Sabtu, 18 September 2021

Krisis Pemimpin Daerah, Pilkada 2022-2023 Menjadi Kebutuhan

BOGOR — Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan kekhawatirannya akan krisis kepemimpinan di daerah jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tak jadi diselenggarakan pada tahun 2022-2023 sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 /2017 tentang Pemilu. Ketiadaan Pilkada di tahun tersebut, diprediksi akan menimbulkan kegaduhan karena adanya ketidakadilan yang dialami para kepala daerah.

Selain itu, terjadi kekosongan pemimpin daerah lantaran ada ratusan Bupati-Walikota dan Gubernur yang habis masa jabatannya di 2022-2023. Kementerian Dalam Negeri dipastikan mengalami kesulitan mencari pejabat sementara pengganti kepala daerah yang purna tugas karena jumlahnya mencapai ratusan orang.

Karena itulah, Ahmad Doli dan banyak politisi di DPR menginginkan pilkada 2022-2023 tetap dilaksanakan. Untuk itu, perlu dilakukan penataan ulang jadwal Pilkada melalui usulan revisi UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum. Dan draf revisi UU tersebut kini telah masuk ke Badan Legislasi DPR untuk mendapat persetujuan politik.

“Kalau Pilkada serentak di dilaksanakan secara nasional, berbarengan dengan pemilu legislatif dan presiden tahun 2024, maka itu juga membuat ketidakadilan bagi para kepala daerah, terutama mereka yang ingin maju dua periode,” kata Doli dalam sebuah acara daring di Jakarta, Minggu (24/1/2021).

Ahmad Doli pun mengingatkan, bila Pilkada tetap digelar pada 2024, ada ratusan kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota yang selesai jabatannya pada 2022-2023, dan kemudian Kemendagri dan Pemerintah Provinsi akan menunjuk pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) kepala daerah.

Baca Juga :  Kapolri Perintahkan Penyidik Kedepankan Rasa Keadilan dalam Tangani Kasus UU ITE

Pada momentum inilah Kemendagri akan mengalami kesulitan mencari orang-orang terbaik untuk mengganti ratusan kepala daerah yang pensiun. “Ini tidak mudah lantaran jumlah pejabat yang sedikit. Terlebih prosesnya memakan waktu karena melibatkan banyak pihak atau institusi yang kemudian nanti bisa berimplikasi terhadap politik juga,” ucapnya.

Sebagai informasi, pada 2017 ada 101 daerah meliputi tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota yang harus diganti pejabat sementara. Lalu di 2018, ada 171 daerah meliputi 25 provinsi, 156 kabupaten/kota yang harus diganti. “Saya kuatir ketiadaan pilkada menjadi permasalahan politik yang serius dan kompleks,” ujar mantan Ketua umum DPP KNPI itu.

Ahmad Doli pun mengakui, bahwa RUU Pemilu yang saat ini sedang dibahas di Baleg DPR sejak awal memang diusulkan pihaknya. Menurutnya, Revisi RUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang akan dibahas DPR dalam waktu dekat. 

RUU tersebut menggabungkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016. Naskah revisi UU pemilu salah satunya mengatur pelaksanaan pilkada pada 2022 dan 2023. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah tersebut. (CP/Rien)

- Advertisement -

Latest news

Kasus Suap Lelang Proyek, Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara Dikirim ke Penjara

JAKARTA -- Setelah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada Rabu (15/9/2021) malam, KPK melangsungkan pemeriksaan terhadap tujuh orang dan...
Baca Juga :  Kapolri Perintahkan Penyidik Kedepankan Rasa Keadilan dalam Tangani Kasus UU ITE

Tuding Sewenang-Wenang Terhadap Rakyat, ProDEM Siap Lawan Sentul City

JAKARTA -- Lembaga non Government Pro Demokrasi (ProDEM) menduga proses penerbitan izin tanah yang dipegang oleh PT.Sentul City Tbk bermasalah. Bahkan, Sentul City dituding...

Calon Panglima TNI Hanya Jendral Andika dan Laksamana Yudo, DPR Tunggu Surat Presiden

JAKARTA -- Siapa sosok perwira tinggi (Pati) bintang empat yang ditunjuk sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI masih menjadi tebak-tebakan alias belum pasti,...

Spekulasi Penyebab Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dihentikan

TANGERANG -- Menyusul musibah kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang-Banten, pada Rabu 8 September 2021, beragam spekulasi dan juga hoax seputar penyebab...

Polrestabes Medan Musnahkan Narkoba Bernilai Miliaran Rupiah

MEDAN - Polrestabes Medan menggelar pemusnahan barang bukti narkoba dari jaringan internasional senilai Rp 2 miliar lebih yang didapatkan dari penangkapan selama tiga bulan...
- Advertisement -

Related news

PN Cibinong Dianggap Menyalahi Prosedur, Eksekusi Lahan di Citayam Dibatalkan

BOGOR -- Upaya penguasaan sebidang lahan kosong di kawasan Perumahan Green Citayam City, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede-Kabupaten Bogor, oleh Panitera dan Juru Sita...

Jokowi Ajak Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

DELI SERDANG --Bupati Deli Serdang H.Ashari Tambunan mendampingi Presiden RI Joko Widodo serta rombongan pejabat tinggi pusat maupun daerah dalam kunjungan kerja dan peninjauan...

Maling di Rumah Tetangga Terekam CCTV, Ketahuan Lalu Ditangkap Polisi

MEDAN - Polsek Medan Baru mengamankan seorang laki-laki berinisial KR (56) warga Jalan Cinta Karya Gg. Kelapa No. 5 Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan...

Lapas Arga Makmur Bengkulu Gelar Vaksinasi Warga Binaan

ARGA MAKMUR -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) II B Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, turut menyukseskan program vaksinasi nasional yang digelar pemerintah untuk meningkatkan herd...
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here