agar patuh dengan ketentuan yang dibuat oleh Pemprov. “Ini untuk kepentingan bersama,” imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan KPK diminta melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan (GTI) di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Keanehan dalam perjanjian pengelolaan aset milik negara tersebut harus diusut.

“BPK perlu lakukan audit investigasi. Jika merugikan keuangan negara baru KPK menyidik,” kata Komisioner Ombudsman RI, Alamsyah Saragih kepada wartawan.

KPK bersama Kejaksaan Tinggi NTB selayaknya, meninjau ulang kontrak pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan, untuk menelusuri apakah ada atau tidaknya wanprestasi antara Pemprov NTB dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Ombudsman menyatakan, KPK yang diketuai oleh Firli Bahuri bisa melakukan penyidikan apabila sudah ada hasil audit investigasi yang dikeluarkan BPK terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan. Apalagi, kata dia, Ketua KPK juga pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB. Maka dipastikan Firli memahami bagaimana pengelolaan tempat wisata yang merupakan aset milik negara tersebut.

“Jangan hanya mengimbau. Ketua KPK kan pernah menjadi Kapolda NTB. Besar kemungkinan paham situasi disana. KPK lebih paham,” ujarnya.

Diketahui, berdasar penilaian ulang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan NTB pada 2018, nilai objek pajak berupa tanah seluas 65 hektar di Gili Trawangan yang dikuasai PT GTI mencapai Rp 2,3 triliun. (HRP)

- Advertisement -

Latest news

Baca Juga :  PT Ferry Sonneville Disomasi Pemilik Lahan Akibat Gali Ribuan Kubik Tanah Tanpa Izin

Polsek Medan Baru Amankan Vaksinasi Merdeka Tahap 1 di Universitas Methodist

MEDAN - Personil Polsek Medan baru berperan serta dalam kegiatan pengamanan atas pelaksanaan Vaksinasi Merdeka Tahap I yang diadakan Polda Sumatera Utara di Universitas Methodist...

Polantas Polsek Medan Area Gelar Operasi Patuh Toba 2021

MEDAN - Unit Lantas Polsek Medan Area menggelar giat Operasi Patuh Toba 2021, yang dilaksanakan di seputaran Jl AR Hakim Medan, Rabu (22/09/21). Kegiatan...

TNI dan Polri di Sulut Tetap Solid, Polisi Tak Jadi Panggil Babinsa

MANADO -- Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) bersama Komando Daerah Militer (Kodam) XIII Merdeka menjelaskan soal surat undangan klarifikasi dari Penyidik Satreskrim Polresta Manado...

Dilarang Anggarkan Pengadaan Pakaian, Sekretaris Dewan Nekat Lawan Ketua DPRD Jambi

JAMBI -- Kegaduhan politik terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Hal itu menyusul perseteruan antara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Provinsi Jambi Emi Nopisah...

Gudang Apotik Plus Siantar Terbakar, Pemilik Shock

PEMATANG SIANTAR -- Sebuah gudang obat milik Apotik Plus di Jalan Wahidin Gang Naga Mas, Kecamatan Siantar Barat-Kota Pematang Siantar, hangus terbakar pada Jumat...
- Advertisement -

Related news

Kesabaran Penyidik KPK Habis! Wakil Ketua DPR Dijemput Paksa

JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Azis Syamsuddin akhirnya benar-benar menjadi tersangka dan Jumat malam langsung dijemput ke rumah pribadinya...

Kasetukpa Polri Berangkatkan 44 Dokter ke ajang PON XX di Papua

SUKABUMI - Bertempat di lapangan Sutadi Ronodipuro-Sukabumi, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdiklat Polri Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto, memimpin apel keberangkatan Satgas Kesehatan...

Gubernur Al Haris Tegaskan Jambi Siap Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

JAMBI – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris memberikan penegasan khusus bahwa Pemerintah Daerah dan jajaran beserta masyarakat Provinsi Jambi telah siap melaksanakan kegiatan...

Jelang Rakerda dan Harlah, Ketua PPWI Kabupaten Bogor Sambangi Mabes Polri.

JAKARTA – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) melakukan audiensi dengan Divisi Humas Mabes Polri, baru-baru ini. Asudiensi diterima oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here