Rabu, 26 Januari 2022

Menteri Dalam Negeri Instruksikan Para Kepala Daerah Gunakan APBD untuk Maksimalkan PPKM

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada para kepala daerah menyiapkan pendanaan untuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali. kemendagri yang ditandatangani mantan Kapolri itu tertanggal 2 Juli 2021.

“Dalam pelaksanaan PPKM Darurat akibat pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan pengeluaran yang tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD,” jelas Tito dalam keterangan persnya pada Jumat (2/7/2021).

Dia menambahkan, pengeluaran APBD tersebut dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tak Terduga (BTT). Apabula BTT tidak mencukupi, maka Pemda melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu.

Pemeritah daerah (Pemda) juga bisa mengalokasikan anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Baca Juga :  Pemerintah Daerah Lamban, Rekrutmen 1 Juta Guru PPPK Baru Mencapai Setengahnya

“Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga,” jelas Tito yang pernah menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu.

Adapun tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Untuk diketahui, pemerintah bakal menerapkan PPKM Darurat khusus Pulau Jawa dan Bali mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Tercatat 122 kabupaten kota akan menjalankan PPKM Darurat dalam kurun waktu dua pekan ke depan.

Sejumlah kegiatan dan aktivitas masyarakat juga akan dibatasi secara ketat demi menekan laju penularan Covid-19, seperti menutup pusat perbelanjaan, pusat perdagangan, mal, tempat ibadah, tempat wisata, hingga kegiatan seni budaya dan olahraga yang dapat menimbulkan kerumunan.

Selain itu, kegiatan perkantoran non esensial wajib melakukan kerja dari rumah atau work from home 100 persen. Kegiatan belajar mengajar juga tetap dilaksanakan secara daring. (***/Nur Ali)

Latest news

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...
Baca Juga :  Rivalitas Kyai Said - Gus Yahya Menguat, Marwah NU dan Ulama Harus Tetap Dijaga

TNI AD Sebut Poster Haikal Hassan Ceramah di Yonif Raider Malang Adalah Hoaks

JAKARTA- Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) merasa gerah dan langsung mengklarifikasi poster yang beredar luas di media sosial terkait kedatangan pendakwah...

Empat Pangdam, Komandan Marinir dan Gubernur AAU, Promosi Jabatan Bintang 3

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menetapkan 10 perwira tinggi untuk mengisi jabatan strategis bintang tiga di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain...

Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Tinggal Disahkan Kemenkumham

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk...
- Advertisement -

Related news

Mayjend Maruli Tegaskan Tak Pernah Minta Jadi Panglima Kostrad ke Presiden

DENPASAR -- Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX / Udayana Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak akhirnya merespons sangkaan serta cibiran sejumlah pihak terkait dengan...

Jadikan OTT KPK Sebagai Pelajaran, Mendagri Minta Seluruh Kepala Daerah Waspada

JAKARTA -- Tak sedikit kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir ini. Tak pelak, hal ini...

Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad Bukan Karena Menantu Luhut Panjaitan

JAKARTA -- Penunjukan menantu Luhut B Panjaitan (Menko Maninves RI)--Mayor Jendral (Mayjen) TNI Maruli Simanjuntak--menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad, dinilai...

Enam Jendral Yunior Mendapat Promosi Jabatan Strategis

JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa telah menandatangani Surat Keputusan Jabatan 328 Perwira Tinggi TNI melalui Keputusan nomor 66/I/2022 tanggal 21 Januari 2022...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here